Aktivis Mahasiswa Kecam Kepemimpinan Zola

2
Asisten III Saifuddin (depan ) pake rompi orange diiringi Arfan, Plt Kadis PU (belakang) pakai rompi orange KPK.
Asisten III Saifuddin (depan ) pake rompi orange diiringi Arfan, Plt Kadis PU (belakang) pakai rompi orange KPK.
SERUJAMBI.COM, Jambi – Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tanggan (OTT) dan mengamankan 16 orang serta menetapkan 4 orang tersangka dugaan suap dan ketok palu RAPBD 2018 Provinsi Jambi, aktivis mahasiswa Jambi mengecam pemerintahan Zumi Zola.

BACA JUGA:

Ketua Umum KAMMI Jambi, Muahamad Sidik, menyebut, KPK harus mengunggkap  semua pihak yang terlibat dalam kasus dugaan suap ketok palu Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi tahun 2018 itu. Semua yang terlibat harus segera diseret ke meja hijau.
Sidik, menambahkan, baik yang memberi (eksekutif) maupun yang menerima (legislatif) , semuanya harus diungkap KPK ke publik. Apablia hanya beberapa orang saja yang diamankan oleh KPK tanpa menggungkap yang lainnya, itu dirasa sangat kurang efektif.
“Yang terjadi adalah eksekutif menyuap legislatif sagat-sangat ditutupi ketika hanya beberapa orang yang tertangkap. Jadi, biar menimbulkan efek jera, KPK harus lanjutkan proses yang ada,” sebut Sidik.
Sidik, menilai, kepemimpinan Zumi Zola dirasa tidak maksimal. Ini dapat dilihat dari setiap evaluasi akhir tahun sejak dirinya menjabat sebagai gubernur, angka penyerapan anggaram selalu tidak maksimal.
“Saya pikir sudah beberapa kali dibahas tentang evaluasi Zola setiap akhir tahun, kesimpulannya memang tidak maksimal. Misalnya, angka searapan masih belum bisa sebagaimana yang diharapkan,” sebutnya.
Ditambahkan, selain belum maksimalnya penyerapan anggaran, terdapat banyaknya pejabat penting di pemerintahan Provinsi Jambi yang di PLT-kan. Hal itu, sambungnya, menjadi indikator tersendiri dalam menilai keberhasilan kepemimpinan Zola.
Sementara itu, Ketua HMI Cabang Jambi, Tengku Gilang Pramanda, mengatakan, mengapresiasi kinerja KPK dalam melakukan OTT di Jambi, hal itu akan menjadi terapi tersendiri bagi semua unsur pemerintahan, agar serius dalam menjalankan kepemimpinannya.
“Mengapresiasi kinerja yang dilakukan KPK karena telah mengungkap suap yang terjadi di Jambi. Ini menjadi peristiwa yang memberikan shock therapy bagi semua unsur pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, agar memperbaiki dan meninjau personal yang mengisi posisi penting di pemerintahannya,” kata Gilang.
Ketua HMI itu menegaskan, agar Gubernur Jambi dan DPRD melakukan koreksi terhadap RAPBD yang diajukan ke dalam pembahasan tersebut. Sebab, tambah Gilang, RAPBD tersebut telah cacat sehingga perlu peninjauan ulang untuk pembahasan.
“HMI Cabang Jambi dengan tegas meminta kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD mengoreksi, merubah secara  menyeluruh RAPBD 2018 karena dinilai penuh dengan kecurangan dan intrik dari oknum  eksekutif, legislatif, swasta  dalam penetapannnya. Kami juga mengimbau kepada semua elemen Mahasiswa, organisasi kepemudaan, masyarakat untuk sama-sama memantau penetapan RAPBD 2018,” tegasnya.
KPK Dapat Dukungan Penuh
Hal senada juga disampaikan Ketua DPC IMM Kota Jambi, Anzari Alamsyah. Katanya, adanya OTT di Jambi oleh KPK beberapa waktu lalu, membuktikan kinerja pemerintahan di Jambi masih sangat korup, baik Pemprov maupun dewan. “Ini membuktikan kerja birokrasi banyak yang kotor dengan adanya korupsi,” sebut Anzari
Ketua IMM itu meminta kepada KPK untuk benar-benar menelusuri aliran dana yang diterima anggota dewan maupun pemberi uang tersebut. Sebab, yang dilakukan KPK tersebut mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat. Artinya, KPK jangan ragu lagi dalam melakukan tindakan yang lebih represif dalam penanganan korupsi di Jambi.
“Kita minta KPK telusuri betul-betul  terkait korupsi mengenai pembasahan RAPBD 2018, langkah KPK sangat didukung oleh masyarakat,” ditegaskannya.
Anzari mempertanyakan, banyaknya pejabat yang ketakutan dengan adanya KPK di Jambi. Hal ini malah mempertegas jika Jambi menjadi sarang korupsi.
“Lucunya, ini kok pada takut dengan OTT. Karena orang benar, pasti tidak pernah takut dengan OTT. Nalar orang sehat pasti pikir banyak yang tidak benar, banyak yang keliru (dengan tuduhan tersebut),” tutupnya.
Terpisah, Ketua PMII Jambi, Ramazani Novanda, mengutuk keras perbuatan yang dilakukan para tersangka yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Apalagi, yang dilakukan mereka tersebut telah mencoreng nama baik provinsi Jambi.
“PMII mengutuk siapapun yang kedapatan OTT khususnya di provinsi jambi. Ini sangat-sangat merugikan masyrakat, Ini termasuk jumlah terbanyak selama OTT. Mencoreng nama baik Provinsi Jambi yang dikenal sebagai provinsi dengan seloko Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Kepada KPK, usut tuntas tanpa tebang pilih. Itu harapan saya,” sebutnya.(eks/cok)
Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: