Ingin Kaya? Desa Harus Punya BUMDesa (Oleh : Mohd Haramen)

0

Jika anda berjalan-jalan ke Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pasti akan terkejut. Desa seluas 77,225 hektare tersebut, lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tirta Mandiri yang dimilikinya, dalam setahun menghasilkan laba Rp. 3 miliar. Di mana sejak 2013 pendapatannya terus meningkat. Dari Rp 211 juta, naik menjadi Rp 1,1 miliar di 2014 dan di 2016 melonjak menjadi Rp 10,3 miliar. Dan tahun 2017 ini ditargetkan pendapatan sebesar Rp 15 miliar.

Kesuksesan Ponggok tersebut tentu harus menjadi inspirasi bagi warga desa di Provinsi Jambi. Hal itu cukuplah beralasan. Mengingat, keberadaan BUMDesa secara yuridis telah disahkan seiring dengan pemberlakukan Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dimana pada pasal 213 ayat (1) pada UU tersebut berbunyi, “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Terlebih lagi sejak pemberlakuan UU No 6/2014 tentang desa. Apalagi setelah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dipimpin oleh Eko Putro Sandjojo. Dimana, sejak dibawah kepemimpinan Eko Sandjojo, Kemendes memiliki empat program prioritas yakni produk unggulan desa, embung desa, BUMDesa dan fasilitas olahraga desa. Ini seiring dengan Nawa Cita Presiden Jokowi, yakni membangun Indonesia dari pinggiran.

Sebagai salah satu pilar ekonomi desa, tentunya keberadaan BUMDesa sangatlah diharapkan. Pembangunan BUMDesa yang berbasis potensi dan kebutuhan masyarakat ini merupakan suatu keniscayaan. Satu desa paling tidak, memiliki satu BUMDesa. Dan memang harus diakui, tentunya mewujudkan program ini bukanlah hal yang gampang seperti membalikkan telapak tangan.

Banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi. Terlebih tidak semua perangkat desa memahami peraturan tentang BUMDesa ini. Apalagi ide ini timbul di tengah gencar-gencarnya pemberitaan terkait korupsi yang dilakukan pejabat. Ada yang mensinyalir BUMDesa akan menjadi lahan korupsi baru aparat desa. Kekhawatiran ini memang tak berlebihan, karena terkadang aparat desa menggunakan keuangan negara secara serampangan tanpa mengindakan aturan yang berlaku.

Tapi mau atau tidak mau, BUMDesa haruslah ada. Aparat desa harus kreatif dalam memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di desanya. Karena tanpa keberadaan BUMDesa, maka sumber pembiayaan operasional desa hanya APBN dan APBD. Lantas, bagaimana jika alokasi dana desa di APBN dan APBD ini ditiadakan lagi ? Kemana lagi desa mencari biaya operasionalnya ? Kekhawatiran ini semua harus dijawab dengan keberadaan BUMDesa.

Dalam membangun BUMDesa ini, aparat desa harus melihat potensi dan kebutuhan di desa tersebut. Dengan heterogenitas penduduk dan wilayah yang beragam, tentu kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa bermacam-macam.

Masing-masing desa memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda. Pemerintahpun tak mau terjebak dalam pengaturan hal itu. Makanya, yang diatur pemerintah adalah garis besarnya saja. Sehingga desa bisa mengalokasikan dana desa dalam APBDes nya sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang dirumuskan dalam musyawarah desa. Jika masih butuh fasilitas pelayanan dasar, bangunlah jalan, Puskesdes, PAUD dan lain-lain. Tapi jika tak butuh lagi, maka harus dibangun potensi ekonominya lewat keberadaan BUMDesa.

Untuk membangun BUMDesa tentunya harus melihat kebutuhan dan potensi masyararakat desa. Pemerintah desa tidak boleh latah, membangun BUMDesa secara serampangan. Karena orientasi dari BUMDesa sangat berbeda dengan perusahaan. Jika perusahaan orientasinya adalah bisnis murni alias keuntungan. Sedangkan BUMDesa orientasinya ada aspek sosialnya disamping aspek bisnis. BUMDesa diharapkan bisa melayani kebutuhan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Jika PADes meningkat, tentunya APBDes juga akan meningkat. Dengan demikian bisa membangun apasaja yang menjadi kebutuhan masyarakat desa.

BUMDesa juga berbeda dengan koperasi, kalau koperasi keuntungan hanya bisa dimanfaatkan ke anggota. Tapi, BUMDesa keuntungan adalah untuk kemaslahatan masyarakat desa. Filosofi dan tujuan yang berbeda tentu menghasilkan keuntungan yang berbeda pula. Inilah semangat membangun Indonesia dari pinggiran. Semangat membangun dengan berbasis kearifan lokal desa tanpa mematikan usaha masyarakat.

Jika dilihat potensi masyarakat desa, memang beragam. Karena desa memiliki budaya, dan sumber daya alam yang berbeda. Paling tidak ada beberapa potensi desa yang bisa diakomodir dalam pembangunan BUMDesa, diantaranya : (1) Potensi sumber daya alam misalnya air, sawah, ladang, perkebunan dan lain-lain. (2) Potensi sumber daya energi, ada energi matahari, energi air, energi gas, minyak bumi dan juga ada energi panas bumi. (3) Potensi kerajinan dan perikanan, ada penduduk desa yang suka membuat berbagai kerajinan, dari membatik hingga menenun. (4) Potensi sosial misalnya pelayanan pembayaran kredit, listrik, ATM mini dan lain-lain.

Kalaulah pembangunan BUMDesa tak berbasis kepada kebutuhan masyarakat desa, BUMDesa diibaratkan menara gading yang terus menjulang, tapi tak mengakar ke bawah. Oleh karena itu pola pembangunan BUMDesa haruslah melihat kebawah, mengakomodir kepentingan masyarakat desa. Tidak serta merta membangun tanpa ada persetujuan masyarakat. Inilah sesuai dengan semangat keislaman yakni membangun dengan sistem musyawarah. Dimana dalam Alquran disebutkan, dalam surat Asy Syura yang artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-Syura: 38)

 

Sebagai bentuk lembaga ekonomi baru di tingkat pedesaan, BUMDesa merupakan pilihan pilihan strategis bagi perangkat desa untuk meningkatan PADes. PADes ini sangat penting artinya untuk meningkatkan sumber belanja operasional perangkat dan kantor desa. Bila ada skenario dalam rangka penghematan anggaran negara, bisa jadi ada pemangkasan anggaran untuk alokasi dana desa. Jika ini terjadi, tentu perangkat desa akan kehilangan sumber pendapatan. Dan dampaknya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan di desa. Nah, dalam posisi ini BUMDesa akan jadi salah satu energi bagi pembangunan masyarakat.

(Penulis adah Tenaga Ahli Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengembangan Ekonomi Lokal Kemendes RI untuk Wilayah Pendampingan Provinsi Jambi)

Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: