Pansus: Kek Belum Menjawab Permasalahan Batam

0
Presiden Joko Widodo melihat maket pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Foto: Istimewa

SERUBATAM, Tanjungpinang – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan diterapkan pada tiga kawasan di Batam belum menjawab permasalahan di kota itu, kata Ketua Panitia Khusus Pengembangan Batam DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Taba Iskandar.

“KEK hanya memindahkan permasalahan dari Batam ke tiga kawasan itu, namun permasalahan dualisme kelembagaan di kota ini belum diselesaikan,” ujarnya saat dihubungi dari Tanjungpinang, Rabu (16/8).

Ia mengemukakan akar permasalahan di Batam disebabkan regulasi yang memberi kewenangan kepada Badan Pengusahaan Batam dan Pemkot Batam. Revisi terhadap regulasi dengan mengedepankan semangat otonomi daerah harus dilakukan.

Karena itu, menurut dia seharusnya permasalahan di Batam diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden harus menetapkan bentuk Batam, kemudian baru melaksanakan rencana berikutnya.

Bentuk Batam sekarang tidak jelas. Jika Batam itu manusia, Pansus mengistilahkan, Batam tidak jelas jenis kelaminya.

“Harus presiden yang turun tangan, tidak cukup Menko Perekonomian,” tegasnya yang juga anggota Komisi I DPRD Kepri.

Taba mengistilahkan Batam sebagai kapal yang dikomandoi dua nakhoda sehingga membuat berbagai elemen masyarakat di kota itu “berteriak”. Permasalahan di Batam juga menyebabkan pertumbuhan perekonomian melemah.

“Batam barometer bertumbuhan perekonomian di Kepri, seharusnya diperhatikan secara serius,” katanya.

Ia menjelaskan pansus sudah menawarkan sejumlah opsi untuk memperbaiki pemerintahan dan perekonomian di Batam. Opsi yang ditawarkan yakni penetapkan Batam sebagai otonomi khusus perekonomian.

“Lebur BP Batam ke dalam Pemkot Batam berdasarkan UU Pemda. Itu opsi kedua,” katanya.

Terkait KEK, Taba memberi sinyal akan membahasnya bersama seluruh anggota pansus. Taba mengatakan pengelolaan Batam, Rempang dan Galang sebagai KEK dapat dilakukan oleh BP Batam bekerja sama dengan pihak lainnya termasuk Pemkot Tanjungpinang.

“Atau sebaliknya, dikelola Pemkot Batam bekerja sama dengan pihak lainnya. Ini yang masih mau dianalisa,” ujarnya. (ant/ara)

Loading Facebook Comments ...
loading...