Peringatan Hari Kesatuan Nusantara, KPU: Pemilih Berdaulat Negara Kuat

0
Oleh: Ahmad Hadziq, S.HI*
SERUJAMBI.COM – Berawal dari deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, fungsi laut antara tidak lagi sebagai pemisah antara pulau-pulau di Indonesia, tetapi berubah menjadi alat pemersatu bangsa dan sebagai wahana bagi pembangunan, keamanan, dan pertahanan nasional. Melalui deklarasi tersebut, Indonesia merajut dan mempersatukan kembali wilayah dan lautannya yang luas menjadi satu kesatuan yang utuh dan berdaulat.
Oleh karenanya. deklarasi Djuanda dianggap sebagai deklarasi kemerdekaan Indonesia kedua. Sebagai perwujudan dari deklarasi itu, melalui Keppres No. 126/2001, maka dikukuhkan 13 Desember sebagai salah satu Hari Nasional yaitu hari Kesatuan Nusantara Indonesia.
Sejak kemerdekaan Indonesia di proklamirkan pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih banyak menerima ancaman dari dalam maupun luar. Ancaman dari luar karena wilayah teritorial perairan yang belum memiliki kedaulatan hukum. Kondisi tersebut dipandang bisa mengancam kedaulatan negara.
Atas kekhawatiran itu, Perdana Menteri Djuanda Kartawijaya mengesahkan deklarasi yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Isi inti dari deklarasi itu adalah batas teritorial perairan Indonesia, yang awalnya memiliki jangkauan sejauh 3 mil berubah menjadi jangkauan sejauh 12 mil jika diukur dari titik ujung terluar pulau-pulau Indonesia pada saat surut. Deklarasi ini mengakbatkan Indonesia dikukuhkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. (Bantarto Bandoro dkk, 1995:11)
Kepulauan yang tersebar di wilayah Nusantara menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa dan budaya. Lebih dikenal lagi Indonesia sebagai negara majemuk atau multikultural. Kemajemukan yang dimiliki tentunya mengisyaratkan adanya perbedaan. Perbedaan tersebut jika mampu dikelola dengan baik maka akan menjadi energi yang hebat, sebaliknya jika tidak dikelola dengan benar tentu menjadi masalah besar. Untuk itu maka perlu ditegaskan oleh negara tentang kedaulatannya.
Bentuk kedaulatan Indonesia adalah kedaulatan rakyat. Pernyataan itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Alinea tersebut menegaskan tujuan negara Indonesia, bentuk negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Indonesia. Salah satu pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menegaskan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
Kemudian dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan; (1) Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, (2) Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan pasal tersebut menegaskan bahwa rakyatlah yang berkuasa dalam negara. Kekuasaan rakyat kemudian sepenuhnya dipercayakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai wujud penjelmaan dari kehendak rakyat.
Badan-badan perwakilan rakyat di Indonesia adalah MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan oleh eksekutif. Mereka berasal dari partai politik yang dipilih melalui pemilu. Oleh karenanya kedaulatan pemilih dalam pemilu harus dijamin sehingga menghasilkan wakil rakyat yang benar-benar dipilih berdasarkan kehendak mayoritas rakyat.
Pemilih Berdaulat Negara Kuat
Jika Deklarasi Djuanda yang kemudian diperingati sebagai Hari Kesatuan Nusantara bertujuan menjaga kedaulatan teritorial, maka pemilu merupakan sarana menjaga kedaulatan rakyat dalam memilih wakil-wakilnya sebagai penyelenggara negara. Kedaulatan berasal dari kata daulat. Dalam bahasa Arab artinya kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Kedaulatan artinya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyat berarti warga masyarakat atau segenap penduduk yang menempati suatu wilayah negara.
Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Secara filosofis, bermakna rakyatlah yang berdaulat terhadap negara Indonesia, memang secara yuridis kedaulatan itu dilaksanakan secara perwakilan melalui para wakil rakyat, tetapi sesungguhnya keberadaan mereka untuk memenuhi kepentingan dan melaksanakan amanah yang diberikan rakyat. Jadi hukum yang diproduk oleh para wakil rakyat harus menggambarkan kedaulatan rakyat, bukan pribadi, kelompok atau bahkan partai.
Kedaulatan rakyat Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar dilaksanakan secara langsung dan melalui sistem perwakilan. Penyaluran kedaulatan secara langsung dilakukan melalui pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden. Sepanjang sejarah dalam perjalanannya sebagai sebuah negara yang berdaulat, rakyat Indonesia telah melaksanakan sebelas kali pemilu, yaitu pada tahun 1955 (Orde Lama), 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 (Orde Baru), serta tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014 pada masa pasca reformasi.
Dalam setiap kali pelaksanaanya terus mengalami perubahan sistem, peraturan, maupun penyelenggaranya. Setidaknya ada empat tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pemilu. Pertama, mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Amanat yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal tersebut menuntut adanya pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali sebagaimana diatur dalam pasal 22E. Kedua, sebagai sarana memilih wakil rakyat, wakil daerah dan Presiden. Pemilu dengan demikian menjadi panggung bagi pemilih dalam menentukan siapa yang layak untuk menjadi wakil mereka.
Selanjutnya yang ketiga, memperoleh dukungan rakyat. Pelaksanaan pemilu tentunya mengisyaratkan bahwa wakil rakyat di Legislatif dan Presiden selaku eksekutif merupakan hasil dari dukungan pemilih mayoritas. Penghitungan suara wajib dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam pasal 381 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Lebih lanjut dinyatakan dalam pasal 411 ayat (1) Penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan perolehan suara pasangan calon.
Sedangkan ayat (2) Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari perolehan suara partai politik dan calon anggota. Selanjutnya dalam pasal 416 penetapan hasil untuk calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah pasangan calon  yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) yang tersebar minimal 20% (dua puluh persen) di lebih dari setengah jumlah Provinsi di Indonesia.
Kemudian tujuan pemilu yang keempat adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan demokratis. Dengan dukungan pemilih mayoritas maka mengisyaratkan adanya dukungan yang kuat dari rakyat. Dukungan yang kuat dari pemilih mayoritas tentu membangun kekuatan politik pemerintahan. Pemerintahan yang kuat akan mendorng kepada pemerintahan yang otoriter jika tidak ada upaya pengawasan dan control dari pihak oposisi. Pemilu yang demokratis memungkinkan adanya kelompok oposisi yang kemudian menjadi social control untuk menangkal terjadinya pemerintahan yang otoriter.
Tidak ada pemilu tanpa pemilih. Rakyat selaku pemilih harus dijamin kedaulatannya. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana yang diamanatkan undang-undang wajib menjaga hak-hak rakyat selaku pemilih dapat terpenuhi. Dalam hal menjamin kedaulatan pemilih, KPU melakukan beberapa tahapan dalam menyusun daftar pemilih. Proses tersebut dimulai dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disediakan oleh pemerintah untuk disandingkan dengan  Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir, yang dimutaakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan untuk penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang berbasis domisili di wilayah rukun tetangga. Sebagai upaya keterbukaan informasi dan dalam rangka menerima masukan dan tanggapan masyarakat DPS tersebut di umumkan selama empat belas hari.
KPU memperbaiki data DPS tersebut berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu untuk ditetapkan sebagai DPS perbaikan dan kembali di umumkan selama tujuh hari. Selanjutnya setelah DPS perbaikan tersebut di perbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat, KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berbasis Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan diumumkan kembali sampai hari pemungutan suara. Begitu detilnya langkah yang dilakukan KPU dalam melakukan penyusunan daftar pemilih sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai upaya menjaga kedaulatan pemilih.
Upaya KPU dalam menjaga kedaulatan pemilih tersebut tentunya harus berbanding lurus dengan peran aktif dan partisipasi pemilih. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkannya. Pertama, masyarakat yang bersifat pasif. Kedua, sikap apatis masih mempengaruhi masyarakat sehingga memunculkan sikap ketidakpedulian terhadap proses tersebut. Selanjutnya ketiga, kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu yang masih sangat rendah.
Untuk itu perlu diupayakan beberapa hal yang penting dibangun kepada pemilih. Pertama, membangun kesadaran pentingnya pemilu. Kesadaran tersebut diharapkan mampu membangkitkan kesadaran tentang sikap yang harus dilakukan. Kedua, pentingnya pendidikan politik bagi pemilih sehingga mampu memahami seluruh jadwal tahapan yang dilakukan, mengikuti perkembangan dinamika politik agar tepat dalam mengambil keputusan dalam memilih.
Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya ketiga adalah meningkatkan politik partisipan. Partisipasi pemilih tidak hanya keterlibatan saat pemilu saja, tapi juga harus mampu mengawal dan menjadi sosial control kepada wakil-wakil mereka yang terpilih dari hasil pemilu. Kedaulatan ada di tangan pemilih, maka wakil-wakil yang mereka pilih tidak boleh lari dari kepentingan pemilih. Jadilah pemilih yang berdaulat, maka negara kita kuat.(***)
* Penulis adalah Ketua Divisi Hukum KPU Tanjung Jabung Barat
Loading Facebook Comments ...
loading...