Bulog: Masih Banyak Kendala Penyaluran BPNT

0
Ilustrasi Cadangan Beras Bulog. Foto: Istimewa
SERUBANDUNG.COM, Bandung – Badan Urusan Logistik (BULOG) Divisi Regional Jawa Barat mengakui masih banyak kendala dalam program penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT), sehingga serapan hingga September ini baru mencapai 23 persen.

“Masalah utamanya memang di data. Tapi itu bukan satu-satunya masalah. Hal ini pun terkendala infrastruktur yang belum memadai. Jauh berbeda dengan program rastra yang serapannya sudah 93 persen,” ujar Kadivre Bulog Jabar Abdul Muis di Bandung, Selasa (26/9).

Sejak diluncurkanya program BPNT ini oleh Presiden Joko Widodo, di Jawa Barat baru sembilan kota yang telah menjalankannya. Kota-kota tersebut di antaranya, Cirebon, Karawang, Cianjur, Subang, dan Kota Bandung.

Keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima kartu yang sudah terisi dengan saldo sebesar Rp110.000 dan bisa dibelanjakan menjadi 10 kilogram beras serta dua kilogram gula di e-warung.

Ia mengakui selain dari data KPM, terlambatnya distribusi barang ke tempat-tempat penyedia juga masih menjadi kendala. Meski begitu, kata dia, semua elemen harus bersama-sama menyukseskan program tersebut.

“Kami terus berupaya memperbaiki pelayanan-pelayanan khsususnya ketepatan waktu yang harus dibenahi,” katanya.

Sementara itu di Kota Bandung, saat ini program BPNT telah berjalan di 10 lokasi yakni di kecamatan Batunuggal, Regol, Ujung Berung, Cibiru, Astana Anyar, Babakan Ciparay, Bandung Kulon, Cibeunying Kidul, Bojongloa Kidul dan Sukajadi.

“Lokasi tersebut sudah berjalan setelah dimulainya Program BPNT. Untuk lokasi yang belum melakukan program tersebut diharapkan bisa menyelenggarakan secepatnya,”ujar kepala bidang pengendalian data dan evaluasi dinas sosial dan penanganan kemiskinan Kota Bandung, Susatyo.

Menurut dia, hambatan penyelenggaraan bantuan ini terdiri dari beberapa aspek di antaranya proses pembangunan dan pengadaan barang serta tahap pencarian lokasi untuk pembuatan e-warong.

“Hal tersebut akan terus kami proses sampai masyarakat bisa mengakses dan menggunakan bantuan tersebut,” ujarnya.

Ia mengatakan untuk semua masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan, maka persyaratan yang terpenting adalah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar proses pendataan KPM menjadi lebih mudah. (ara/ant)

Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: