Selama di Jambi, Tim KPK juga Selidiki Kasus Revitalisasi Asrama Haji

0
Gedung KPK. Ilustrasi: Istimewa

SERUJAMBI.COM – Tim KPK diam-diam rupanya juga tengah menyelidiki kasus Proses revitalisasi Asrama Haji Provinsi Jambi. Yang hingga saat ini proyek itu masih terhenti alias mangrak. Padahal uangnya sudah disetor sekitar 70 persen.

“KPK juga dijadwalkan menggelar pertemuan dengan inspektorat Kemenag RI. Salah satunya menggali informasi, termasuk kasus revitalisasi asrama haji,” kata sumber SeruJambi.com di internal KPK.

Untuk diketahui, Pasca habisnya masa perpanjangan pengerjaan oleh kontraktor pemenang tender akhir Maret 2017 lalu, hingga kini bangunan yang sudah berdiri itu, terbengkalai. Tak ada pekerja yang menyelesaikan pembangunan asrama haji yang sedianya akan digunakan untuk musim haji tahun ini.

Jamhuri, aktivis anti korupsi Jambi mengatakan sudah ada indikasi korupsi sejak awal perencanaan pembangunan dengan nilai Rp 57,6 Miliar tersebut. Secara kasat mata, disebutkannya sudah dapat dicurigai ada persekongkolan di tubuh Kemenag bahkan sampai ke pusat untuk pembangunan asrama haji ini. “Kan sangat signifikan terlihat volume pengerjaan, dengan anggaran yang tersedia itu,” katanya.

Persekongkolan itu, juga melibatkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang ada di Kemenag Provinsi Jambi. Dimana, ULP telah menunjuk perusahaan bodong dan tidak bonafit untuk mengerjakan proyek puluhan miliar itu. Dia mengatakan, perusahaan yang ditunjuk tidak memiliki modal yang cukup serta tidak punya alat-alat untuk bekerja. “Perusahaan yang punya nama dan status hukum saja,” katanya.

Buktinya, lanjut Jamhuri, sebanyak 187 orang pekerja tidak menerima gaji sejak beberapa bulan terkahir. Kemudian Rp 400 juta untuk sewa alat berat juga belum dibayar oleh perusahaan. Yang menjadi pertanyaan, lanjut Jamhuri, kenapa bisa dimenangkan perusahaan seperti ini. “Artinya ada aktor dibalik itu. Padahal kegiatan ini juga diawasi oleh TP4D,” katanya.

Kemudian, pertanyaan lainnya, yang menunjuk pemenang tender adalah ULP Kemenag Provinsi Jambi, bukan ULP Pusat. Padahal, uang untuk mengerjakan revotalisasi asrama haji itu adalah uang dari APBN. “Harusnya kan dari pusat ULP nya. Kenapa diadakan di Kemenag Provinsi Jami,” katanya.

Beberapa waktu lalu, Irjen Kementrian Agama RI sudah datang untuk memeriksa kondisi asrama haji tersebut. Kunjungan itu menurutnya didampingi oleh pihak KPK dan TP4D. Namun, ternyata pemeriksaan tidak selesai dengan pihak yang sudah melakukan kunjungan itu. “Kok tidak selesai, masih minta BPKP untuk meriksa,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pembangunan revitalisasi asrama haji ini sudah terhanti sejak 31 Maret 2017 lalu karena masa perpanjangan habis. Para pekerja dari PT Guna Karya Nusantara (GKN) sebagai kontraktor pemenang tender tak lagi bekerja.

Pihak Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi Jambi saat ini masih menunggu hasil audit dari BPKP Jambi. (isa)

Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: