Deadline CB Hari ini

0
Ilustrasi: Anung W/Seru Jambi

SERUJAMBI.COM, Jambi – Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) memberikan deadline kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston (CB), untuk segera meminta maaf pada hari ini, selasa (29/8/2017). Deadline ini, tertulis resmi dalam surat somasi terbuka yang dilayangkan pada  Sabtu lalu.

Dalam surat itu tertulis, dalam 3 X 24 jam, CB harus mengeluarkan pernyataan maaf di 3 media cetak lokal dan nasional dan 6 media online. Jika masih tetap pada pendiriannya, dan tetap bersikukuh tidak mau meminta maaf, maka PDGI, langsung membuat laporan di Mabes Polri, Jakarta.

“Kita sudah membicarakan dengan tim pengacara PDGI, kalau permasalahan ini harus lanjut ke ranah hukum, jika memang beliau (CB), tidak juga menyatakan permintaan maafnya,” ujar wakil Ketua PDGI, Drg Ugan, kepada Seru Jambi, Senin (28/8/2017).

Ugan menegaskan, pernyataan CB sudah menyakiti puluhan ribu anggota PDGI, yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan, para anggota PDGI telah membuat petisi. ”Sampai dengan pagi ini, sudah ada 15.000 anggota PDGI, yang telah menyatakan petisinya, dan ini terus bertambah,” ungkap Ugan.

Menurut Ugan, statemen CB yang dimuat di SeruJambi.com pada Selasa (22/8/2017) lalu, sangat menyinggung profesi seorang dokter gigi. “Permintaan kami hanya pernyataan maaf dari beliau itu saja,” imbuhnya.

Sementara itu, pelaksana Direktur Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi, Drg Iwan Hendrawan, mengatakan, masalah laporan CB ke Mabes Polri, itu semua diserahkan kepada PDGI Pusat. ”Saya serahkan penuh ke PB PDGI, karena itu adalah organisasi tempat saya dan seluruh dokter gigi bernaung,” ujar Iwan, yang merupakan orang berkaitan langsung dengan polemik ini.

Iwan menjelaskan, apabila somasi dari PDGI itu berlanjut ke ranah hukum, dirinya telah siap dengan segala konsekuensi yang akan dihadapi. “Jika harus bolak balik memenuhi panggilan (polisi), mau tidak mau saya siap,” ujarnya.

Sementara, dengan konsekuensi lainnya, seperti terancamnya anggaran RSRM, dengan adanya polemik ini, Iwan mengungkapkan, anggaran RSRM  adalah anggaran yang diperuntukan untuk masyarakat Jambi. Namun, sambung Iwan, dirinya yakin dari 55 orang anggota dewan dan sejumlah fraksi yang ada, tidak mungkin semuanya mendukung jika anggaran kepada masyarakat itu dipangkas. “Pasti tidak ingin masyarakat susah,” katanya.

Sejauh ini, kata Iwan, tidak ada komunikasi sama sekali dengan DPRD Provinsi Jambi, termasuk dengan CB pribadi. ”Tapi kemarin ada yang menghubungi Pak Bustami (ketua Komisi IV), menanyakan permasalahan ini. Tapi setelah itu tidak ada lagi komunikasi dari DPRD,” ujarnya.

Iwan secara pribadi memang tidak ingin masalah ini menjadi polemik, apalagi konsumsi publik. Tapi, karena terlanjur diambil langsung PDGI, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. “Makanya saya serahkan sepenuhnya ke PDGI,” pungkasnya.

Sementara itu, CB sendiri, enggan menanggapi permasalahan ini, dirinya tidak ingin memperkeruh suasana yang telah terjadi. ”Saya no comment, Dindo,” singkat CB.

Melihat polemik ini, praktisi hukum Provinsi Jambi, Doni SH MH, mengatakan, somasi merupakan hak setiap individu, ataupun kelompok dalam hal ini, organisasi, untuk memberikan ultimatum kepada seseorang, jika merasa harga dirinya dicederai ataupun dihina. ”Jadi somasi ini, sah-sah saja dilakukan oleh PDGI,” ujar Doni.

Sedangkan hak imunitas, dalam artian kekebalan terhadap hukum, menurut Doni, hak tersebut, melekat pada individu yang memegang suatu jabatan. Misalnya seorang anggota dewan, dalam suatu forum berhak mengatakan pejabat tidak profesional, tidak sesuai dengan jabatan yang diembannya.

“Tapi untuk polemik ini, saya mengetahui secara pasti, apakah statemen yang dilontarkan CB itu sebelumnya sudah dibahas bersama anggota dewan, atau secara spontanitas. Kalau secara spontanitas, hak imunitas tidak berlaku, karena itu individu,” ungkapnya.

Doni juga menjelaskan, untuk melaporkan masalah pasal penghinaan, baik pribadi maupun profesi, harus memenuhi beberapa unsur. Pertama, subyeknya harus jelas, ada nama yang tercantum bukan jabatan, kedua, penghinaan itu dilontarkan di depan publik, yang banyak orang menyaksikan, atau tertera di media yang bisa diakses, dilihat oleh publik. “Itulah unsur yang harus terpenuhi untuk membuat delik aduan penghinaan,” pungkasnya.(hry/nas)

Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: