Rapor MERAH untuk Zola

1
Ilustrasi: Anung W/Seru Jambi
SERUJAMBI.COM, Jambi – Fraksi Bintang Keadilan DPRD Provinsi Jambi memberi nilai merah pada beberapa item dalam raport (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban-LKPj) pemerintah daerah Provinsi Jambi yang dipimpin Zumi Zola. Malah, fraksi ini menilai visi Jambi Tuntas yang diusun Zola, bakal gagal.
Penyebab gagalnya Jambi tuntas ini, menurut Ketua Fraksi Bintang Keadilan, Rudi Wijaya, pertama karena rendahnya serapan anggaran, yang saat ini masih di bawah 50 persen.
“Standarnya di saat ini serapan anggaran sudah mencapai 70 persen,” ujar Rudi, kepada Seru Jambi, selasa (29/8/2017).
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, lemahnya serapan anggaraan, tentu berdampak kepada perputaran ekonomi di Provinsi Jambi. Pasalnya, ini terjadi karena proyek pemerintah tidak berjalan, dan APBD masih banyak mengendap di brankas daerah.
“Bahkan kita temukan banyak usaha masyarakat yang macet bahkan tutup dampak dari serapan anggaran ini. Jika seperti ini terus, Program Gubernur itu, Jambi Tuntas 2021, akan gagal,” cetusnya.
Selain itu, di tengah keuangan yang katanya tidak menguntungkan  seperti saat ini, Fraksi Bintang Keadilan dalam tanggapan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Jambi 2017, menanyakan grand strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Jadi sampai saat ini grand strateginya belum juga ada action-nya,” kata Rudi.
Sementara, dari sisi target pendapatan daerah tahun ini, itu meningkat 1,68 persen, atau Rp 70,07 miliar, dari target pendapatan APBD Tahun 2017, sejumlah Rp 4,263 triliun, menjadi Rp 4,233 triliun pada perubahan APBD 2017.
“Namun yang kami lihat, banyak pos-pos pendapatan yang mengalami penurunan, contohnya, dari retribusi daerah itu kurangnya sampai Rp 686,74 juta. Sangat kontras sekali dengan apa yang disampaikan dalam nota pengantar itu,” ungkapnya.
Terpisah, Supriyanto, Sekretaris Fraksi Bintang Keadilan, mempertanyakan masalah nota pengantar, khususnya dalam bantuan keuangan kepada 11 Kabupaten/Kota, dalam bentuk penyediaan 2 unit alat berat dengan nilai satu unit Rp 1,5 miliar. Total bantuan ini keseluruhan mencapai Rp 33 miliar.
“Di sini kami melihat keganjilan. Kenapa dalam RPJMD 2017-2021 alat berat ini masuk ke dalam pos belanja modal, bukan bantuan keuangan. Tiba-tiba berubah, ini menjadi pertanyaan kami. Makanya kami minta kepada gubernur, jika ingin merubah itu ke dalam RAPBD, maka harus merubah terlebih dahulu RPJMD-nya,” ujarnya.
Terpisah, Pelaksana Sekda Provinsi Jambi, dan juga mejabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bepeda) Provinsi Jambi, Erwan Malik, menjelaskan lemahnya serapan anggaran disebabkan adanya pergantian struktur organisasi.
“Kemarin kan di triwulan satu terjadi transisi dan pergantian, dan inilah menjadi penyebab lemahnya serapan anggaran kita,” ujar Erwan.
Namun, sambungnya, Gubernur Jambi Zumi Zola, beberapa waktu lalu telah mengumpulkan seluruh kepala OPD, terkait dengan lemahnya serapan anggaran. ”Di situ Pak Gubernur menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk segera mengejar target serapan anggaran ini,” ungkapnya.
Untuk grand strategi, memang saat ini Bappeda sedang merancang, dan sudah masuk dalam tahap final untuk bisa direalisasikan. ”Segera grand staretegi itu, Insya Allah bulan depan bisa direalisasikan,” ujar Erwan.
Sedang terkait alat berat, Erwan menjelaskan, pihaknya sengaja memasukkan item satu ini ke dalam belanja bantuan keuangan daerah. Karena, jika tetap di belanja modal, maka alat berat itu akan menjadi asset Pemerintah Provinsi, yang tentunya membutuhkan biaya operasional perawatan dan sebagainya.
“Jadi kalau dibelanja bantuan ini, maka alat berat itu diserahkan penuh kepada Kabupaten Kota dan menjadi asset kabupaten kota. Jadi lebih kepada teknisnya lah,” pungkasnya.
Sementara itu, Akademisi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi, Yulfi Alfikri Noer, menilai Gubenur Jambi Zumi Zola, saat ini sedang menepuk air di dulang. Alasannya, kondisi saat ini terjadi karena kebijakan dari Zola sendiri. Contohnya serapan anggaran rendah.
“Ini karena adanya cucuk cabut kepala dinas tadi, ya pasti dampaknya seperti ini,” ujar Yufli.

Jadi sambung Yufli, timbul pertanyaan, ada apa dengan Zola ini? Menurutnya, pergantian kepala dinas penuh dan sarat kepentingan, ini timbal balik dari efek politik yang dilakukan Zola.

“Zola ini seperti bukan dia yang memegang pemerintahan, seperti ada yang mengendalikannya,” ungkapnya.
Prediksi Yufli, serapan anggaran tidak akan mencapai target maksimal hingga akhir tahun. Karena, para kepala dinas memiliki rencana strategi, baik jangka pendek, menengah dan panjang.
“Jika kepala dinasnya sebentar diganti, maka renstra (rencana strategi) juga otomatis berubah juga, jadi saya prediksi, paling tinggi serapan anggaran sampai Desember itu 60 persen. Dan ini akan berpengaruh pada 2018 dan seterusnya hingga selesai. Jadi bila dikatakan Jambi tidak tuntas, itu ada kemungkinannya,” jabarnya.
Dia menambahkan, keberhasilan pembangunan daerah terutama di bidang ekonomi akan sangat berat terealisasi bil pemimpin tidak mengerti permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Kalau dicermati, katanya, permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia antara lain adalah masalah kependudukan, kemiskinan, keterbelakangan, lapangan pekerjaan dan pemerataan pembangunan.
Dijelaskan, lambannya terobosan yang diambil oleh pemerintah daerah dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya adalah Pemda Provinsi masih terjebak dalam urusan jabatan struktural di tatanan pemerintahan.
“Bagaimana pembangunan bisa berjalan kalau unsur SKPD selalu berganti-ganti? Kondisi tersebut membuat calon investor akan ragu mengambil keputusan untuk berinveatasi.  Apa Kebijakan pembangunan yang telah di lakukan gubernur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi? Hingga saat ini kenapa belum terlihat?” tutupnya.(hry/nas)
Loading Facebook Comments ...
loading...