Etika Politisi dan Etika Publik

0
Yulfi Alfikri Noer S.IP,.M.AP

Oleh: Yulfi Alfikri Noer S.IP,.M.AP

Etika

Etika adalah salah satu cabang filsafat yang berbicara secara mendalam, radikal pada wilayah umum filosifi perilaku, tingkah laku, baik dan buruk perilaku manusia. Bicara sopan santun tata krama pergaulan manusia (etis tidak etis), bukan bicara benar dan salah. Bicara sebaiknya, sepatutnya, sepantasnya; bukan seharusnya, seyogiaya, semestinya dll.

Dengan kata lain, bicara etika berarti bicara nilai, moral  manusia di berbagai lingkungan pergaulan. Baik pada pergaulan  politik, ekonomi, sosial, budaya, organisasi, adminsitrasi, birokrasi, pemerintahan dll. Dalam bahasa akademik dikemas seperti menjadi: etika  politik,  etika bisnis, etika sosial, etika budaya, etika organisasi, etika administrasi, etika birokrasi, etika pemerintahan, bahkan pada pergaulan terkecil; etika makan, etika interaksi anak dan orangtua, etika bertetetangga dll.

Pada wilayah praktis, yang sudah terikat ruang dan waktu, nilai baik dan buruk atau etika itu diterjemahkan melalui peraturan yang sepantasnya, sebaiknya dan seharusnya berlaku setelah mempertimbangkan, mendekatkan pada berbagai nilai baik historis, kekinian maupun desain proyektif, visioner kepada semua masa yang diharapkan dan akan datang.

Etika politik, bicara etika dan politik. etika seperti dideskripsikan tadi adalah terkait dengan nilai baik dan buruk. Etika politik tentu berubungan dengan etika, tata krama berpolitik, sopan santun  berpolitik.

Politik

Politik berasal dari bahasa yunani yaitu “polis”  artinya Negara Kota. Pada awalnya politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam Negara/kehidupan Negara. Perkembangan kemudian  politik menjadi luas, hal ihwal kehidupan harus diurus oleh  negara. Hubungan negara dengan rakyat, hubungan negara dengan  pemerintah dalam suatu negara (politik domestik), hubungan  negara dengan negara lain, hubungan negara dengan pemerintahan negara lain, hubungan pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain, hubungan rakyat suatu negara dengan negara, pemerintah atau rakyat negara lain yang diatur oleh negara (politik internasional).

Pada dataran praktisnya semua hubungan perlu peraturan, sehingga perlu kebijakan politik yang mendasari maupun yang memayungi. Siapa yang memiliki kewenangan membuat kebijakan perlu pengakuan politik. Dengan demikian politik berkait dengan kekuasaan, kewenangan negara, pemerintah baik dalam praktik hubungan politik domestik maupun hubungan politik internasional dalam kerangka  mencapai tujuan negara: external scurity, internal order, justice, individual freedom, maupun social welfare (bukan tujuan kelompok, golongan apalagi pribadi). Etika politik tentu, terkait dengan nilai, norma, tata krama, kesantunan manusia pada pergaulan berpolitik baik pada lingkup domestik maupun pada dunia internasional.

Etika Politisi

Politisi atau politikus, pada pemahaman populer adalah menunjuk pada orang, pada individu-individu yang berpolitik. Merujuk pada terminologi umum, tidak keliru  kalau  menyebut seorang pejabat pemerintah daerah yang terlibat dalam pembuatan kebijakan politik disebut politisi. Namun telah melakat pemahaman bahwa politisi adalah orang-orang, pelaku-pelaku, pekerja-pekerja politik yang ada dalam partai politik. Baik yang duduk di perlemen maupun yang belum atau tidak duduk di parlemen.

Pada konteks ini terkait etika politisi lebih kurang terkait dengan perilaku, etika, tingkah laku, baik dan buruknya  para politisi, lebih fokus lagi adalah tingkah laku orang-orang yang ada di  partai politik pada lingkungan pergaulan politik. Integritas pribadi dalam pelayanan publik adalah landasan utama etika publik. Integritas semacam ini tumbuh dari pendidikan keluarga, berkembang disekolah, lingkungan masyarakat dan teruji dalam kehidupan profesional, terutama keterlibatannya di berbagai organisasi. Jadi integritas publik adalah hasil pendidikan, pelatihan dan pembiasaan tindakan yang diarahkan ke nilai-nilai etika publik.

Dari perspektif ini, tampak bahwa pembentukan habitus moral bukan sekedar masalah niat baik, tetapi harus ditopang oleh lingkungan dan pengalaman terutama yang menyediakan infrastruktur etika. Infrastruktur etika tidak hanya membantu mempertajam makna tanggung jawab, tetapi juga membantu mengorganisir tanggung jawab. Jadi etika publik bukan hanya rumusan niat baik, tetapi memerlukan topangan institusi-institusi sosial (hukum, aturan, kebiasaan dan sistem pengawasan).

Terkait dengan pernyataan ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston tentang banyaknya keluhan pelayanan RSUD RM Jambi dan desakan untuk mengganti Dirut RSUD RM menimbulkan polemik. Menurut pengamat kebijakan publik akademisi muda Jambi DR. Dedek Kusnadi M.Si,. MM, seperti yang dilansir SERUJAMBI.COM, statemen Ketua DPRD Prov Jambi Cornelis Buston dinilai terlalu berlebihan. Kewenangan mengganti seorang pejabat eksekutif ada di tangan gubernur. Sah-sah saja kalau sebatas memberi saran dengan fungsinya sebagai pengawas, tapi kalau sampai mendesak pergantian pejabat di luar ranahnya, itu sudah berlebihan.

Menurut penulis untuk menyikapi polemik ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama dari sisi etika politisi, apakah statemen CB sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang DPRD Provinsi Pasal 324 dan Pasal 336? Kedua, CB sebagai individu yang dipercaya oleh masyarakat Jambi untuk menyuarakan aspirasi atau keluhan masyarakat terhadap pelayanan RSUD RM, bertanggungjawab untuk menyampaikan aspirasi tersebut sehingga melampaui batas-batas etika komunikasi antar lembaga.

Berdasarkan polemik ini, maka menurut penulis, seorang politisi harus memahami etika politisi dan etika publik agar tidak keluar dari ranah tupoksi yang telah di tetapkan dan apabila ini dilanggar maka akan terjadi konflik kepentingan.

Menurut Dobel (1999 : 46), tidak ada orang yang terbebas dari godaan ketika dalam kekuasaan, maka perlu selalu mendisiplinkan diri untuk tetap rendah hati meski memegang jabatan publik. Refleksi kritis membantu integritas publik, karena merupakan momen pengambilan jarak terhadap kepentingan diri atau kelompok untuk mengingatkan komitmen pribadi terhadap kewajiban jabatan. Refleksi kritis menghindarkan dari pertimbangan sempit dengan mengajak menempatkan diri pada posisi publik.(*)

* Penulis adalah Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah UIN STS JAMBI

Loading Facebook Comments ...
loading...