Dituding Pungli Sertifikat Prona, Ini Kata BPN Kerinci

0
Ilustrasi Sertifikat Tanah. Foto: Istimewa
SERUJAMBI.COM, Kerinci – Beredar rumor di kalangan masyarakat Kerinci bahwa ada pungutan liar (pungli) pada pembuatan Sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kerinci. Isu itu langsung dibantah pihak BPN.
Menurut Kepala BPN Kabupaten Kerinci, Ruslan Anwar, program pembuatan sertifikat Prona memang tidak gratis. Ada beban yang diberikan kepada pemohon sesuai aturan dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 35/2016, tentang percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. “Itu sudah sesuai dengan aturan dari Kementerian,” ungkapnya kepada Seru Jambi, Selasa (21/11/2017).
Ruslan juga menyampaikan bahwa pihaknya mengacu dengan peraturan bersama, yang mana Kabupaten Kerinci masuk ke dalam kategori IV. Karena itu, dikenakan biaya untuk persiapan sistematis, pengukuran, pematokan dan lainnya yang dibebankan kepada pemohon sertifikat dengan besaran biaya Rp 200 ribu per pemohon.
“Yang masuk Kategori IV itu ada 6 daerah. Di antaranya Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Kalimantan Selatan dan kita Provinsi Jambi, dikenakan biaya yang sama,” jelasnya.
Ditambahkan, pada tahun 2017 ini, Kabupaten Kerinci mendapat jatah untuk pembuatan sertifikat Prona sebanyak 8.350 sertifikat, terealisasi sebanyak 6.262 sertifikat dan masih tersisa 2.088 sertifikat.
“Telah kita laporkan ke Kanwil sekitar 74,31 persen, tahun ini kita targetkan 75 persen. Sedangkan untuk pengukuran sudah selesai 100 persen,” terangnya.
BACA JUGA: Oknum Petugas BPN Kerinci Sebut Prona Gratis Hanya Pencitraan Jokowi
Dalam kepengurusan sertifikat ini, ada kriteria dan nilai tanah yang terkena pajak. “Kalau yang dikenakan pajak nilainya lebih dari Rp 60 juta, kalau kurang Rp 60 juta tidak dikenakan pajak,” jelasnya.
Dijelaskan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Menggandeng beberapa kementerian untuk mengeluarkan keputusan bersama. Di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tentang besaran biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis.
“Selain Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ada 2 Kementerian lain yang mengeluarkan keputusan bersama, dengan Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-316A/2817 dan Nomor 34 tahun 2017,” jelasnya.(rzi)
.
Untuk diketahui di Kabupaten Kerinci banyak oknum Kades yang memungut sertifikat Prona diatas Rp 600 ribu per sertifikat. Dari informasi yang diperoleh, pungutan tersebut diambil oleh kepala desa setempat melalui perangkat desa terhadap warga yang akan membuat sertifikat tanah prona.
Seperti dikatakan seorang warga di Kecamatan Air Hangat Timur dan Danau Kerinci mengatakan dirinya dimintai uang sampai Rp 1 juta per sertifikat. “Katanya untuk biaya pengurusan dan pengukuran. Kalau tidak di bayar tidak akan di ukur, dan juga untuk setoran ke BPN dan keperluan lainnya. Jadi diminta uang sebanyak itu,” kata seorang warga yang minta namanya dirahasiakan.
Sementara itu terkait adanya pungutan Rp 1 juta tersebut pihak BPN merupakan bentuk Pungutan liar (Pungli). Karena tidak sesuai dengan aturan. Sehingga warga penerima Prona diminta tidak membayarnya.
“Kalau ada yang memungut sebanyak itu jangan di berikan. Segera laporkan ke kami atau polisi adanya pungli,” terang salah satu petugas BPN.(rzi)
Loading Facebook Comments ...
loading...