Relevansi Kenaikan Dana Untuk Partai Politik dan Pengaruhnya Bagi Masyarakat

0
Oleh: Deki R Abdillah
JIKA ada pihak yang paling gembira akhir-akhir ini, maka itu adalah partai politik, baik yang berada di dalam koalisi pemerintahan namun juga yang berada di luar koalisi pemerintahan.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyetujui kenaikan dana parpol dari Rp 108 menjadi Rp 1.000/suara, Penetapan kenaikan dana parpol tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 pada 29 Maret 2017. Kenaikan dana parpol juga diikuti dengan revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol.
Kenaikan dana bagi partai politik ini direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar partai politik dapat menjalankan fungsinya tanpa melakukan korupsi. Berdasarkan Rekomendasi dari KPK dan Mendagri inilah Kemudian Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menyetujui kenaikan dana bagi partai politik ini. KPK juga menambahkan bahwa kenaikan dana parpol ini harus diikuti revisi UU tentang parpol dan soal rekrutmen serta kode etik politisi karena kalau hal ini tidak dilakukanakan ada risiko-risiko pelanggaran terhadap kenaikan dana parpol tersebut.
Partai politik dengan kompak menyetujui kenaikan dana parpol ini, terang saja mereka mengatakan bahwa kenaikan dana parpol ini sebagai upaya nyata perbaikan kinerja parpol oleh pemerintah. Karena seperti sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak dari partai politik yang tidak melaksanakan fungsinya sebagai parpol terutama dalam fungsi memberikan pendidikan partai politik bagimasyarakat.
Selain itu, dana parpol ini juga harus dilakukan untuk optimalisasi fungsi partai politik yang lain seperti rekrutmen dan sosialisasi politik bagi masyarakat untuk peningkatan kualitas demokrasi dan pemilu di Indonesia. Nantinya kenaikan dana parpol ini akan diaudit secara ketat oleh BPK sebagai lembaga pengaudit keuangan negara sesuai dengan peraturan yang akan dibuat nantinya.
Lalu apakah dampak positif kenaikan dana parpol ini? Pertama, hal ini diharapkan dapat menekan angka korupsi yang terjadi di pemerintahan, karena kebanyakan para pejabat dan wakil rakyat itu melakukan korupsi untuk partai, untuk membayar biaya ongkos politik yang mahal sewaktu diusung oleh partai politik tersebut.
Kedua, kenaikan dana parpol ini diharapkan dapat memberikan perbaikan kinerja partai politik, bukan hanya dalam fungsi di pemerintahan, namun juga fungsi untuk memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa partai politik sering melupakan fungsi mereka untuk memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat, padahal memberikan pendidikan politik bagi masyarakat merupakan salah satu fungsi paling penting partai politik bagi masyarakat.
Ketiga, kenaikan dana partai politik ini diharapkan dapat menekan pengaruh pihak luar terhadap kebijakan parpol. Pihak luar yang dimaksud di sini adalah pihak-pihak yang menjadi donatur bagi parpol tersebut, karena pihak ketiga ini dapat menekan dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh partai politik tersebut yang tidak jarang kebijakan tersebut justru dianggap tidak pro rakyat dan malah menguntungkan beberapa pihak tertentu saja.
Bukan hanya dampak positif, kenaikan dana parpol ini juga dapat memberikan dampak negatif. Pertama, kenaikan dana parpol ini menambah beban keuangan negara karena dilakukan di tengah kondisi masyarakat yang tak kunjung membaik dan gencarnya pemerintah membangun infrastruktur yang membutuhkan biaya yang besar. Kedua, kenaikan dana parpol ini ditakutkan justru menjadi lahan korupsi baru bagi partai politik karena dengan tata model kelola yang tertutup dan miskin dari sisi akuntabilitas maka menjadi mungkin dana bantuan parpol ini diselewengkan oleh parpol itu sendiri.
Setelah adanya kenaikan dana bagi partai politik ini memang diharapkan partai politik dapat menggunakan dana ini secara akuntabilitas dan transparan, karena dalam kondisi perekonomian masyarakat yang masih kesusahan sekarang, penggunaan dana parpol ini dapat menjadi isu yang sangat sensitif di masyarakat. Jika partai politik tidak bisa mempertanggungjawabkan kenaikan dana parpol yang luar biasa ini, maka bisa dipastikan mereka akan kehilangan banyak suara dalam Pilkada serentak 2018 dan Pilpres serta Pemilihan Legislatif 2019.
Nantinya setelah partai politik menjalankan fungsinya memberikan pendidikan politik dan sosialisasi pemilu kepada masyarakat, diharapkan nantinya dapat memberikan perbaikan bagi demokrasi dan sistem politik yang ada di Indonesia ini. Namun tentunya juga harus diimbangi dengan kemauan masyarakat untuk peduli terhadap politik, karena jika masyarakat peduli terhadap politik, maka masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mempunyai sifat kepemimpinan yang mementingkan kepentingan rakyat dan tidak lagi terjebak politik uang dan propaganda murahan calon pemimpin yang menghalalkan segala cara untuk menang. Disini juga perlu peran dari partai politik untuk memunculkan tokoh-tokoh yang dapat menjadi inspirasi dan panutan bagi masyarakat.
Akhirnya, melalui tulisan ini penulis berharap bahwa keputusan pemerintah untuk menaikkan dana bagi partai politik dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh partai politik, diharapkan dana itu dapat digunakan untuk optimalisasi dan peningkatan kinerja dari partai politik terutama yang menyangkut fungsinya untuk masyarakat seperti yang sudah dijelaskan panjang lebar diatas, dan masyarakat juga harus bisa melihat langkah pemerintah ini sebagai langkah yang baik untuk kepentingan masyarakat dan tidak anti terhadap partai politik, dan untuk mekanisme pelaksanaannya agar diciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabilitas, yang jelas, oleh pemerintah dan DPR selaku pembuat peraturan dan diharapkan nantinya implementasi dari kenaikan dana parpol ini dapat diawasi dan diaudit secara ketat dan transparan oleh lembaga terkait. Dan pada akhirnya peningkatan dana parpol ini dapat menjadi satu langkah maju untuk perbaikan demokrasi di Indonesia.(*)
* Penulis adalah Anggota Majelis Aspirasi Mahasiswa (MAM) Fisipol Unja
Loading Facebook Comments ...