Tri Rismaharini: Persoalan Pasar Tanjungsari Tunggu Hasil Pengadilan

0
Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Foto: Istimewa
SERUBAYA.COM, Surabaya – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini masih menunggu hasil persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik perizinan tiga pasar rakyat yakni Pasar Tanjungsari 74, Pasar Buah Tanjungsari 47 dan Pasar Dupak 103.
“Saya nurut saja, ini kan masih dibawa ke pengadilan, jadi nunggu hasil dari pengadilan,” kata Risma kepada wartawan di Surabaya, Rabu (16/8).
Risma juga mengaku jika pihaknya sempat mendapatkan gugatan ketika mengeluarkan izin untuk tiga pasar rakyat tersebut. “Saya pun mengeluarkan izin juga pernah digugat, makanya nanti kita lihat hasilnya bagaimana,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Arini Pakistyaningsih mengatakan instansinya akan menunggu jatuh tempo masa pembekuan izin tiga pasar tersebut karena masih ada proses lanjutan sebelum melakukan permintaan bantuan penertiban (bantip) ke Satpol-PP.
“Kami nunggu hari jatuh temponya karena masih sampai tanggal 18 Agustus 2017,” katanya.
Ia mengaku jika sampai saat ini belum mengeluarkan surat rekomendasi bantip ke Satpol PP kota Surabaya karena masih harus melalui tahapan pencabutan izin.
“Memang belum ada surat permintaan bantuan bantip ke Satpol-PP, karena masih ada prosedur yang lain, setelah pembekuan baru dilakukan pencabutan, dan pencabutan ini waktunya 30 hari, baru setelah itu Bantip,” katanya.
Kepala Satpol PP Surabaya Irvan Widyanto mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum ada surat tembusan dari disperindag soal bantuan penertiban (bantip) di tiga pasar itu.
“Jika sudah ada tembusan pihaknya akan segera menindak dengan memberi peringatan untuk menutup sendiri selama satui minggu sebelum dilakukan penutupan pasar,” ujarnya.
Paguyuban Pedangan Pasar Tanjungsari 74, Pasar Tanjungsari 36, dan Pasar Dupak Rukun 103 Kota Surabaya sebelumnuya menolak disebut ilegal karena selama ini sudah memiliki Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) dari Pemkot Surabaya.
“Kami ini legal, kami telah mendapatkan izin resmi dari Pemkot Surabaya,” kata Ketua Paguyupan Pedagang Pasar Tanjungsari Surabaya Ismail Hamzah.
Menurut dia, pihaknya akan mempersoalkan secara hukum pihak-pihak baik dari kalangan DPRD maupun Pemkot Surabaya yang menyebut tiga pasar tersebut ilegal sehingga berujung adanya pembekuan IU2PR tiga pasar tersebut.
“Saya minta mereka mencabut pernyataan itu, karena definisi grosir dan eceran juga belum ada di aturan manapun,” katanya.
Menurutnya, pedagang sudah membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Jadi tunggu saja, siapa yang benar dalam hal ini,” ujarnya. (ant/ara)
Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: