Warga Berharap Pemkot Izinkan Transportasi Berbasis Daring

0
Ilustrasi Ojek Online. Foto: Istimewa
SERULAMPUNG.COM, Bandarlampung РSejumlah warga Bandarlampung mengharapkan pemerintah kota setempat memberikan izin kepada transportasi berbasis daring beroperasi karena dinilai sangat membantu dan meringangkan biaya.

“Wali Kota harus melihat ini. Masyarakat sangat terbantu. Sekarang tidak harus orang yang memiliki uang bisa naik taksi dan mobil bagus. Kami pun bisa menikmatinya dengan biaya terjangkau,” kata Sukirdo warga Labuhanratu Raya, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandarlampung, Minggu (24/9).

Ia menjelaskan, dengan uang tidak sampai Rp30 ribu, bisa berangkat ke rumah saudaranya dari Labuhanratu ke Tanjungkarang Pusat, yangk kalau menggunakan taksi biasa bisa mencapai Rp70 ribu. Termasuk menggunakan jasa ojek sepeda motor konvensional empat orang bisa Rp60 ribu karena per ojek Rp15 ribu.

Karena itu, lanjutnya, wali kota harus pula mengikuti perkembangan zaman karena saat ini era digital dan mempermudah warga.

Warga lainnya, Rara mengatakan, jasa transportasi daring sangat membantunya karena biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan harus menggunakan kendaraan pribadi saat pergi ke tempat kerjanya.

“Saya sering naik taksi online saat ke kantor yang biasanya menggunakan mobil pribadi. Karena cuma ke kantor jadi biaya cukup murah dibandingkan mengendarai mobil sendiri. Banyak komponen hitungannya,” kata dia.

Salah seorang pengemudi transportasi daring, Agun mengatakan, saat terjadi aksi penolakan oleh pemilik dan sopir angkot beberapa waktu lalu, justru terjadi peningkatan pengguna.

“Saya terpenuhi target dan langsung dapat uang yang masuk ke rekening,” kata dia.

Ia pun mengharapkan pemerintah setempat bijak dalam menyikapi keberadaan taksi daring karena banyak warga yang mendapatkan lapangan pekerjaan baru. “Baru bisa bekerja dan tidak membebani pemerintah kan,” kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung memanggil manajemen trasnportasi berbasis daring, terkait keberadaan izin kantor yang ada di ibukota Provinsi Lampung.

“Apa pun kegiatan yang ada di Bandarlampung harus berizin pemerintah dan hari ini telah digelar pertemuan dengan manjemen,” kata Asisten Bidang Pemerintahan Sukarma Wijaya di Bandarlampung.

Dia mengatakan, bahwa pemkot memanggil manajemen transportasi berbasis daring ini untuk mempertanyakan keberadaan kantornya yang di Bandarlampung.

Ia melanjutkan, untuk kewenangan penutupan kantor trasnportasi berbasis daring ini berada di Dinas Perumahan, dan Pemukiman Kota Bandalampung, lalu Badan Penanaman Modal dan Perizinan juga tidak pernah menerbitkan surat izin operasional ataupun izin berdirinya kantor transportasi berbasi daring tersebut.

“Kalau izin usaha aplikasi terpusat di Jakarta, untuk kantornya saja atau operasional kantor ada titik operasinya sehingga secara layanan adminsitratif harus diurus izin ketika tidak ada akan kita stop,” kata dia.

Ditegaskannya, bahwa pemkot tidak memiliki wewenang untuk memblokir aplikasi tersebut, sebab izin usaha berada di Jakarta atau dipusat.

“Izin usaha gojeknya dari pusat inikan provider karena online, yang mempunyai wewenang berikan izin kementerian perhubungan dan kementrian komunikasi dan informasi,” kata dia.

Ia melanjutkan, pemkot hanya memiliki wewenang untuk izin operasional kantor didaerah jika ada tentunya harus ada izin dari pemerintah setempat.

“Dasar pemanggilan kita untuk mempertanyakan izin kantor, apakah sudah dikantongi atau belum dan kami pun ingin mengetahui izin apa saja yang telah dikantongi perusahaan aplikasi trasnportasi berbasis daring ini dari pemerintah pusat,” kata dia. (ara/ant)

Loading Facebook Comments ...
loading...