OPINI: Nikah Sirih Dalam Ruang Publik

0
Yulfi Alfikri Noer S.IP,.M.AP
Oleh: Yulfi Alfikri Noer S.IP, M.AP
Belakangan ini nikah siri menjadi fenomena. Bahkan ada jasa nikah siri online yang ditawarkan secara terang-terangan. Istilah nikah siri memang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dimana sebuah ikatan tali suci perkawinan dilangsungkan hanya secara hukum agama (Islam), tanpa harus didaftarkan di KUA (resmi menurut hukum negara).
Sepintas lalu, mendengar berita-berita yang beredar belakangan ini mengenai nikah siri, akan terasa bagi kita bahwa telah terjadi sebuah gejala pergeseran nilai-nilai atau makna dari sebuah perkawinan. Pergeseran dimana dahulu, perkawinan dianggap sesuatu hal yang mulia dan dijunjung tinggi kesakralannya, berubah menjadi sesuatu hal yang biasa saja, karena dapat dengan dilakukan dan diakhiri dengan mudah. Gejala bergesernya nilai-nilai dari pernikahan atau perkawinan ini takutnya berdampak juga pada degradasi moral dari masyarakat.
Betapa tidak, jika kita melihat dan mendengar berita-berita yang beredar di televisi dan di koran-koran saat ini mengenai nikah siri dengan tujuan menghindarkan diri dari sebuah tanggung jawab sebagai suami atau isteri, yang timbul dari sebuah pernikahan atau bahkan untuk memudahkan mereka bergonta-ganti pasangan. Arti atau makna dari sebuah pernikahan disini hanyalah seperti sebuah label “halal”, atau seperti istilah yang sering kita dengar, “yang penting sudah sah” atau “rekreasi seksual” yang dilegalkan.
Apakah memang hanya cukup sampai disitu sajakah makna atau esensi yang terkandung dari sebuah pernikahan? Dan patut dipertanyakan juga adalah bagaimana integritas dan moral orang yang menikahkannya, yaitu aparat yang berwenang untuk menikahkan seseorang?
Fenomena nikah siri, di era teknologi informasi ini, semakin mencuat ke permukaan dan menjadi isu nasional yang cukup menyita perhatian masyarakat hukum di Indonesia, sejalan dengan terbukanya akses informasi dan maraknya pemberitaan mengenai pelaku nikah siri, terutama yang dilakukan oleh beberapa public fugure di negeri ini, yang notabene seharusnya menjadi contoh masyarakat bawah dalam menegakkan undang-undang perkawinan Indonesia.
Fenomena pernikahan di bawah tangan atau nikah siri bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah keatas. Sebut saja kasus nikah siri Machica Mochtar dengan mantan Mensesneg Moerdiono, Aceng Fikri, mantan Bupati Garut dan kasus nikah siri Syekh Puji beberapa tahun silam. Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, dimana suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.
Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah siri adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, bagi anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akte kelahiran dan seterusnya. Dengan kata lain, pernikahan siri banyak membawa mudharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan mencatatkan perkawinan lebih banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan bangsa.
Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan menentukan bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan pejabat dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu. Keharusan dilaksanakan di hadapan pejabat dan dicatat dikandung maksud agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum. Banyak sekali pro dan kontra yang timbul dari pernikahan yang tidak tercatat dalam lembaga pencatatan negara ini, bagi yang pro atau memihak pada pernikahan yang tidak tercatat pada lembaga negara ini, mereka memiliki beberapa argument atau alasan, pertama, karena pada dasarnya fungsi pencatatan perkawinan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti bahwa dirinya benar-benar telah melakukan perkawinan dengan orang lain.
Sebab salah satu bukti yang dianggap valid adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara berupa Akta/Buku Nikah. Ketika sebuah perkawinan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki dokumen resmi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dihadapan pengadilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan perkawinan maupun sengketa yang lahir akibat perkawinan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah dll. Akan tetapi, argument mereka dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara berupa Akta/Buku Nikah adalah bukan satu-satunya alat bukti. Kesaksian dari saksi-saksi atau orang-orang yang menyaksikan perkawinan juga valid dan harus diakui oleh negara sebagai alat bukti. Negara tidak boleh hanya menetapkan bahwa satu-satunya alat bukti untuk membuktikan perkawinan seseorang adalah hanya dari dokumen tertulis saja. Pasalnya, syariat juga telah menetapkan alat bukti lain seperti, kesaksian saksi, sumpah, pengakuan (iqrar) dan lain sebagainya. Menurut kelompok ini, orang yang melakukan perkawinan secara siri tetap memiliki hubungan-hubungan lain yang lahir dari perkawinan tersebut; kedua Bahwa pada era keemasan Islam, dimana system pencatatan telah berkembang dengan pesat dan maju, kebanyakan masyarakatnya melakukan perkawinan tanpa dicatat dilembaga pencatatan sipil. Menurut kelompok ini, tidak bisa dinyatakan bahwa pada saat itu lembaga pencatatan belum berkembang dan atau keadaan masyarakat saat itu belum sekompleks keadaan masyarakat sekarang. Menurut mereka, para penguasa dan ulama-ulama kaum Muslim saat itu memahami bahwa hukum asal pencatatan perkawinan bukanlah wajib. Selain itu, tidak pernah ditemukannya riwayat Nabi Muhammad SAW melakukan pencatatan atas perkawinan yang dilakukannya; ketiga, Dalam khazanah peradilan Islam, memang benar bahwa negara berhak menjatuhkan sanksi kepada orang yang melakukan tindakan bertentangan dengan aturan yang dibuat negara pada saat itu. Pasalnya, negara (dalam hal ini seorang khalifah dan orang yang diangkatnya) mempunyai hak untuk menetapkan aturan-aturan tertentu untuk mengatur urusan-urusan rakyat yang belum ada aturan dalam syariat. Akan tetapi, menurut kelompok ini oleh karena pemerintah yang berkuasa kini menerapkan system demokrasi dan bukan berdasarkan syariat Islam, maka rakyat atau masyarakat justru tidak diperkenankan mentaati atau tidak memiliki kewajiban untuk mentaati dan mendengarkan perintah dari pemerintah yang berkuasa tersebut; keempat, Menurut kelompok ini, justru ada bahaya terselubung yang dapat timbul dari diterbitkannya Akta/Buku Nikah.
Dalam pemahaman ajaran Islam secara universal, kepentingan pencatatan itu sendiri sebenarnya mempunyai dasar hukum Islam yang kuat mengingat perkawinan adalah suatu ikatan atau perjanjian luhur dan merupakan perbuatan hukum tingkat tinggi. Artinya Islam memandang perkawinan itu lebih dari sekedar ikatan perjanjian biasa. Hal ini, dapat dilihat dari beberapa surah Al Qur’an mengenai perkawinan. Dalam Islam,  perkawinan itu merupakan perjanjian yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan). Dengan kata lain, akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 21:
Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
Menurut para Ulama Islam kontemporer, sekurang-kurangnya ada dua alasan hukum yang dijadikan dasar perintah pendaftaran/pencatatan nikah. Pertama, berdasarkan qiyas (analogi) dan kedua atas dasar maslahah mursalah (utility). Keharusan mencatatkan perkawinan untuk pembuatan akte nikah, dalam hukum Islam, danalogikan kepada pencatatan dalam masalah transaksi utang-piutang yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
Berdasarkan dua firman Allah tersebut di atas dapat diambil sebuah logika hukum sederhana namun pasti, yakni bagaimana mungkin pernikahan sebagai sebuah ikatan yang sangat kuat tidak perlu dicatatkan? Sedangkan ikatan perjanjian biasa, misalnya semacam utang piutang saja perlu dicatat, mengapa ikatan perkawinan yang merupakan perjanjian luhur dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa adanya pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Adalah ironi bagi umat Islam yang ajaran agamanya mengedepankan ketertiban dan keteraturan tapi mereka mengabaikannya. Di samping itu, Allah SWT berfirman dalam QS. An Nisa’ Ayat: 59 yang berbunyi sebagai berikut:
Artinya : Wahai orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan Ulil Amri diantara kalian.
Berdasarkan dalil Firman Allah SWT QS An Nisa: 59 tersebut di atas, dapat ditarik garis tegas tentang adanya beban hukum “wajib” bagi orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah , taat kepada Rasul SAW dan taat kepada Ulil Amri. Sampai pada tahapan ini kita semua sepakat bahwa sebagai umat yang beriman memikul tanggung jawab secara imperative (wajib) sesuai perintah Allah SWT tersebut. Akan tetapi ketika Ulil Amri dipahami sebagai sebuah pemerintah atau Negara, termasuk di dalamnya perintah untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan, maka oleh sebagian umat Islam terjadi penolakan terhadap pemahaman tersebut sehingga kasus pernikahan di bawah tangan masih banyak terjadi dan dianggap sebagai hal yang tidak melanggar ketentuan hukum syara’. Ada banyak pendapat mengenai siapakah ulil amri itu, antara lain ada yang mengatakan bahwa ulil amri adalah kelompok Ahlul Halli Wa Aqdi dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ulil amri adalah pemerintah. Dalam tulisan ini, idealnya tidak memperdebatkan tentang siapakah ulil amri itu. Yang perlu dikedepankan adalah bahwa pemahaman terhadap hukum Islam  yang harus komprehensif dengan karakteristik hukum Islam itu sendiri.(***)
* Penulis adalah Dosen Luar Biasa Fak. Syariah UIN. STS JAMBI

 

Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: