“Umat Islam Merasa Dipinggirkan, Tetapi Uangnya Dipakai Pemerintah Bangun Infrastruktur”

0
Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB). (abadikini.com)

SERUNESIA.COM, Jakarta – Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menyesalkan sikap Anggito Abimayu yang menyatakan siap untuk melaksanakan instruksi Presiden Jokowi untuk menggunakan dana haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Menurut pendapat Yusril, Anggito yang kini menjadi anggota Badan Pengelola Keuangan Haji, seperti menanggung beban masa lalu untuk bisa berkata lain, selain daripada “siap” melaksanakan intruksi Presiden.

“Dana haji yang terdiri atas setoran calon jemaah dan dana abadi umat itu yang sekarang berjumlah Rp 95 triliun lebih dan akan meningkat menjadi Rp 100 triliun awal tahun depan, diinstruksikan Presiden Jokowi agar Rp 80 triliunya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur,” jelas Yusril.

Walaupun Jokowi menyebut dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang kecil risikonya, sambungnya, namun semua itu tetaplah harus dianggap sebagai pinjaman pemerintah kepada umat Islam.

Jika sebegitu besar dana yang digunakan membiayai infrastruktur, risiko bisa saja terjadi, sehingga bisa saja pemerintah suatu ketika gagal memberangkatkan jemaah haji. “Padahal umat Islam ada yang telah menjual tanah, sawah dan ladang untuk membiayai perjalanan haji mereka,” tuturnya.

Umat Islam Indonesia sendiri diakuinya merasa terpinggirkan di negerinya sendiri, dengan banyaknya tekanan kepada ormas-ormas Islam, para ulama, habib dan muballigh. Dalam situasi seperti itu, kurang bijak jika pemerintah justru menggunakan dana milik umat Islam untuk membiayai proyek infrastruktur.

“Semestinya, dana itu sebagian dapat dijadikan modal mendirikan Bank Haji untuk membantu kegiatan usaha umat Islam, membangun rumah sakit dan sekolah-sekolah. Dengan demikian, umat Islam akan menjadi kuat dan sejahtera,” ulasnya.

Baca Juga: PBB Tolak Dana Haji Dipakai Pemerintah untuk Infrastruktur

Dijelaskan, pemerintah kini sedang dililit utang dalam dan luar negeri, sehingga sulit mencari pinjaman, termasuk untuk menutup defisit APBN yang kini telah mendekati maksimum 3 persen seperti diatur dalam undang-undang. “Ini beda dengan pernyataan Presiden Jokowi di awal masa jabatannya yang mengimingi rakyat dengan kata2 ‘Jangan kuatir, uang kita masih banyak’,” tutur advokat senior ini, lagi.

Padahal, sambung Yusril, dana milik negara tidaklah sebanyak yang diduga Presiden. Malah saat ini pemerintah mencabut macam-macam subsidi, menaikkan pajak, “sementara angka pertumbuhan ekonomi menurun dan jumlah kemiskinan serta pengangguran makin bertambah pula,” tutupnya.(jnr)

Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: