SAH: Kemiskinan dan Ketimpangan Dua PR yang Harus Diselesaikan

0
SAH
SAH saat menjalankan reses di Jambi beberapa waktu lalu
SERUJAMBI.COM – RELEASE survei lembaga Poll Mark kemarin,(18/12/2017) menyatakan kemiskinan masih menjadi masalah utama yang dirasakan masyarakat, dalam penelitian itu 46,3 persen responden menilai kemiskinan merupakan pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.
Meski survei tersebut bukanlah angka yang memperlihatkan tingkat kemiskinan di tanah air, namun bagi anggota DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) cukup menjadi gambaran keresahan masyarakat Indonesia akan situasi sosial ekonomi saat ini.
“Survei ini menggambarkan keresahan masyarakat kita akan situasi sosial ekonomi saat ini, dimana terjadi penurunan daya beli, tingginya angka pengangguran serta ketimpangan yang makin melebar,” ujar SAH.
Sehingga Pimpinan Komisi X DPR RI in, yang dijumpai sedang menjalankan reses persidangannya di Jambi menilai kemiskinan masih menjadi masalah utama bangsa Indonesia yang harus menjadi prioritas pemerintah.
“Kemiskinan masih menjadi masalah utama di Indonesia, bahkan angkanya cenderung bertambah dari waktu ke waktu, dan bukan hanya sebatas angka tapi kedalaman kondisinya juga cukup memprihatinkan,” papar SAH.
Dulu, sambung SAH, orang yang terkategori miskin jika pendapatnya kurang dari 800 ribu perbulan, dan memiliki rumah semi permanen, kini pendapatannya tetap namun harga barang yang jauh lebih tinggi, dan rumah merekapun sudah terjual.
“Kondisi bisa dicermati di berbagai kantong Industri di sekitar Jabodetabek, buruh kita tambah miskin, dan petani kehilangan lahan garapan,” jelasnya.
Kebenaran pernyataan SAH ini juga dapat dilihat indikator kemiskinan sebagai perbandingan, seperti kurangnya masalah sandang, pangan dan perumahan bagi masyarakat, kepemilikan lahan yang kecil, daya tawar yang rendah di berbagai bidang, serta kesejahteraan kesehatan, pendidikan yang rendah pula.
“Jika diukur dari indikator kemiskinan memang nampak terlihat kemiskinan di Indonesia sangat merisaukan,” ujar SAH.
Menurutnya hal ini terjadi karena lemahnya keberpihakan pemerintah dalam hal ekonomi, seperti kebijakan penguasaan lahan atau tanah, dimana – mana sudah HGU perkebunan perusahaan yang memiliki modal, sehingga sulit bagi masyarakat untuk berkembang.
“Kita berharap 2019 nanti ada perubahan bagi bangsa dan negara kita, melalui kepemimpinan yang kuat dan memihak mereka yang lemah,” pungkasnya.(*/hry)
Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: