Kadis PU: Pembiayaan Infrastruktur NTT Perlu Pinjaman

0
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Andre W Koreh. (ist)
SERUKUPANG.COM, Kupang – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Andre W Koreh mengatakan sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur di provinsi itu perlu dilakukan melalui pola pinjaman daerah.

“Sumber penerimaan pemerintah untuk infrastruktur NTT tidak cukup mengandalkan dukungan Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) karena jumlahnya sangat terbatas,” kata Andre W Koreh di Kupang, Rabu (27/12).

Ia mengatakan dari tahun 2013 anggaran infrastuktur yang dikelolah pihaknya bersumber dari daerah melalui APBD sekitar Rp251 miliar sementara dari pemerintah pusat (APBN) sudah Rp2 triliun.

Anggaran tersebut, katanya, terus mengalami kenaikan namun tidak signifikan, sementara itu untuk membangun infrastruktur di provinsi berbasiskan kepulauan itu butuh anggaran yang mencapai Rp4 triliun setiap tahun.

Andre mencontohkan kendala biaya (fiskal) tersebut seperti untuk pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang ditargetkan akan dibangun sepanjang 285 kilometer pertahun namun realisasinya hanya rata-rata 50 kilometer pertahun.

Dengan anggaran yang ada saat ini maka tiap daerah hanya dapat membangun 1,5 hingga dua kilometer pertahun karena harus dibagi secara merata di 22 kabupaten/kota.

“Jadi kalau ruas jalan provinsi di daerah sekitar 70 kilometer maka kita bangun sedikit setiap tahun, kemudian tahun keempat kembali lagi karena kilometer pertama harus diperbaiki lagi, begitu terus sehingga sulit mengejar pembangunan infrastrutktur kita,” katanya.

Dalam konteks keterbatasan sumber pembiayaan itulah, menurut Andre, perlu ada kebijakan pembiayaan infrastuktur melalui pinjaman daerah.

Menurutnya, pemerintah setempat masih canggung untuk meminjam karena tidak biasa, padahal semestinya bisa dilakukan karena anggaran untuk meminjam sudah tersedia.

Ia mencontohkan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk hingga 50 juta orang dengan pendapatan asli daerah hampir Rp40 triliun, namun ketika membangun Bandara Kertajati yang baru, daerah itu mengutang hingga Rp8 triliun.

“Kalau Jawa Barat yang kaya penduduk dan PAD bisa meminjam, meskinya daerah kita yang tidak kaya juga harusnya bisa meminjam karena slotnya juga sudah ada lewat OJK dan uangnya juga ada, ” katanya.

Ia menjelaskan saat ini persyaratan yang wajib dipenuhi pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman juga lebih mudah seperti kepala daerah yang akan mengakhiri masa jabatan boleh meminjam melalui ada usulan dari kepala daerah yang disetujui dewan perwakilan rakyat setempat.

Selain itu, pinjaman untuk infrastruktur yang tidak memberi keutungan secara langsung juga seperti rumah sakit, jalan tol, juga sudah diperbolehkan.

“Artinya kan kita ada peluang untuk meminjam, kalau kemampuan kita membayar Rp300 miliar pertahun maka kita bisa pinjam, nanti ada Lembaga SMI yang menghitung seluruhnya sehingga nanti dihitung layak diberikan pinjaman dan lembaga itu mendapat komitmen biaya yang resmi dari pinjaman,” katanya menjelaskan.

Jika hanya hanya bersandar pada DAU dan DAK saja, Andre meyakini persoalan infrastruktur di provinsi “Selaksa Nusa” itu akan sulit terselesaikan.

“Karena itu perlu ada terobosan kebijakan yaitu melalui pinjaman daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan pada potensi daerah ini,” katanya. (ara/ant)

Loading Facebook Comments ...
loading...