Kadis PDK Bolehkan Pungutan di Sekolah

0
Ilustrasi.
SERUJAMBI.COM, Sengeti – Pungutan sejumlah uang kepada orang tua murid di SMPN 5 Muaro Jambi, ternyata sudah diketahui oleh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (PDK) Kabupaten Muarojambi, Ulil Amri. Bahkan ia mendukung adanya pungutan tersebut. Dengan alasan, selagi dapat dipertanggungjawabkan.
Ulil Amri, ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa pungutan yang dilakukan oleh Komite sekolah ini tidak masalah. Menurutnya, hal itu diperbolehkan untuk dilaksanakan, asalkan digunakan untuk mendukung kemajuan pendidikan di Muaro Jambi. Ia menambahkan, bahwa apa yang dipungut oleh Komite dari wali Murid dengan nominal uang yang telah ditentukan itu adalah untuk kepentingan bersama.
“Silahkan itu dijalankan, asal komite bertanggungjawab dengan prosedur yang benar, ajak rapat anggota komite dan disepakati bersama, apa yang dapat dilakukan untuk memajukan pendidikan sekolah, lakukan,” jelas Ulil.
Namun Ulil menolak jika disebut pihak dinas PDK mewajibkan sekolah melaksanakan UNBK. Pihak Dinas PDK hanya mendorong agar UNBK dapat dilaksanakan demi meningkatkan Kualitas Pendidikan di Muaro Jambi.
“Kami tidak pernah mewajibkan sekolah melaksanakan UNBK,  kami hanya menargetkan agar sekolah yang melaksanakan UNBK pada tahun 2017 bertambah, jadi tolong dibedakan, target dengan mewajibkan,” tandasnya.
Apa yang disampaikan oleh Kadis PDK Muaro Jambi itu, ternyata bertolag belakang dengan pendapat pengamat pendidikan, Kaspul Anwar. Kaspul menilai, pungutan yang ditentukan nominalnya adalah menyalahi aturan. Karena pungutan yang dibolehkan haruslah sukarela tanpa diwajibkan nominalnya. “Tidak boleh ada nominal, kalau pun ada pungutan untuk membangun sekolah, sifatnya hanya sumbangan sukarela dan tidak memberatkan wali murid,” papar Kaspul
Kalaupun Sekolah ingin melaksanakan UNBK, menurut Kaspul, harus difasilitasi oleh pihak pemerintah. Selain itu, besar pungutan yang diminta juga tidak membebani wali murid. “Kalau mau UNBK, pemerintah yang harus menyediakan fasilitasnya,  kalau belum siap jangan memaksakan kehendak melaksanakan UNBK,” pungkas Kaspul.
Untuk diketahui SMPN 5 Muaro Jambi melakukan pungutan wajib kepada setiap siswanya. Hal tersebut diketahui, Berdasarkan Surat edaran Nomor 4213/227/SMPN 5-MJ/2017, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Ketua komite, ditujukan kepada orang tua siswa. Isinya suratnya meminta keterlibatan orang tua siswa untuk ikut membantu pihak sekolah dalam pengadaan komputer. Dengan rincian biaya, kelas IX Rp 350 ribu, Kelas VIII Rp 200 ribu dan kelas VII Rp 100 ribu.(iis/clp)
Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: