Penyalah Guna Dijamin Rehab, Pecandu Wajib

1
Catatan Komjen Pol (purn) Anang Iskandar
Mantan Kepala BNN RI, Mantan Kabareskrim Mabes Polri dan Mantan Kapolda Jambi

Dalam menangani kejahatan narkotika, pemerintah membuat UU nomor 35 tahun 2009, yang salah satu tujuannya menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehab sosial bagi penyalah guna dan pecandu (pasal 4 d) dan membagi kejahatan narkotika menjadi 2 jenis: yaitu, penyalahgunan dan peredaran gelap, programnya yaitu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang dikenal dengan P4GN.

UU Narkotika ini menganut double track sistem Pemidanaan, yaitu Criminal Justice System (CJS) untuk kejahatan peredaran dan Rehabilitation Justice System (RJS) untuk kejahatan penyalahgunaan. Artinya, ada 2 kejahatan narkotika yang proses pertangungjawaban pidananya melalui jalur yang berbeda meskipun sama-sama kejahatan. Kejahatan peredaran gelap mengikuti CJS sedang kejahatan penyalahgunannya mengukuti RJS.

Pengedar dalam mempertanggungjawabkan perbuatanya melalui CJS bermuara di penjara berjalan dengan baik, namun terhadap penanganan penyalahguna mestinya bermuara di tempat rehabilitasi, nyatanya, malah bermuara di penjara. Ini akibat dari adanya distorsi terhadap penafsiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyalah guna itu kriminal namun dijamin oleh UU untuk direhabilitasi.

 

Cara UU Narkotika menjamin :

  1. Tujuan UU no 35 tahun 2009 pasal 4 d adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi mesis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu.
  2. Penyalah guna diancam dgn pidana 4 tahun (artinya penyalah guna tidak memenuhi syarat subyektif untuk ditahan selama proses penyidikan penuntutan dan pradilan).
  3. Penyalah guna itu adalah orang sakit yg mengidap penyakit adiksi/ kecanduan yg hanya pulih apabila 1direhabilitasi.
  4. Penyalah guna ini apabila diasesmen/diperiksa oleh team asesmen / dokter ahli berubah predikatnya menjadi pecandu (penyalah guna dan keadaan ketergantungan Physik dan psykis (lihat pasal 1 angka 13).
  5. Penyalah guna tidak boleh disidik, dituntut dengan cara : di-yunto-kan dengan pasal pengedar karena akan menabrak tujuan UU, khususnya pasal 4 d yaitu jaminan untuk mendapatkan rehabilitasi.
  6. Penegak hukum diberi kewenangan untuk melaksanakan tujuan UU yaitu menjamin rahabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu (pasal 4d).
  7. Khusus Hakim diberikan kewenangan oleh UU Narkotika untuk memutuskan hukuman rehab apabila terbukti bersalah dan menetapkan tindakan rehab apabila tidak terbukti bersalah (pasal 103 ayat 1) artinya salah atau tidak salah , terbukti atau tidak hukumannya rehab.
  8. Terhadap penegak hukum diberikan kewenangan untuk menempatkan penyalah guna kedalam lembaga rehabilitasi sesuai tingkat pemeriksaanya (PP 25 tahun 2011).
  9. Hukuman rehabilitasi itu sama dgn hukuman penjara ( pasal 103 ayat 2).
  10. Itu sebabnya Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika hukumnya wajib direhabilitasi (pasal 54).(***)
DR ANANG ISKANDAR
PENGASUH PONDOK ILIR ILIR
DOSEN NARKOTIKA UNIVERITAS TRISAKTI
Loading Facebook Comments ...