Hakim Tolak Saksi RSUD

0
Ilustrasi. Foto: Istimewa
SERUJAMBI.COM, Jambi – Sidang kasus tindak pidana korupsi pengadaan Alat kesehatan (Alkes) RSUD Raden Mattaher Jambi tahun 2015 terus bergulir. Dari keterangan saksi dalam sidang yang digelar kemarin (18/9), Direktur PT Arun Utama Karya (Wulandari, red) disebut memberikan uang senilai Rp 1 miliar kepada Wawan.
Selain itu, berdasarkan pantauan Seru Jambi di Pengadilan Negeri Jambi, sempat terjadi aksi penolakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Lucas Sahabat Duha dan Hakim Anggota Adly, Amir Aswan saat terdakwa menghadirkan Desti Indri. Menurut Hakim dan JPU, Desti sudah pernah dimintai keterangan sebagai saksi dalam persidangan sebelumnya.
Selain menghadirkan Desti, Wulandari juga menghadirkan Imanudin Muhammad. Kehadiran Imanudin terkait dengan kapasitasnya sebagai staf pengadaan di PT Prima Sejati Utama (PSU), yang saat itu juga ikut dalam proses tender.
Dirinya dicecar pertanyaan seputar tender yang dilakukan perusahaannya oleh Majelis Hakim serta JPU terkait fungsinya sebagai pemverivifikasi dokumen PT AUK.
“Ya, Wulan pernah mengantar uang sebanyak satu milyar rupiah kepada wawan. Selain itu, ia juga pernah mengantar amplop tapi tidak tahu isinya apa,” ungkap Imanudin Muhammad, saksi yang baru bekerja satu bulan saat kasus tersebut terjadi, dihadapan Majelis Hakim dan JPU.
Saksi mengatakan, Wawan terlihat sering memantau berjalannya proyek, diduga wawan adalah koordinator proyek Alkes untuk wilayah Jambi tersebut. Lebih lanjut saksi mengatakan, dia sebelumnya mengetahui bahwa Wawan bekerja di PT Indotek Bandung.
Atas keterangan tersebut, JPU F Rozi mempertanyakan tentang file yang diupload Imanudin.
“Apakah file yang saksi upload atas nama PT Arun Utama Karya (AUK) atau PT PSU, ” tanya JPU.
Imanudin mengungkapkan, file yang dirinya upload atas nama PT AUK dan surat penawaran dirinya yang membuat atas sepengatahuan Wulan, atas nama PT AUK bukan PT Indotek ataupun PT PSU.
Seperti diketahui, kasus Alkes tersebut terjadi pada tahun 2015, dengan terdakwa Diah Anggraini selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Wulandari yang merupakan kuasa direktur dari PT Arun Utama Karya (AUK) yang menjadi rekanan pelaksana.
Kedua terdakwa diduga telah merugikan keuangan negara sebanyak Rp 8,5 miliar. Kedua terdakwa dikenakan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. (yj02/usa)
Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: