PBB Tolak Dana Haji Digunakan Pemerintah Biayai Infrastruktur

1
Yusril Ihza Mahendra. Foto: Istimewa

SERUNESIA.COM, Jakarta – Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa partainya menolak keputusan Pemerintah untuk menggunakan dana haji, termasuk dana abadi umat yag terhimpun di dalamnya digunakan Pemerintah untuk membiayai infrastruktur.

Dana haji yang kini disimpan oleh Pemerintah seluruhnya adalah dana umat Islam, baik berasal dari kelebihan penyelenggaraan haji maupun dana simpanan atau cicilan ONH yang dibayarkan oleh calon haji. Dana yang kini jumlahnya melebihi Rp 80 triliun itu, semestinya, selain untuk membiayai perjalanan haji, bisa saja digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam seperti membangun rumah sakit dan sarana kesehatan.

Pemerintah Jokowi menurut Ketua Umum PBB ini, sekarang memang tengah kesulitan menghimpun dana untuk pembangunan infrastruktur yang jor-joran. Sementara utang kian menggunung dan defisit APBN sudah mendekati ambang batas 3% yang ditetapkan undang-undang. Pemerintah makin sulit mencari pinjaman baru, sehingga dana haji umat Islam mau digunakan.

BACA JUGA: Umat Islam Merasa Terpinggirkan…

Penggunaan dana haji selama ini dilakukan antara lain untuk membeli sukuk dan surat utang negara, yang kesemuanya tentunya adalah utang negara. Pemerintah harus secara jelas menerangkan, dalam bentuk apa penggunaan dana haji, karena semuanya harus dibukukan sebagai utang negara kepada umat Islam yang harus dibayar dan diperhitungkan kompensasinya.

“Pemerintah seharusnya bicara dengan DPR, MUI dan ormas-ormas Islam sebelum memutuskan untuk menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Sebagai partai berasas Islam, PBB tegas menolak penggunaan dana tersebut secara sepihak, apalagi tanpa perhitungan dan kompensasi yang jelas kepada umat Islam yang memiliki dana tersebut,” tegasnya.

Yusril juga mengkritik Anggito Abimayu, yang seperti sudah kehilangan daya kritis, sehinga mengatakan siap untuk melaksanakan 80 persen dana haji untuk dana infrastruktur. “Angka sebesar itu, yang pemiliknya adalah umat Islam, tidak bisa seenaknya diinstruksikan Presiden Jokowi untuk digunakan,” tutup Yusril. (isa)

Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: