Persekongkolan Jahat Proyek Jalan Nasional

0
Ilustrasi
Ilustrasi (Anung/Seru Jambi)
SERUJAMBI.COM, Jambi – Ada persengkokolan jahat pada proyek jalan nasional yang ada di Provinsi Jambi. Ini, terungkap, setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia, melakukan sejumlah investigasi. Akhirnya, pada Selasa (21/11/2017) KPPU memutuskan ada tiga perusahaan yang melakukan monopoli proyek. Tiga Perusahaan itu yakni, PT Karya Dharma Jambi Persada, PT Hanro dan PT Bina Uli.
Para perusahaan ini, terbukti melakukan persengkokolan tender paket pekerjaan preservasi dan pelebaran batas Provinsi Riau – Merlung – Simpang Niam. Dengan  indikasi kerugian negara puluhan miliar rupiah.
Saat ini, KPPU RI memutuskan, ketiga perusahaan ini, menyandang status sebagai terlapor, yakni PT Karya Dharma Jambi Persada sebagai terlapor I, PT Hanro, Terlapor II dan Terlapor III PT Bina Uli.
Penetapan ketiganya digelar dalam sidang perkara nomor 18/KPPU-I/2016, tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999, yang dipimpin oleh Saidah Sakwan sebagai Ketua Majelis Komisi, serta M Syarkawi Rauf dan M Nawir Messi sebagai anggota Majelis Komisi.
Dikemukakan di hadapan sidang bahwa terdapat persaingan semu untuk memenangkan paket tender oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, yang dibuktikan dengan adanya hubungan kekeluargaan, cross ownership dan jabatan rangkap personil pada ketiga peserta tender atau perusahaan tersebut.
Majelis Komisi juga menemukan fakta adanya kerja sama yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam pembuatan dan penyusunan dokumen penawaran, yang dibuktikan dari adanya kesamaan kesalahan penulisan, seperti kesalahan penulisan nama penyedia pada dokumen penawaran dan adanya kesamaan nama orang yang menandatangani surat dukungan keuangan.
“Ini juga diperkuat dengan adanya kesamaan metadata dan kesamaan personil yang mengurus surat jaminan penawaran,” kata Saida Sakwan, Ketua Majelis Komisi KPPU RI.
Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi memutuskan, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Sementara itu, KPPU memutuskan, Terlapor IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
“Dengan ini, Majelis Komisi menghukum Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp 2.745.900.000; Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp588.400.000; dan Terlapor III untuk membayar denda sebesar Rp588.400.000,” ucap Majelis Komisi dalam putusannya.
Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia untuk meningkatkan pemahaman Pokja terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam proses tender, dengan cara melakukan checklist persaingan usaha pada saat proses evaluasi tender di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Batam mendapati dua tender proyek pengerjaan jalan Nasional di Provinsi Jambi terindikasi melanggar pasal 22 UU nomor 5 tahun 1999 tentang persekongkolan tender dengan indikasi kerugian negara mecapai puluhan miliar rupiah.
Kepala KPPU KPD Batam, Lukman Sungkar, mengatakan, dua proyek itu meliputi pelelangan paket Pokja pengadaan barang/jasa satker pelaksanaan jalan nasional wilayah I Provinsi Jambi tahun anggaran 2016, berupa pekerjaan preservasi dan pelebaran batas Provinsi Riau-Merlung-Simpang Niam dengan nilai Rp 50.130.450.000; dengan pemenang tender PT Karya Dharma Jambi Persada.
Selanjutnya, Pokja ULP Provinsi Jambi SNVT, pelaksanaan jalan Nasional wilayah II Provinsi Jambi tahun anggaran 2016 berupa pelelangan preservasi dan pelebaran jalan arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei Benkal dengan nilai tender Rp 43.064.280.000;.
“Dalam prosesnya kami menduga Pokja ikut memfasilitasi persekongkolan dengan cara meluluskan penawaran para pemenang tender, meskipun (pokja) sudah mencium ada indikasi persekongkolan dengan peserta lainnya,” ungkap Lukman dalam konferensi pers mengenai pelelangan dua proyek yang menjadi objek perkara KPPU di Jambi, akhir 2016 lalu.
Lebih lanjut dia mengatakan, dalam proses lelang paket SP Niam yang dilakukan lewat LPSE, peserta lelang yang ikut lebih dari 20 perusahaan. Namun, hanya ada 3 perusahaan saja yang melakukan penawaran, yaitu PT Karya Dharma Jambi Persada (pemenang), PT Hanro dan PT Bina Uli.
Motif yang sama, kata Lukman, juga terjadi pada paket Sei Bengkal, yang dalam proses lelangnya hanya 3 perusahaan yang ikut melakukan penawaran. Hanya saja, kali ini kata Lukman, pemenangnya adalah PT Hanro, sementara PT Karya Dharma Jambi Persada dan PT Bina Uli hanya mendampingi. “Kasus ini penting kami ungkap, agar masyarakat Jambi mengetahui pembangunan dan proses tender di Jambi belum sepenuhnya baik. Ini juga menjadi catatan untuk Gubernur untuk mengingatkan SKPD-nya bahwa kasus ini merupakan pintu bagi kami untuk membuka kasus yang lebih besar lagi,” pungkas dia.(clp)
PT Karya Dharma Jambi: Rp 2.745.900.000;
PT Hanro: Rp   588.400.000;
PT Bina Uli: Rp   588.400.000;
Loading Facebook Comments ...
loading...