Teka-teki Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna, Penjara atau Rehabilitasi?

0
Catatan: Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar *
Putusan hakim di meja hijau terhadap kejahatan penyalahguna narkotika menjadi sorotan masyarakat. Kenapa? Karena di satu sisi ada yang dijatuhi hukuman penjara, di sisi lain ada yg dijatuhi hukuman rehabilitasi. Loh kok bisa?
Nyatanya, sebut saja dua pilot Lion yang terkena kasus penyalahgunaan narkotika. Keduanya ditangkap BNN beberapa tahun lalu di dua tempat berbeda. Namun, saat di pengadilan muncul dua vonis berbeda. Di pengadilan Surabaya sang pilot dihukum penjara, sementara di Makassar sang pilot dihukum rehabilitasi.
Ada pula sederet nama beken seperti Ridho Rhoma, Iwa K, Ello, Restu Sinaga yang diputus pengadilan Jakarta Selatan hukuman rehabilitasi. Di sisi lain, lebih dari 15 ribu penyalahguna yang dihukum penjara saat ini mendekam di lapas.
Menurut klasifikasinya, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah undang-undang khusus yang menyimpang dari sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia dan bersifat lex specialis derogat lex generalis. UU ini menganut double track system, pemidanaan penyalahguna dijatuhi hukuman rehabilitasi sedangkan pengedar dihukum penjara/mati.
Karena kekhususannya dan menganut double track system pemidanaannya, maka kejahatanpun dibagi menjadi 2 kategori sesuai dengan track-nya masing-masing.
Pertama, kelompok penyalahguna. Yang termasuk kelompok ini adalah mereka yang membawa karena membeli untuk dikonsumsi, tidak mendapatkan keuntungan dari bisnis narkotika, jumlahnya tidak banyak untuk pemakaian sehari-hari, menurut victimologi mereka adalah korban kejahatan narkotika. Sebab kelompok ini termasuk sebagai demand-nya bisnis narkotika, karena penyalahguna memakai narkotika untuk diri sendiri, artinya mereka adalah korban atau pecandu.
Kedua, kelompok pengedar. Yakni, mereka yang mendapatkan keuntungan dari bisnis narkotika, membawa narkotika dalam jumlah besar, kelompok ini sebagai supply dari bisnis narkotika yang harus diperangi. Mulai dari pengecer, kurir, bandar, distributor, produsen, ini yang harus dihukum penjara/mati.
Di bisnis narkotika berlaku juga hukum ekonomi. Jadi, kalau kita berharap bisnis narkotika tidak membesar atau “menurun”, maka demand-nya harus ditekan agar supply-nya menurun. Kalau kita ingin bisnis narkotika “bangkrut”, maka demand harus lebih dulu ditekan dan supplynya juga harus ditekan habis.
Karena sejak lahirnya UU Narkotika, kita dalam membedakan kedua kelompok tersebut hanya melalui pasal tujuan, maka dikeluarkanlah petunjuk berupa surat edaran oleh Mahkamah Agung untuk membedakan kedua kelompok tersebut. Tujuannya agar lebih jelas bagi hakim mana yang harus dihukum penjara dan mana yang wajib direhabilitasi.
Indikator penyalahguna adalah apabila jumlah barang buktinya yang ditemukan padanya “sedikit”, di bawah jumlah gramasi yg ditentukan dalam surat edaran Mahkamah Agung, barang bukti tersebut digunakan untuk dipakai sendiri, tidak untuk dijual, yang begini masuk indikator kelompok penyalahguna. Sebaliknya, apabila jumlah barang bukti “besar” di atas surat edaran Mahkamah Agung dan barang bukti tersebut untuk dijual/mendapatkan keuntungan, maka masuk kelompok pengedar.
Berdasar UU tersebut di atas, hakim diberi kewenangan tambahan secara khusus dalam memeriksa perkara pecandu (perkara penyalahguna dalam keadaan ketergantungan), “dapat” memutuskan untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi jika terbukti bersalah, dan menetapkan untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi jika tidak terbukti bersalah (pasal 103). Artinya, terbukti atau tidak dalam sidang pengadilan, hukumannya rehabilitasi.
Kewenangan tersebut di atas bukan berarti bisa dapat bisa tidak digunakan dalam memutuskan perkara pecandu tetapi, “dapat” ini artinya kewenangan tambahan yang diberikan oleh UU “khusus” yang sifatnya wajib. Karena, pasal 127 ayat 2 berbunyi; hakim dalam memeriksa perkara penyalahguna untuk diri sendiri (pasal 127 ayat 1) wajib memperhatikan pasal 54, 55, 103  yaitu pasal-pasal tentang rehabilitasi.
Kewenangan tambahan dapat memutuskan untuk memerintahkan melakukan rehabilitasi, dan menetapkan untuk memerintahkan rehabilitasi ini berasal dari konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol 1972 yang mengubahnya. Kemudian diadopsi oleh pemerintah melalui UU nomor 8 tahun 1976 yang menjadi dasar UU Narkotika kita saat ini.
Mengapa hakim wajib menghukum rehabilitasi terhadap penyalahguna?
Pertama, amanat UU nomor 8 tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika 1971 yang telah diamandemen dengan protokol 1972 yang menjadi dasar dibuatnya UU Narkotika kita, yakni, terhadap penyalahguna diberikan alternatif penghukuman rehabilitasi untuk menekan bisnis narkotika secara universal.

BACA JUGA: Dekriminalisasi Penyalahguna dalam kontruksi UU Narkotika Kita

Kewenangan merehabilitas ini diberikan kepada penegak hukum khususnya hakim berdasarkan pasal 103 UU no 35 tahun  2009 tentang narkotika, sedangkan penyidik dan penuntut umum serta hakim, juga diberikan kewenangan menempatkan ke lembaga rehabilitasi dalam proses pertanggungjawaban pidana sesuai tingkat pemeriksaannya berdasarkan turunan UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu PP 25 tahun 2011.
Ke dua, UU secara tegas menjamin penyalahguna direhabilitasi. Tujuan UU Narkotika yang berlaku saat ini menyebutkan secara khusus:  “mencegah melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan menjamin upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu”. Artinya, penegak hukum khususnya hakim dalam melaksanakan tugasnya harus mengacu pada tujuan yaitu “menyelamatkan” dan “menjamin” rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Ke tiga, penyalahguna itu adalah kriminal sekaligus orang sakit mengidap penyakit adiksi/kecanduan yang hanya pulih/di-stop apabila direhabilitasi. Berdasarkan UU, rehabilitasi penyalahguna ini menjadi domain-nya Kementrian Kesehatan untuk rehab medis, kementrian sosial untuk rehab sosial dan badan narkotika nasional untuk rehab medis dan rehab sosial.
Di titik ini, mestinya anggaran negara digunakan oleh pelaksana fungsi rehabilitasi penyalahguna yang bermasalah dengan hukum agar mereka pulih dari jeratan narkotika, digunakan untuk biaya menghukum penjara.
Ke empat, perkara penyalahguna adalah perkara pecandu apabila dimintakan asesmen/diperiksa oleh team asesmen/dokter ahli (visum et repertum ), di mana menurut pasal 54 UU Narkotika kita, wajib direhabilitasi baik bagi penyalahguna yang bermasalah dengan hukum maupun yang ingin sembuh secara mandiri.
Itulah sebabnya kenapa hakim diberi kewenangan tambahan yang bersifat wajib untuk menghukum rehabilitasi terhadap penyalahguna, baik terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah dan orang tua penyalah guna diancam hukuman pidana apabila tidak melapor kepada Institusi Penerima wajib lapor untuk disembuhkan.
BACA JUGA: Penyalah Guna Dijamin Rehab, Pecandu Wajib
Ke lima, hukuman rehabilitasi sama dengan hukuman penjara (pasal 103 ayat 2) menurut konvensi tunggal narkotika yang sudah diamandemen;  hukuman rehabilitasi lebih bermanfat bagi penyalahguna, keluarga, bangsa dan negara di dunia daripada hukuman penjara. Di mana hukuman penjara bagi penyalahguna tidak menyembuhkan, masyarakat dirugikan secara spritual dan material, negara akan menghasilkan generasi tidak sehat terus menerus secara sistemik, menyebabkan suburnya bisnis narkotika.
Secara empiris, faktanya ada teka-teki di masyarakat tentang  keputusan hakim dalam menjatuhkan keputusan terhadap penyalahguna. Banyak yang dihukum penjara sehingga memenuhi lapas di seluruh Indonesia, di sisi lain ada juga yang dihukum rehabilitasi khususnya perkara yang jadi perhatian masyarakat seperti tersebut di atas , sehingga  timbul pertanyaan kenapa keputusan hakim terhadap penyalahguna narkotika berbeda? Padahal amanat undang undang narkotika kita, hukumnya wajib bagi hakim memutuskan hukuman rehabilitasi baik terbukti salah atau tidak terbukti bersalah di pengadilan.
Hukuman Rehabilitasi itu merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk kesembuhan kembali dari penyakit ketergantungan narkotika, dan mendapatkan derajat kesehatan yang memadai sesuai yang digariskan pemerintah.
Kita berharap ke depan para hakim menghukum penyalahguna dengan hukuman rehabilitasi sesuai dengan tujuan dan kewenangan hakim yang diberikan UU Narkotika kita. Sehingga, perang kita melawan narkotika dalam kondisi darurat ini, dapat berhasil gemilang dengan stategi sudah digariskan Pemerintah melalui UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di mana penyalahguna narkotika dihancurkan dengan senjata rehabilitasi, pengedarnya diperangi dengan dihukum berat/mati, sedangkan masyarakat khususnya kaum mudanya yang belum terlibat masalah narkotika dibentengi dengan tameng pencegahan agar tidak terlibat dengan bisnis narkotika.(***)
* DR ANANG ISKANDAR, DOSEN PIDANA KHUSUS NARKOTIKA UNIVERSITAS TRISAKTI (KA BNN RI 2012-2015, KABARESKRIM 2015-2016)
Loading Facebook Comments ...