OPINI: Partai Politik Lengah, Jangan Sispol Disalah!!!

0
Oleh: Suparmin, SH, MH*
SISTEM Informasi Partai Politik atau biasa disebut Sipol menjadi perbincangan banyak pihak dalam sebulan terakhir. Terlebih di masa atau tahapan pendaftaran Partai Politik sejak Selasa, 3 Oktober 2017 hingga Senin, 16 Oktober 2017 yang merupakan hari terakhir pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Bahkan tidak mungkin, Sipol ini juga akan masih diperbincangkan dan diperdebatkan bahkan dibawa-bawa ke ranah sengketa Pemilu maupun sengketa lainnya pasca proses pendaftaran Parpol. Berbagai pendapat muncul, ada yang menyatakan Sipol tidak diwajibkan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ada yang menyebutkan jika Sipol menyulitkan Parpol, serta ada yang menyebutkan legalitas Sipol tidak jelas dan harus distop.
Adanya berbagai pendapat maupun kritik terhadap Sipol ini membuat saya mencoba menyampaikan pendapat berdasarkan analisa saya sendiri maupun berdasarkan aturan perundang-undangan.
Secara legalitas, saya berpendapat jika keberadaan Sipol sudah sangat jelas dasar hukumnya, karena ada di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang telah diundangkan di Jakarta sejak hari Rabu, 20 September 2017. Itu termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296. Saya juga sangat berkeyakinan, jika penyusunan PKPU ini tentunya sudah melalui berbagai proses mulai dari uji publik, konsultasi ke DPR RI maupun finalisasi bersama Kementrian/Lembaga terkait. Termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Partai Politik tentu juga sudah dilibatkan dalam pembahasannya.
Selain itu juga, Sipol yang ada dalam PKPU 11/2017 juga merupakan wujud dari ketentuan Pasal 174 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berbunyi “Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU. Sedangkan persyaratan yang dimaksud adalalah syarat-syarat Parpol menjadi peserta Pemilu”.
Di dalam Pasal 1 angka 30 PKPU tersebut sudah jelas disebutkan, jika Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu. Sehingga sangat jelas, jika Sipol ini tidak hanya untuk memudahkan penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU RI dan jajaranya. Namun juga untuk mendukung kerja Partai Politik dalam proses pemenuhan persyaratannya, untuk bisa menjadi peserta Pemilu. Mulai dari syarat status badan hukum, kepengurusan di seluruh provinsi, 75 persen kabupaten/kota dan 50 persen di kecamatan, 30 persen keterwakilan perempuan pada Parpol tingkat pusat, jumlah keanggotaan minimal 1.000 orang atau satu per seribu dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik di kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota, mempunyai kantor tetap dan persyaratan lainnya.
Berdasarkan pemberitaan di website resmi KPU RI, yakni www.kpu.go.id terkait tata cara penggunaan Sipol ini, KPU RI telah melakukan tiga kali sosialisasi dan uji coba kepada Partai Politik dan selalu dihadiri oleh perwakilan Parpol. Di sosialisasi dan uji coba I sebanyak 31 Parpol, lalu di sosialisasi dan uji coba tahap II sebanyak 34 Parpol serta di sosialisasi dan uji coba tahap III sebanyak 31 Parpol. Dimana dalam kegiatan tersebut Komisioner KPU RI, Hasyim Asy’ari telah menegaskan jika Sipol didukung oleh Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Pusikom UI) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Bahkan dalam rangka membantu Parpol juga disiapkan helpdesk KPU yang ada mulai dari KPU RI hingga ke jajaran KPU kabupaten/kota yang siap memberikan pelayanan.
Sipol menurut hemat saya sangat membantu Parpol dalam rangka perbaikan pendataan keanggotaannya. Sehingga data-data anggota Parpol bisa tersimpan dengan baik. Bahkan jika nantinya tentu bisa saja diperbaharui setiap tahunnya jika memang ada anggota Parpol yang sudah diberhentikan, meninggal dunia ataupun hilang keanggotaannya disebabkan syarat-syarat sesuai dengan peraturan di Parpol tersebut. Termasuk jika terjadi perubahan kepengurusan, perubahan alamat kantor di setiap tingkatan maupun hal-hal lainnya yang ada di Sipol.
Permasalahan lemahnya jaringan internet di berbagai daerah, khususnya di wilayah Timur Indonesia tentu tidak saja dialami oleh Parpol. Kami jajaran KPU juga sudah mengalami permasalahan ini sejak berbagai penggunaan sistem teknologi diterapkan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemiluan. Mulai dari Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng), Sistem Pencalonan (Silon) dan berbagai aplikasi lainnya yang pada faktanya sangat membantu. Tetapi permasalahan jaringan internet tersebut bisa selalu diatasi dengan dilakukannya upaya-upaya oleh KPU dan jajarannya. Sehingga tentu saja ini sangat mungkin dilakukan oleh para Partai Politik. Bahkan jika mereka ingin numpang ke KPU provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengupload data saya pikir tentu akan dilayani.
Adapun terkait jumlah minimal anggota Partai Politik di kabupaten/kota atau satu perseribu dari jumlah penduduknya juga seharusnya tidak menjadi masalah. Apalagi jika dibandingkan dengan suara yang diraih Parpol tersebut pada Pemilu legislatif sebelumnya, angka jumlah anggota yang diminta sangat minim sekali. Kalo Contohnya di Kabupaten Muaro Jambi saja, jumlah minimal anggota Partai Politik yang menjadi syarat adalah sejumlah 359 anggota. Ini dikarenakan jumlah penduduk Kabupaten Muaro Jambi di semester I Tahun 2017 berdasarkan data di Kemendagri sebanyak 359.631 jiwa. Sedangkan perolehan suara Parpol peserta Pemilu Tahun 2014 lalu, paling rendah sebanyak 2.193 suara atau 1,07 persen dari total suara sah. Sedangkan terbanyak sejumlah 42.452 suara atau 20,70 persen dari total suara sah.
Sehingganya penggunaan Sipol adalah sebuah keniscayaan. Karena masuknya teknologi di dalam kepemiluan sudah bukan lagi hanya karena kebutuhan, melainkan sebuah keharusan. Adapun kritik yang dilontarkan terhadap Sipol adalah sebuah hal yang wajar untuk terobosan besar yang dilakukan KPU RI untuk Pemilu Tahun 2019. Namun tetap harus jelas batasan-batasannya dan harus juga dengan alasan-alasan yang rasional. Jangan dikarenakan Parpol yang lengah dalam pendataan keanggotaan dan data-data lainnya atau ada pihak-pihak lain yang belum siap dengan tugasnya malah menyalahkan Sipol ini. Ibarat pepatah “Buruk Rupa, Cermin Dibelah”.
Harus juga didengarkan pendapat Parpol baru yang mendukung adanya Sipol, karena mereka berpendapat jadi lebih mudah dalam pengelolaan keanggotaannya. Apalagi sejauh ini saya lihat KPU RI juga sangat konsen melakuakn tindak lanjut terhadap adanya kritikan yang membangun, salah satunya dengan memberikan akses kepada Bawaslu RI untuk bisa mengakses langsung Sipol. Bukan tidak mungkin kedepannya masyarakat umum juga bisa mengakses Sipol ini. Ditambah lagi dengan publik yang sejauh ini sudah menyatakan kepercayaannya terhadap institusi Komisi Pemilihan Umum terkait kinerjanya. Sehingga sudah seharusnya berbagai pihak lain juga ikut mempercayai kebijakan ‘’Sipol’’ ini. Semoga kedepannya ada banyak pengembangan dari Sipol ini dalam rangka mendukung Partai Politik sebagai institusi sangat penting dalam kehidupan demokrasi di negeri ini…Aamiin Allohuma Aamiin. (***)
Penulis adalah Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Muaro Jambi 2013-2018
Loading Facebook Comments ...