Bawaslu Tanjunginang Ingatkan Pemerintah Tidak Mutasi Pejabat

0
Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang. Foto: Istimewa
SERURIAU.COM, Tanjungpinang – Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau mengingatkan pemerintah setempat tidak melakukan mutasi pejabat karena jabatan wali kota dan wakil wali kota berakhir pada pertengahan Januari tahun 2018.

Ketua Bawaslu Tanjungpinang Mariyamah, di Tanjungpinang, Minggu (8/10), mengatakan rencana pemerintah setempat melantik delapan pejabat eselon II seharusnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Selama kepentingan untuk meningkatkan kinerja Pemkot Tanjuungpinang yang lebih baik dalam melayani masyarakat dan melaksanakan tugasnya secara optimal, kami merespons positif. Namun sebagai fungsi pengawasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2015 dan UU Nomor 7 tahun 2017, maka kami perlu untuk mengingatkan pemerintah guna memastikan telah mendapatkan izin rekomendasi dari kementerian dalam negeri,” katanya.

Ia menambahkan sesuai amanat UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2, bahwa wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

“Artinya kepala daerah tidak boleh melantik selama setahun, 6 bulan sebelum habis masa jabatan dan 6 bulan setelah dilantik,” ujarnya.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Tanjungpinang Muhamad Zaini mengatakan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2017 menetapkan pada 12 Februari 2018 sebagai penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam pilkada serentak tahun 2018.

Jika waktu penetapan itu ditarik mundur ke belakang, berarti 12 Agustus 2017 merupakan hari terakhir petahana untuk melakukan mutasi pejabat.

“Kami menegaskan kembali terkait surat imbauan, dan peringatan pencegahan, yang pernah dikirimkan oleh Bawaslu Kepri pada 19 Juli 2017, untuk tidak melakukan pelantikan apabila telah ditetapkannya waktu pendaftaran paslon wali kota dan wakil wali kota,” ucapnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan Hukum Bawaslu Tanjungpinang Sulbi, mengatakan apabila dilakukan pelantikan tanpa izin tertulis dari Kemendagri, maka menjadi temuan bagi Bawaslu Tanjungpinang sehingga dapat dikenakan sanksi diskualifikasi, pembatalan peserta pemilu oleh KPU sebagai mana diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 5, serta dalam Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 pasal 90 huruf e.

Dalam ketentuan itu, ditegaskan pasangan calon dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan, apabila melakukan pergantian pejabat sejak 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan bagi calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai petahana.

“Kami juga mengingatkan agar seluruh ASN, dari kepala dinas hingga pejabat BUMD, camat, lurah serta seluruh perangkatnya untuk bersikap netral serta tidak terlibat dalam ranah politik praktis untuk mengusung salah satu calon pada seluruh kegiatan tahapan pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu 2019,” katanya. (ara/ant)

Loading Facebook Comments ...
loading...