Diduga Mengalir ke Zainal Abidin

0
Ilustrasi: Anung W/Seru Jambi
SERUJAMBI.COM, Jambi – Kasus dana bimbingan teknis (Bimtek) fiktif di DPRD Kota Jambi, periode 2009-2014 kian melebar. Jika sebelumnya, pihak kejati telah menetapkan Jumisar dan Rosmansyah sebagai terdakwa dalam kasus tersebut, maka dalam waktu dekat bakal ada tersangka baru.
Dijadwalkan dalam waktu dekat ini, Kejati akan segera menuntaskan proses penyidikan, dana bimtek fiktif DPRD Kota Jambi tahun 2009-2014. Bahkan pihak Kejati tidak menampik, jika nantinya bakal ada tersangka baru. Tersangka baru tersebut, merupakan oknum yang menjadi muara aliran dana sebesar Rp. 1,5 miliar.
Kasi penyidikan Kejati Jambi, Imran Yusuf, mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat ini, akan melakukan ekspos akhir. Sejumlah saksi juga telah diperiksa, untuk dimintai keterangannya terkait aliran dana bimtek fiktif tersebut.
“Setelah tim lengkap kita akan ekspos final hasil penyidikan sprindik umum untuk pengembangan tersangka baru,” sebutnya kepada Seru Jambi beberapa waktu lalu.
Imran juga tidak membantah, jika nantinya bakal ada tersangka baru. Ia menyebutkan jika hal itu bisa saja terjadi.
“Seperti itu. Kami tidak bisa menyatakan siap, karena semua kita tampung dan harus didukung alat bukti,” ujarnya.
Dugaan munculnya tersangka baru ini, mencuat setelah sidang yang digelar beberapa waktu lalu. Dimana sebagai saksi, Nur Ikhwan, mantan bendahara sekretaris dewan menyebutkan adanya aliran dana fiktif senilai Rp. 1,5 miliar dalam kasus Bimtek.
Dia juga menyebutkan, kalau aliran dana tersebut, bermuara ke ketua DPRD Kota Jambi periode 2009-2014, Zainal Abidin.
“Selain itu, dana tersebut juga mengalir ke Romansyah dan Jumizar,” ujarnya dalam sidang yang digelar beberapa waktu lalu.
Sementara itu, dalam sidang kasus Bimtek yang digelar kemarin (9/10/2017), beragendakan mendengarkan saksi ahli dari terdakwa Jumizar. Saksi  ahli tersebut yaitu Siswo Sujanto, Ahli Keuangan Negara. Dalam keterangannya dipersidangan, saksi ahli banyak meringankan terdakwa. Dimana terdakwa, karena berada di bagian administrasi, tak mengetahui pasti pelaksanaan kegiatan yang menggunakan uang negara. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Lucas Sahabat Duha, serta Hakim Anggota Adly dan Amir Aswan, dimulai pukul 14.30 wib.
Menurut keterangan saksi ahli, setiap pengeluaran yang menyangkut keuangan negara diharuskan melakukan pengujian. Pengujian yang dilakukan bersifat administratif.
“Tadi saya menyatakan setiap pengeluaran negara harus diuji. Nah pengujiannya hanya bersifat administratif,” ungkap Siswo Sujanto, saat ditemui diluar ruang persidangan.
Sujanto juga menjelaskan, jika terdakwa ini merupakan orang yang bertugas dibagian administrasi. Jadi dia tidak harus mengetahui persoalan yang terjadi. Dikarenakan seorang administratif, tidak memiliki kewenagan akan hal itu. Tapi pelaksana kegiatanlah yang tahu pelaksanaan kegiatan sebenarnya.
“Artinya bagian administrasi yang bertugas melakukan kewajiban tadi, memang dia tidak mengetahui apakah kegiatan itu benar dilaksanakan atau tidak. Karena dia dibagian administrasi dan itu diakui oleh yang mulia tadi. Bahwa jika kegiatan adminstrasi hanya contreng-contreng saja, dia tidak harus tau apa yang sebenarnya terjadi. Karena dia tidak punya kewenangan” tutupnya
Sementara itu, Kuasa Hukum Jumisar, Malaw, mengatakan, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli tadi, seorang adminstratif tidak memilik kebijakan dalam mengambil keputusan.
“Tadi kita mendatangkan Ahli Keuangan Negara Siswo Sujanto, dari keterangan Siswo Sujanto ternyata ada perbedaan-perbedaan antara PPTK hanya bagian untuk itu saja artinya dia tidak memiliki kebijaksanaan,” kata Malaw Seru Jambi.
Malaw juga menjelaskan, jika berdasarkan keterangan Nur Ikhwan, dalam persidangan beberapa waktu lalu, jika Nur Ikhwan membagi-bagian uang sebesar Rp 500 juta setiap tahun. Uang tersebut dibagikan selama tiga tahun.
“Keterangan Nur Ikhwan dipersidangan beberapa waktu lalu Rp 1,5 Miliar. Jadi gini, ada sekitar Rp 500 jutaan pertahun yang dibagi-bagikannya itu. Nah kata dia, itu sesuai dengan audit hasil BPKP sekitar Rp 500 juta  yang tidak ada buktinya itu, selama tiga tahun,” urainya.
Malaw, menegaskan untuk tahun 2014, hanya berkisar Rp 200 juta. Hal itulah yang dikatakan fiktif. Pembagian uang itu, merupakan inisiatif dari Nur Ikhwan sendiri.
“Khusus 2014 itu cuma ada 200 Jutaan yang tidak ada bukti, fiktif. Yang 200 juta itu dalam persidangan diakui Nur Ikhwan, malah itu inisiatifnya,” tandasnya.
Terpisah, Zainal Abidin, ketua DPRD Kota Jambi periode 2009-2014 ketika dikonfirmasi terkait aliran dana fiktif tersebut, terkesan tutup mulut. Dihubungi via ponselnya, Zainal Abidin mengatakan kalau dirinya tidak tahu masalah dana Bimtek fiktif tersebut.
“Saya tidak tahu,” sebutnya singkat.
Sementara itu, Fikri Riza, pengamat hukum dan kebijakan publik menilai, jika berdasarkan fakta persidangan, ketua DPRD kala itu, menerima kucuran dana. Dimana pada tahun 2012 aliran dana yang diterimanya sebesar Rp. 207 juta, lalu pada 2013 sebesar Rp 358 juta. Fakta tersebut, diungkapkan oleh saksi terdakwa dalam persidangan.
“Artinya penyidik, dalam artian ini kejaksaan, harus mengejar itu. Sejauh mana kebenaran penerimaan uang terhadap mantan ketua DPRD. Seandainya tidak terbukti ya harus dipulihkan nama ketua DPRD itu,” sebutnya.
Menurut Fikri, karena ini merupakan kerugian negara, maka harus dikejar. Walaupun oknum tersebut sudah mengembalikan kerugian negara tersebut, namun kasusnya harus tetap berlanjut. Mengembalikan kerugian keuangan negara, tidak menghapus pidana. Hal itu sesuai dengan  pasal 4 undang-undang tipikor.
Jadi penyidik, menurut Fikri haruslah lebih proaktif  melakukan penyidikan. Saksi-saksi tersebut, harus dimintai keterangannya lagi.
“Yang namanya korupsi itu bukan satu orang pelakunya rame-rame, kalau satu orang itu danamanya pengelapan kalau korupsi ini berjamaah melibatkan internal eksternal,” tandasnya. (yj02/iis)
Loading Facebook Comments ...
loading...