Jambi Belum Punya Regulasi Distribusi

0
Pengusaha TV Kabel Membandel
SERUJAMBI.COM, Jambi – Sempat mempermasalahkan legalitas penyedia jaringan TV kabel Batanghari Vision dan Jambi Vision, rupanya Provinsi Jambi maupun Kota Jambi belum memiliki regulasi yang mengatur tentang penyediaan jasa jaringan content telekomunikasi.
Ini terungkap saat Komisi II DPRD Kota Jambi memanggil pihak Icon+ (plus), Batanghari Vision dan Jambi Vision ke DPRD Kota Jambi (20/9) untuk menanyakan legalitas Batangahari vision dan Jambi vision yang memanfaatkan tiang PLN sebagai media untuk mendistribusikan conten telekomunikasi atau TV kabel.
“Jambi itu belum ada regulasinya. Icon plus saja baru mensosialisasikan aturan terbarunya. Jadi dimana tidak legalnya itu. Provinsi Jambi sendiri belum ada regulasi atau Perda yang mengatur. Beda dengan Medan, mereka sudah ada regulasinya. Ini asal tuduh saja kita tidak legal,” kata Trinoto Irianto, Humas Jambi Vision menyikapi statemen Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi.
Senada, Direktur Batanghari Vision, Zulkhoiri, membenarkan bahwa pihaknya saat ini berpegangan dengan aturan dan izin yang dikeluarkan pihak Icon Plus di 2010 lalu, yang dalam surat kontraknya menjelaskan bahwa kontrak Jambi Vision dan Batanghari Vision berlaku hingga 2020 mendatang. “Sementara kita tetap berpegangan dengan itu,” ungkap Zul.
Ini juga dibenarkan, Muhammad Safiq, Legal Manager Icon Plus mengatakan, terhitung 2015 hingga 2017 lalu, ada regulasi baru yang dikeluarkan pihak Icon Plus terkait pengembangan jaringan. Dengan aturan terbaru itu, Icon Plus melarang Jambi Vision dan Batanghari Vision mengembangkan jaringan baru. “Secara legalitas, mereka legal. Namun dengan keluarnya aturan terbaru ini. Batanghari dan Jambi Vision harus menyesuaikan. Hingga itu belum terpenuhi, mereka kita larang menabah dan menyebarluaskan jaringan,” ungkap Safiq.
Sementara itu, Sony Zainul, Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi menyampaikan permintaan maaf kepada manajemen TV kabel Jambi Vision dan Batang Hari Vision atas pernyataannya yang memponis dua perusahaan TV kabel itu ilegal.
Sony mengaku terjadi miskomunikasi. Menurutnya, setelah melakulan rapat tertutup dengan pemilik modal TV kabel dan icon plus pusat, diketahui bahwa pernyataan yang disampaikannya ke publik terkait legalitas dua perusahaan itu keliru.
“Saya selaku ketua komisi II minta maaf atas statement yang saya berikan ke media massa, yang mengancam akan mempidanakan Jambi Vision dan Batang Hari Vision. Saat ini dua TV kabel ini secara administrasi dan penyiaran legal,” aku Sony.
Dia juga menyesalkan pihak Icon Plus yang belum melakukan sosialisasi regulasi baru terkait penggunaan tiang PLN oleh Jambi Vision dan Batang Hari Vision. “Ternyata sejak 2015-2017 ada regulasi baru yang dikeluarkan pihak Icon Plus ke pengusaha TV kabel. Nah regulasi inilah yang belum sampai ke pengusaha TV kabel di Jambi. Jadi kesimpulannya dua pengusaha TV kabel ini tidak diperbolehlan memperluas jaringan di Kota Jambi,” pungkas dia.(clp)
Loading Facebook Comments ...
loading...