Dekriminalisasi Penyalahguna dalam kontruksi UU Narkotika kita

0
Anang Iskandar

Dekriminalisasi Penyalah guna merupakan model penghukuman non kriminal sebagai salah satu hukum modern yg bertujuan menekan demand sekaligus menekan suppy dalam rangka menangani masalah narkotika secara universal

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) mendifinisikan Dekriminalisasi Penyalah guna sebagai berikut : Dekriminalisation of drug possession or us as ” removel of sanction under criminal law with optional use of administrative sanction such as the application of civil fines or court ordered therapeutic responses”.

Dekriminalisasi penyalah guna ini mengacu pada The Single Convention Narkotic Drug 1961 dan Protokol 1972 yg oleh Pemerintah telah diadopsi dengan UU no 8 tahun 1976 yg kemudian menjadi dasar dibuatnya UU Narkotika yg berlaku saat ini

UU Narkotika kita mengikuti model dekriminalisasi penyalah guna ini dengan 2 cara :

1. Penyalahguna yg
secara sukarela
melapor ke IPWL
(Institusi Penerima
Wajib Lapor) yaitu
Rumah Sakit yg
ditunjuk Pemerintah
serta merta tidak
dituntut pidana ( psl
128 )

Penyalah guna sudah
dalam keadaan
Ketergantungan
Narkotika (pecandu) dan
korban penyalahgunaan
narkotika wajib direhab
(Pasal 54)

2. Apabila tidak mau
melapor ke IPWL untuk
penyembuhan maka
penyidik akan
menangkap penyalah
guna membawa ke
pengadilan melalui
rehabilitation justice
system RJS ( lihat
Double track system
pemidanaan)

Menurut UU Narkotika kita penghukuman rehabilitasi sama dengan penghukuman penjara ( pasal 103 ayat 2) . Meskipun sama namun penghukuman rehabilitasi diyakini lebih bermanfaat , lebih baik dari pada penghukuman penjara . Itu sebabnya UU no 35 / 2009 tentang Narkotika mencantumkan dengan jelas tujuan nya yaitu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu ( psl 4 ayat 2 ).

Masalahnya penyalah guna setiap tahun naik , sekarang ini menurut hasil penelitian sudah mencapai 5,9 jt apabila tidak dilakukan dekriminalisasi terhadap penyalah guna dgn dua cara tersebut dapat dipastikan penyalah guna akan naik terus dari tahun ke tahun .( lihat tren penyalah guna )

Peningkatan penyalah guna disebabkan 2 cara dekriminalisasi sesuai amanat UU Narkotika ke dua duanya belum berjalan dgn baik .

Besarnya jumlah penyalah guna ini lah yg menyebabkan suburnya bisnis narkotika di Indonesi yg membuat penyidik dengan “mudah melakukan penangkapan dan mendapatkan barang bukti yg besar ” namun kuwalahan karena berpacu dengan naik permintaan yg terus meningkat , sehingga penyelesaian masalah narkotika di indonesia ibarat jauh api dari panggang nya .

DR. Anang Iskandar
Pengasuh pondok rehab ilir ilir
Dosen Narkotika Universitas Trisakti

Loading Facebook Comments ...
loading...