Umrah Dorong Indonesia Miliki PP Daerah Kepulauan

0
Gedung utama Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). (ist)
SERUBATAM.COM, Tanjungpinang – Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau menggalang dukungan dari kalangan akademisi dan masyarakat agar Indonesia segera memiliki Peraturan Pemerintah tentang Daerah Kepulauan.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMRAH, Bismar Arianto di Tanjungpinang, Minggu (12/11), menjelaskan dalam pertemuan nasional dengan Dekan FISIP Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia akan dibahas persoalan daerah kepulauan yang membutuhkan regulasi khusus.

“Pertemuan dan seminar nasional ini dinilai penting untuk membangun pemahaman dan menggalang dukungan dari masyarakat di daerah kepulauan akan pentingnya peraturan pemerintah tentang daerah bercirikan kepulauan dalam rangka mempercepat akselarasi pembangunan di daerah kepulauan,” ujarnya.

Bismar mengatakan kalangan akademisi dan masyarakat memiliki kapasitas untuk mendorong agar rancangan peraturan pemerintah daerah bercirikan kepulauan segera disahkan menjadi peraturan pemerintah.

Pertemuan dan seminar nasional Dekan FISIP PTN se-Indonesia diselengarakan di Tanjungpinang pada 14-17 November 2017. UMRAH sebagai tuan rumah kegiatan ini berupaya membangun persamaan pandangan dan persepsi mengenai pentingnya prioritas dan percepatan akselarasi pembangunan di daerah kepulauan baik dari sisi pemerintah, DPR, dan masyarakat di daerah kepulauan.

Pada prinsipnya, kata dia permasalahan daerah kepulauan di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam empat permasalahan utama yakni sebagian besar pulau-pulau merupakan daerah kawasan tertinggal dan banyak yang tidak berpenghuni, serta keterbatasan pelayanan administrasi pemerintahan, pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya, sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi, termasuk transportasi laut yang menghubungkan antarpulau kecil dan pulau besarnya.

Permasalahan lainnya yakni kegiatan ilegal dan penyeludupan, kegiatan perikanan yang tidak ramah lingkungan dan berpotensi mengancam stabilitas keamanan, serta kurangnya data tentang pulau yang belum bernama.

“Llebih dari 9.600 pulau belum bernama dan bagaimana keberadaan pulau-pulau kecil? Data ini masih kurang,” ucapnya.

Sementara itu, di sisi lain potensi daerah kepulauan kecil sangat tinggi baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan pertahanan keamanan Indonesia, terutama pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perbatasan. Sumber daya alam seperti terumbu karang, padang lamun, hutan bakau, perikanan, dan wisata bahari yang ada di daerah kepulauan dapat menjadi aset pembangunan bagi pengembangan daerah.

“Yang menjadi permasalahan selama ini adalah minimnya upaya promosi potensi pembangunan di pulau-pulau kecil. Dengan begitu banyaknya problematika di daerah kepulauan yang ada di Indonesia, sudah seharusnya pembangunan daerah kepulauan segera dibenahi dan menjadi fokus perhatian pemerintah,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah sudah seharusnya memberikan perlakuan khusus yang strategi pembangunannya perlu dibedakan dengan daerah lain yang tidak bercirikan kepulauan.

Untuk dapat menjawab permasalahan dan mempercepat akselarasi pembangunan di daerah kepulauan yang ada di Indonesia, maka pada tahun 2008 dibentuklah Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan.

“Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan garis pantai sepanjang 108.000 km serta luas wilayah perairan yang mencapai 7,9 juta km persegi. Tercatat tidak kurang dari 17.508 pulau terbentang ujung Banda Aceh sampai Papua, di mana terdapat 5.707 pulau sudah mempunyai nama dan 11.801 pulau yang belum memiliki nama,” katanya.

Bismar mengemukakan Indonesia negara strategis sehingga perlu dipahami pentingnya posisi negara ini sebagai negara kepulauan, yang seharusnya juga diimbangi dengan percepatan dan prioritas pembangunan di daerah kepulauan yang merupakan komponen penting dari negara kepulauan.

Terlebih lagi pembangunan daerah kepulauan merupakan salah satu kewajiban negara kepulauan untuk membangun kedaulatan berupa pemanfaatan sumber daya alam hayati dan nonhayati di perairan daerah kepulauan serta melaksanakan penegakan hukumnya.

Namun demikian, kondisi faktual menunjukkan bahwa keberadaan daerah kepulauan di Indonesia belum sepenuhnya menjadi perhatian pemerintah. Masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh daerah kepulauan di Indonesia mulai dari kurangnya infrastruktur primer untuk masyarakat, aktifitas ekonomi yang terbatas, masih rawannya keamanan khususnya di daerah kepulauan yang memiliki akses sebagai pulau-pulau terluar atau berdekatan dengan perbatasan dengan negara lain.

“Yang terpenting adalah minimnya anggaran yang disalurkan untuk daerah kepulauan. (ara/ant)

Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: