Kasus Perumahan PNS, Hakim Minta Jaksa Garap Joko Susilo

0
Ilustrasi. Foto: Istimewa

SERUJAMBI.COM, JAMBI – Saksi lain yang dihadirkan jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jambi dalam kasus korupsi perumahan PNS Sarolangun adalah Ketua KPN Pemkasa, Joko Susilo. Pada sidang kemarin, Joko Susilo, menjadi yang paling tersudut. Malasahnya, aset tanah seluas 26 hentare yang diagunkan ke bank tanpa konsultasi dan izin kepala daerah.

Joko Susilo, menerangkan, pertama kali sertifikat itu diagunkan oleh Ade Lesmana, PT NUA. Alasannya untuk percepatan pembangunan perumahan PNS. Sementara hingga kini pembangunan tak kunjung selesai. Majelis hakim juga mencium keanehan lain dalam perjanjian. Seperti adendum jaminan pribadi Ade Lesmana menjadi jaminan proyek, yakni lahan 26 hekatare.

Saksi mengaku tidak meminta persetujuan bupati sebagai kepala daerah saat mengagunkan lahan tersebut. “Pada prinsipnya untuk percepatan kredit dan cepat ditempati PNS. Tidak ada (minta izin kepada bupati) pak,” jelasnya Joko Susilo.

Jawaban itu mematik pertanyaan majelis hakim kepada Jaksa penuntut umum. “Apakah saat penyidikan, kedua saksi ini pernah diperiksa? Saudara ini layak untuk diproses karena tidak minta izin mengagunkan aset pemda. Kan belum jadi milik KPN,” tegasnya.

“Bapak sebagai bupati juga bertanggungjawab juga karena tidak melakukan pengawasan dan kontrol,” tegasnya. Menurut hakim, sejatinya Joko Susilo, harus diproses sedari awal. “Ini ngga benar, harus segera diproses, pak jaksa,” tegas Barita lagi. (isa)

Loading Facebook Comments ...
loading...