Bulog Timika: Stok Beras Untuk Dua Bulan

0
Ilustrasi Pekerja di Gudang Bulog. Foto: Istimewa
SERUJAYAPURA.COM, Timika – Kantor Seksi Logistik (Bulog) Timika, Papua, memerkirakan stok beras yang ada di wilayah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan rutin hingga dua bulan ke depan.

Kepala Bulog Timika Winarni, Selasa (5/9), mengatakan, persediaan beras di gudang setempat saat ini sebanyak 1.800 ton.

Rata-rata setiap bulan Bulog Timika menyalurkan 800 ton beras untuk kebutuhan golongan anggaran (ASN, TNI dan Polri) serta program rastra Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak.

“Biasanya setiap bulan masuk beras 1.000 ton ke Timika, apalagi menjelang akhir tahun, apa lagi bertepatan hari raya Natal dan Tahun Baru 2018, tentu stoknya akan kami tambah,” kata Winarni.

Adapun penyaluran Rastra untuk Kabupaten Mimika sudah memasuki triwulan III 2017 (Juli-September). Sedangkan untuk Kabupaten Puncak baru disalurkan hingga bulan April.

“Pemda Puncak baru menebus rastra hingga bulan April dan kami sudah salurkan semuanya ke Ilaga. Rencananya bulan ini mereka hendak menebus untuk alokasi bulan Mei. Kami masih berkoordinasi dengan kepala dinas sosialnya,” jelas Winarni.

Menurut dia, kendala utama penyaluran rastra ke Kabupaten Puncak yaitu biaya transportasi yang sangat mahal mengingat angkutan rastra ke wilayah itu harus mencarter pesawat terbang dari Timika.

Lantaran kondisi itu pula, pada 2016 Bulog Timika hanya bisa menyalurkan empat bulan jatah rastra Kabupaten Puncak.

“Pengalaman tahun lalu Pemda Puncak hanya bisa tebus empat bulan yaitu Januari-April dan sudah kami salurkan semuanya. Kami berharap tahun ini realisasi penyaluran rastra ke Puncak lebih besar sampai bulan Mei atau Juni,” harap Winarni.

Ia memastikan Bulog Timika masih terus menyalurkan rastra hingga akhir Desember 2017. Adapun untuk 2018, pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Bulog pusat sebab rencananya program rastra akan dikonversi dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Kalau di luar Papua program BPNT ini sudah berjalan. Tapi khusus kami di Papua belum bisa terealisasi karena berbagai kendala. Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut soal ini,” jelas Winarni. (ant/ara)

Loading Facebook Comments ...
loading...