Sekda Ultimatum 16 OPD

0
Sekda Tanjabbar Ambok Tuo. Foto: Istimewa
Pendataan Aset Masih Di bawah 50 Persen
SERUJAMBI.COM, KUALATUNGKAL – Masalah Aset memang diduga menjadi penghambat utama gagalnya Tanjab Barat meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tidak lagi mau kecolongan, Pemkab Tanjab Barat memberikan ultimatum keras kepada 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selalu bermasalah.
Menyikapi masalah tersebut, Ambok Tuo, Sekda Tanjabbar pun mengambil tindakan tegas. Sebanyak 16 OPD yang ada, langsung diberikan instruksi untuk melakukan inventarisir aset mereka. Kata dia, paling lambat  tanggal 20 September laporan harus sudah masuk ke meja Sekda. Jika tidak selesai, ada sanksi tegas yang siap menanti.
Dia mengatakan, bahwa memang masalah aset menjadi masalah serius. Karenanya, dirinya telah mengintruksikan kepada 16 kepala OPD untuk menyikapai masalah ini dan benar-benar diselesaikan.
“Sudah kita berikan peringatan pertama itu OPD nya. ‎Dan terakhir kemarin, kita keluarkan peringatan lagi dan memberikan batas waktu penyampaian laporan sampai tanggal 20 September besok,” terang Sekda.
Sekda menyebutkan Dinas Pendidikan menjadi salah satu OPD yang belum merampungkan laporan aset dan mendapat peringatan. Selain Dinas Pendidikan, jika nantinya ada OPD yang belum menyelesaikan laporannya, maka akan langsung dilaporkan oleh sekda ke Bupati. Nantinya bupati yang akan mengambil tindakan tegas pada Kepala OPD tersebut, karena dinilai tidak mampu.
Tegasnya, penilaian laporan pada 20 September merupakan tahap awal. menurut sekda, bagi OPD yang memang memiliki aset yang bermasalah, maka akan dibantu untuk menyelesaikannya. Tapi katanya, paling lambat 20 desember sudah tidak ada masalah lagi.
“Saya akan melaporkan hasil akumulasi dari evaluasi kepada bupati selaku Sekda dan Kepala Baperjakat. Dan selanjutnya akan saya sampaikan kepada bupati, bahwa OPD mana saja yang menuntaskan laporan,” sebutnya.
Ditambahkan Sekda, setelah dirinya menyampaikan laporan kepada bupati. Nantinya terserah Bapak Bupati selaku kepala pemerintah‎ untuk menentukan keputusan.
“Rekomendasinya dari saya. Tinggal keputusan kepala daerah saja. Kalau memang tidak bisa di bina, bagusnya dibuang saja,” tukas sekda.(iis/usa)
Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: