Irfan Umasugi: Upayakan Pembangunan SPBU di Setiap Kecamatan

0
Ilustrasi Petugas SPBU Saat Mengisi Bahan Bakar. Foto: Istimewa

SERUTERNATE.COM, Ternate – Komisi III DPRD Maluku Utara (Malut) meminta Pertamina dan pemerintah kabupaten/kota setempat, mengupayakan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di setiap kecamatan dan pulau, yang jauh dari ibu kota kabupaten/kota.

“Program pemerintah untuk mewujudkan BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia, sulit direalisasikan di Malut kalau Pertamina dan pemerintah kabupaten/kota di Malut tidak melakukan upaya tersebut,” kata anggota Komisi III DPRD Malut, Irfan Umasugi di Ternate, Kamis (31/8).

Keberadaan agen dan pangkalan BBM di kecamatan dan pulau yang jauh dari ibu kota kabupaten/kota, tidak bisa diharapkan untuk berperan mewujudkan BBM satu harga, karena selama ini mereka selalu menjual BBM jauh di atas harga normal.

Irfan Umasugi mencontohkan di Pulau Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula, walaupun di wilayah itu ada agen dan pangkalan BBM, masyarakat setempat membeli BBM dengan harga di atas Rp10.000 per liter.

Kondisi itu tidak hanya memberatkan para pemilik kendaraan bermotor dan nelayan, tetapi juga masyarakat luas, karena mereka dihadapkan dengan harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi yang mahal sebagai imbas dari mahalnya harga BBM.

Irfan Umasugi memberi apresiasi kepada Pertamina cabang Ternate yang telah membangun SPBU di Pulau Muari, Kabupaten Halmahera Selatan dan diharapkan SPBU serupa segera diupayakan di pulau lainnya di kabupaten itu, termasuk di kabupaten/kota lainnya di Malut.

Pemerintah kabupaten/kota di Malut juga diharapkan mendukung upaya pembangunan SPBU di setiap kecamatan dan pulau di wilayahnya, misalnya menyediakan lahan untuk lokasi pembanguna SPBU dan memberikan kemudahan perizinan kepada pengusaha yang ingin berinvestasi dalam pembangunan SPBU.

“Sambil menunggu pembangunan SPBU di setiap kecamatan dan pulau, perlu ada langkah nyata dari Pertamina dan pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan BBM satu harga di wilayah itu, misalnya dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa sebagai penyalur BBM sesuai harga normal,” kata Irfan Umasugi menambahkan. (ant/ara)

Loading Facebook Comments ...
loading...