Surat Yusril untuk Ketua Komite Nobel

1
Surat Yusril Ihza Mahendra untuk Ketua Komite Nobel Perdamaian dunia. Nobel Suu Kyi diminta dibatalkan.
Petisi Cabut Nobel Suu Kyi Capai 300 Ribu
SERUJAMBI.COM  – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, menyurati Ketua Komite Hadiah Nobel Perdamaian, Hendrik Ibsens di Oslo, Norwegia, Selasa (5/9/2017).
Dalam isi suratnya, Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu memohon kepada Hendrik Ibsens untuk mengumumkan pembatalan atas Hadiah Nobel Perdamaian kepada Aung San Suu Kyi.
Menurut Yusril, dengan pembatalan Hadiah Nobel Perdamaian tersebut, dapat menjaga martabat dan kesucian Ketua Komite Hadiah Nobel Perdamaian Dunia.
“Sebagai pemegang Hadiah Nobel Perdamaian, sikap Aun San Suu Kyi yang membiarkan kekejaman di Myanmar adalah sikap yang memalukan,” kata Yusril.
Surat Yusril itu ada dua lembar. Dalam surat itu, Yusril membeberkan alasannya kenapa Komite Hadiah Nobel Perdamaian Dunia harus membatalkan nobel perdamaian yang telah diberikan kepada Aun San Suu Kyi.
Pertama, parameter Nobel Perdamaian Dunia diberikan kepada seseorang yang telah berusaha luar biasa untuk: mempromosikan persaudaraan antara semua orang di dunia; mempromosikan pembangunan ekonomi, peningkatan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik; mempromosikan toleransi, pemahaman, solidaritas dan kerjasama antar pria, wanita, dan anak-anak di seluruh dunia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, agama atau orientasi politik; serta berkontribusi terhadap penghapusan hambatan untuk perdamaian, bekerja untuk keadilan, keamanan dan pelucutan senjata; mempromosikan pengembangan hidup berdampingan dan kerjasama yang damai di antara negara-negara di dunia.
Atas dasar itu, Yusril menilai semua paramter itu telah sangat terbengkalai dan bertentangan dengan penilaian Ketua Komite Nobel Dunia terhadap Aun San Suu Kyi yang berlabel “atas perjuangan kerasnya menegakkan dan hak asasi manusia”.
Kedua, menurut pasal 5 konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan Genosida yang diadopsi oleh resolusi 260 III (A) dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember 1948, Aun San Suu Kyi memnuhi kriteria untuk diadili di Pengadilan Internasonal karena perilaku diamnya sebagai indikasi persekongkolannya untuk melakukan genosida.
Begitu juga pada Statuta Roma menguraikan struktur ICC dan wilayah yurisdiksi di mana, ICC bisa mengadili individu untuk empat jenis kejahatan. Yakni: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Kejahatan ini dirinci dalam Pasal 6, 7, 8, dan bis 8 dari Statuta Roma.
Sementara, di media sosial, kini beredar ada petisi di situs change.org bertema “Cabut Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi”. Hingga semalam, petisi itu sudah ditandatangani sebanyak 314.570 pendukung.
Pada pengantar petisi tertulis, dalam beberapa waktu terakhir, dikabarkan bahwa militer Myanmar di bawah pemerintahan Aung San Suu Kyi melakukan pembantaian besar-besaran kepada warga Rohingya – yang mayoritas beragama Islam – di wilayah Rakhine, Myanmar.
Menurut laporan yang ada, warga Rohingya dikabarkan dibunuh dan disiksa secara fisik. Perempuan dan anak-anak juga merupakan korban dari pembantaian tersebut. Data dari European Rohingya Council (ERC) menyebutkan bahwa 3.000 Muslim Rohingya terbunuh selama tiga hari, pada tanggal 25-27 Agustus lalu. Desa tempat mereka tinggal pun dibakar. Militer pemerintahan berdalih bahwa ini merupakan upaya memberantas terorisme.
Hingga detik ini, pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi tidak melakukan upaya apapun untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di negerinya itu. Akibatnya, kini banyak warga Rohingya yang mengungsi dan terdampar di perbatasan Bangladesh. Organisasi Migrasi Internasional (IOM) melaporkan sedikitnya 18.445 warga Rohingya yang mengungsi.
Namun, Suu Kyi sebagai peraih Nobel Perdamaian seakan tuli dan tidak melakukan upaya untuk melindungi warga negaranya. Bahkan, pada tahun 2013 lalu, Suu Kyi pernah mengeluarkan statement yang terkesan bernada anti Islam.
“Tak ada yang memberi tahu bahwa saya akan diwawancarai oleh seorang muslim”. Begitulah pernyataan Suu Kyi usai diwawancara presenter acara BBC Today, Mishal Husain pada tahun 2013. Kekesalan Suu Kyi disebabkan pertanyaan yang diajukan Husain mengenai penderitaan yang dialami oleh umat muslim di Myanmar.
Sebagai pejuang demokrasi maka pernyataan bersifat rasis sungguh tidak pantas diucapkan karena merusak nilai-nilai demokrasi yang menghargai perbedaan keyakinan dan perbedaan.  Sebagai peraih perdamaian pernyataan rasis atau pembiaran terhadap kekerasan atau pembantantaian entnis Rohingya justru membuat perdamaian menjadi semu, memunculkan sikap saling curiga bahkan konflik.(nas)
Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: