WTC dan Tepian Ratu Dikaji Ulang

1
Ilustrasi: Anung W/Seru Jambi

Bagi Hasil dari Sistem BOT

SERUJAMBI.COM, Jambi – Sejak beberapa tahun lalu, Pemerintah Provinsi Jambi (Pemprov) membuat kerjasama dengan beberapa rekanan dalam bentuk bisnis kemitraan sistem build operate transfer (BOT) atau bangun guna serah. Bagaimana ketaatan para rekanan terhadap kewajiban membayar royalti BOT itu?
Penelusuran Seru Jambi, Pemprov Jambi mengadakan kerjasama BOT kepada tiga rekanan. Yakni, PT Simota Putra Parayuda (PT SPP) dalam bentuk mal WTC Batanghari, PT Jambi Sapta Manunggal (PT JSM) dalam bentuk hotel Tepian Ratu dan PT Eraguna Bumi Nusa (PT EBN) untuk Pasar Angsoduo Modern.
Neraca keuangan Pemprov Jambi per 31 Desember 2014, menerangkan, masing-masing rekanan sudah dikenai wajib bayar. Di dalam pembukuan itu, tertulis ke dalam item Piutang Royalti BOT. Di tahun 2013, hanya Hotel Tepian Ratu yang tercatat piutangnya sebesar Rp 225 juta. Sedang WTC Batanghari maupun Pasar Angsoduo Modern masih nol.
Namun, di tahun 2014, keduanya sudah masuk ke dalam neraca piutang. WTC Batanghari dibebani Rp 207,045 juta sedang Pasar Angsoduo wajib bayar Rp 2,668 miliar (lengkap lihat grafis). Selain itu, Pemprov juga membuat kontrak kerjasama pengelolaan lahan parkir dengan PT Angkasa Pura II. Namun belum jelas kapan akan muncul pendapatan dari kerjasama itu.
Melihat fakta ini, BOT bisa dijadikan solusi bagi defisit anggaran Pemprov. Apalagi, di tahun 2017 ini, defisit anggaran Pemprov mencapai Rp 122 miliar. BOT lah salah satu jawabannya.
Namun, yang menjadi sorotan publik adalah Hotel Tepian Ratu dan WTC Batanghari. Pasalnya, dua unit usaha yang sudah lama beroperasi ini, dinilai tidak relevan dalam memberikan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Jambi.
“Kita minta kepada dua perusahaan itu untuk bisa menambah lagi kontribusi per tahunnya kepada Pemerintah Provinsi Jambi,” ujar Sekertaris Daerah Pemprov Jambi, Erwan Malik, kepada Seru Jambi, Selasa (26/9/2017).
Menurut Erwan, untuk Hotel Tepian Ratu, pertahun hanya memberi kontribusi kepada Pemprov senilai Rp 250 juta. Menurutnya, angka ini sangat timpang dengan keuntungan yang diperoleh dari hotel yang berada di Kawasan Broni itu.
“Kita sudah ada hitung-hitungannya. Mereka kan mendirikan bangunan hotel di atas aset kita, dan keuntungan mereka tentu setiap tahun meningkat, sementara kontrak dengan kita tetap senilai Rp 250 juta itu lah setiap tahunnya,” ungkap Kepala Badan Perencaan Daerah Provinsi Jambi ini.
Mirisnya lagi, kontribusi yang diberikan oleh Pusat Perbelanjaan WTC Batanghari. Pemprov pertahunnya hanya mendapat laba Rp 207 juta. Padahal WTC berdiri di atas lahan milik pemerintah.
“Jadi kita sudah sepakat dengan DPRD, akan melakukan pemanggilan terhadap dua unit usaha ini. Pemanggilannya awal bulan Oktober. Ya, kita berharap mereka cukup mengerti dengan kondisi yang ada saat ini,” pungkas Erwan.
Terpisah, Anggota DPRD Provinsi Jambi, Supriyanto, mengatakan, bahwa sangat perlu pengkajian ulang kontrak BOT dengan Hotel Tepian Ratu dan WTC Batanghari yang selama ini berdiri di atas aset milik Pemprov.
“Bahkan ini kita sampaikan pada sidang Paripurna pekan kemarin,” ujar anggota Fraksi Bintang Keadilan ini.
Menurutnya, kontrak yang ada saat ini memang sangat tidak relevan dengan kondisi keuangan pemerintah. Sementara dari segi bisnis, dua perusahaan tersebut tentunya terus mendapatkan income setiap tahun.
“Itu tadi, kita saat ini sedang terpuruk, sementara kalau kami melihat pendapatan seperti WTC itu, pastinya terus bertambah setiap tahun. Jadi harus ada penyesuaian kontraknya,” ungkap Supriyanto.
Dia menambahkan, selama ini Pemprov seperti lupa dengan aset-aset yang dimanfaatkan pihak swasta. Padahal, kata dia, tidak terlihat ada keuntungan dari pemanfaatan aset tersebut.
“Kalau dibiarkan terus, jelas Jambi yang dirugikan,” cetusnya.
Senada dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi AR Syahbandar. Katanya, sudah saatnya Pemprov membuka mata untuk melihat kondisi ekonomi yang ada saat ini.
Sementara, PT EBN hingga semalam belum bisa dimintai tanggapan terkait piutang Rp 2,2 miliar per tahun kepada Pemprov Jambi. Jatmiko pimpinan PT EBN, dihubungi semalam ponselnya tak aktif.(hry)
Loading Facebook Comments ...
loading...