Zola Kian Tersudut

0
Ilustrasi: Anung W/Seru Jambi
SERUJAMBI.COM, Jambi – Gubernur Jambi Zumi Zola, kini kian tersudut. Beberapa elemen masyarakat, sejak beberapa bulan terakhir, terus “menyerang” atau menyoroti kinerja Zola –sapaan akrab gubernur ganteng ini-. Teranyar, pada Sabtu (9/9/2017) nanti, Ikatan Mahasiswa Jambi Tanggerang Selatan (IKAMAJA-TANGSEL), berencana mengadakan diskusi terkait visi misi Zola, di Jakarta.
Dengan tema “Mau Dibawa ke Mana Jambi Tuntas?”. Narasumber yang diundang, antara lain, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kreatif Kemenpora Dr Joni Mardizal, anggota DPR RI Dapil Jambi Ihsan Yunus, Deputi Direktur Bidang Kehutanan Spesies Air Tawar Erwin Widodo, Pengusaha Muda Jambi Ritas Mairiyanto, Akademisi UIN STS Jambi dr Dedek Kusnadi serta Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik.
Dalam acara yang digelar di Koperties Ciputat Jakarta itu, para mahasiswa yang berada di Jakarta dan Tangerang mempertanyakan selesai atau tidak Jambi Tuntas dalam 3 tahun ke depan. Sementara, dilihat dari fakta yang ada, seperti serapan anggaran yang masih minim, dan program yang dijual Zumi Zola kepada seluruh rakyat Jambi, banyak yang tidak sesuai dengan RPJMD yang diserahkan ke DPRD Provinsi Jambi. Dua hal ini, membuat para mahasiswa pesimis Jambi Tuntas bisa selesai maksimal di ujung kepemimpinan Zumi Zola.
Hal ini, diungkap ketua panitia diskusi, Afrindo. Dia mengatakan, dua tahun sudah program Jambi Tuntas yang diusung oleh Gubernur Jambi terpilih, Zumi Zola, berjalan, namun muncul rasa sinis di tengah-tengah masyarakat. Apakah mega pembangunan Jambi Tuntas itu benar-benar akan tuntas pada tahun 2021? Jika melihat kondisi pembangunan sekarang, Jambi masih tetap belum banyak mengalami perubahan yang berarti, pekerjaan rumah (PR) untuk pemerintah menumpuk.
Alasannya, secara realitas, Jambi masih menjadi provinsi yang belum bisa membanggakan diri seperti provinsi-provinsi yang telah maju lainnya di Indonesia. Bahkan di kepulauan Sumatera sendiri, kondisi Jambi masih tertinggal.
“Baik itu dari segi pendidikan hingga infrastruktur daerah. Jadi apakah program Jambi Tuntas dapat menyelamatkan kita?” ungkap Afrindo, saat dihubungi Seru Jambi, Rabu (6/9/2017).
Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini, menambahkan, mahasiswa bukannya anti terhadap pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah, tapi masa dua tahun dari program “Jambi Tuntas” ini harus dievaluasi telah sejauh mana pencapaian dan rekam jejaknya secara nyata yang bisa dinikmati masyarakat.
“Salah satu problem pertama adalah dari birokrasi dan pelayanan publik. Provinsi Jambi dari 34 provinsi, menempati urutan ke 26 untuk prestasi pelayanan terhadap masyarakat,” imbuhnya.
Tentu, sambung Afrindo, peringkat ini bukanlah hal yang membanggakan, namun menjadi bukti bahwa perombakan secara birokrasi dan pelayanan terhadap masyarakat tidak terjadi dan tidak mengalami perubahan yang menggembirakan.
“Filosofi utama seorang pemimpin adalah melayani rakyatnya. Bagaimana rakyat bisa bahagia jika pelayanan publiknya menjadi bagian dari urutan terendah dari 34 provinsi?” cetus Afrindo.
Selain itu, kata Afrindo, pemerintah juga masih harus memperhatikan masalah pendidikan, sebab pendidikan adalah asas yang sangat penting dan fundamental dalam sebuah pembangunan. Pendidikan berfungsi untuk mencetak generasi bangsa yang ulet, unggul dan canggih untuk melanjutkan estafet pembangunan bangsa.
Namun persoalannya, dari tahun 2016 lalu, dalam masalah pendidikan, Jambi menempati urutan ke 29 dari seluruh provinsi se-Indonesia dalam hal mutu pendidikan. Menurut Mukhtar Latif, akademisi Jambi, hampir 95 persoalan pendidikan di Jambi tidak sesuai dengan standar nasional. “Masalah pendidikan adalah masalah yang sangat serius, sebab jika pendidikan diabaikan dalam pembangunan, maka itu sama saja pemerintah membuat rumah di tanah lempung, yang cepat ambruk dan roboh,” ujarnya.
Afrindo menjelaskan, Jambi Tuntas sebagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jambi untuk melakukan perbaikan material dan spiritual masyarakat Jambi, sebenarnya membawa harapan bagi seluruh rakyat Jambi. Tuntasnya seluruh persoalan baik dari segi infrastruktur dan pendidikan adalah harapan semua pihak kepada pemerintah provinsi Jambi.
“Namun jika hal tersebut hanya menjadi hiasan pemanis di telinga rakyat saja, tentu kita sangsi, apakah Jambi Tuntas benar benar akan tuntas di tahun 2021?” pungkasnya.
Anggota DPR RI, Ihsan Yunus, mengatakan, dirinya sangat mensupport adanya diskusi-diskusi publik yang bersifat konstruktif. Namun apakah Diskusi yang digelar memiliki sifat tersebut? Ihsan belum bisa merincikan karena dirinya belum memegang data dari diskusi tersebut.
“Tema-nya saya dengar memang masalah Jambi Tuntas, tapi saya belum bisa menjabarkan, karena saya belum pegang data, undangan resmi saja belum sampai ke saya,” ujar Ihsan.
Namun, Ihsan mengharapkan diskusi tersebut berisikan kritik-kritik yang membangun, dan memiliki efek positif bagi semua pihak. “Intinya kita mengharapkan adanya solusi dari sebuah diskusi,” jelas politisi PDIP ini.
Sementara itu, Mantan Ketua Gapensi Kota Jambi yang juga pengusaha muda Jambi, Ritas Mairiyanto mengatakan, dalam diskusi tersebut, dirinya akan menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi, dalam hal ini Zumi Zola, harus konsisten dalam visi-misinya yang sudah dijanjikan pada saat kampanye.
“Salah satunya adalah kuliah gratis bagi 15.000 mahasiswa, namun saya lihat selama dua tahun berjalan ini, belum terealisasi. Ini yang sekarang dituntut oleh mahasiswa kita,” ujar Ritas.
Salah satu faktor masyarakat memilih, sambung Ritas, adalah visi misi. Mungkin mahasiswa memilih Zola karena kuliah gratis. Tapi ternyata sampai detik ini, belum ada realisasinya. Bahkan di RPJMD tidak tertera. “Perlu dicatat, kuliah gratis dengan beasiswa itu beda,” cetus Ritas.
Saat ini, tinggal tiga tahun lagi kepemimpinan Zola, apakah program kuliah gratis bisa terkejar? Jika tidak, kata Ritas, tentu para mahasiswa Jambi merasa tertipu. “Ini sangat berbahaya, artinya masyarakat tertipu,” cetusnya.
Masalah serapan anggaran, juga akan menjadi materi yang akan disampaikan. Ritas mengatakan, saat ini Provinsi Jambi mengalami defisit anggaran senilai Rp 178 miliar.
“Jangan defisit ini dijadikan alasan, Sekda menyampaikan ada penambahan anggaran untuk DPRD, sangat tidak masuk akal, karena DPRD penambahannya paling hanya Rp 10 miliar sampai Rp 15 miliar,” sebut Ritas.
Defisit terjadi karena target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai. ”Jadi kita memberikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana cara menghitung PAD, bagimana terjadi defisit, bagaimana janji seorang kandidat bisa menerapkan visi misinya, ini yang kita sampaikan,” ungkap Ritas.
Ritas menegaskan, dalam menyampaikan kritikannya terhadap pemerintahan Zumi Zola, jangan dilihat dirinya sebagai bagian dari mantan Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA). Tetapi dia sebagai masyarakat Jambi, yang merasakan dampak dari pemerintahan.
“Saya kan masyarakat Jambi juga, tentu saya juga merasakan pemerintah dan pembangunan yang ada, jadi sangat wajar jika kita melakukan kritikan kepada pemerintahan,” pungkas Ritas.
Sedangkan Staf Ahli Bidang Ekonomi Kreatif Kementerian Pemuda Olahraga RI, Dr Jonni Mardizal, mengakui sudah menerima undangan untuk menjadi salah satu pembicara pada diskusi publik bertajuk “Mau Dibawa ke Mana Jambi Tuntas(?)”. Jonni menegaskan ia akan hadir di sana sebagai seorang profesional. “Saya memandangnya secara profesional dan proporsional,” singkatnya.
Jonni mengatakan akan banyak berbicara mengenai potensi pemuda Jambi yang belum digarap secara serius oleh pemerintah daerah. “Dan bagaimana perhatian Pemprov Jambi terhadap pelayanan Kepemudaan. Misalnya apakah sudah ada regulasi yang berkaitan dengan kepemudaan? Berapa porsi anggaran yang disiapkan untuk pelayanan kepemudaan? Apa program real Pemprov untuk meningkatkan kapasitas pemuda provinsi Jambi?,” jelasnya.
Ia berharap semua pihak jangan memandang negatife acara ini. “Kita beri masukan buat kemajuan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Dr Dedek Kusnadi, salah satu yang menjadi pembicara dalam kegiatan itu langsung angkat bicara. Menurutnya, diskusi itu tidak bermuatan politis. Terlalu jauh jika dikaitkan dengan politik. Sebab, kata dia, yang namanya diskusi tentu ada membahas sesuatu hal dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Apalagi saya, tentu akan banyak bicara dalam konteks ilmiah mengenai kinerja gubernur. Jadi, jangan dianggap ini politis,” ujarnya.
Dosen Pasca Sarjana UIN STS Jambi yang terkenal vokal ini menegaskan, ia diundang kapasitas sebagai seorang akademisi. Ia akan bicara apa adanya mengenai kondisi terkni Jambi Tuntas di masa kepemimpinan Gubernur Zola.
“Saya akan bicara apa adanya. Yang berhasil saya katakan berhasil, yang perlu dibenahi tentu saya kritik,” tegasnya.
Dedek justru mengapresiasi Zumi Zola yang di usia muda sudah bisa menjadi pemimpin. “Anak-anak muda seperti ini harus kita support untuk membangun daerah. Makanya Pak Gubernur atau perwakilan pemprov saya sarankan hadir saja. Adu argumen tentang capaian-capaian yang sudah dilakukan. Kalau tak ada yang hadir, tentu efek negatif bagi pemerintahan Zola,” tegasnya.
Terpisah, Akademisi Univerisitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin (UIN STS) Jambi, Yulfi Alfikri Noer, mengatakan, diskusi bedah Jambi Tuntas sangat diperlukan untuk melihat sampai sejauh mana implementasi dari Jambi Tuntas dua tahun berjalan ini.
“Banyak faktor, seperti lelang jabatan apakah sudah sesuai, penempatan kepala dinas apakah sudah dilakukan secara profesional dalam kriteria Jambi Tuntas, profesional ini yang diminta dalam konsep new public service,” ungkap Yulfi.
Kalau memang Jambi Tuntas berjalan, sambung Yulfi, tentu tidak akan banyak kritikan yang terjadi. Saat ini, yang terjadi di Pemerintahan Zumi Zola, adalah permukaannya saja, seperti teori gunung es. “Kita belum melihat ini, apa saja permasalah yang ada di bawah, yang ada saat ini baru permasalahan yang muncul ke permukaan,” ujarnya.
“Gubernur Jambi Zumi Zola, jika mengerti dengan proses administrasi, tentu masalah tidak akan berdatangan seperti saat ini,” imbuhnya.
Dia juga menambahkan, rencana Strategi Jambi Tuntas, jangka pendek, menengah dan panjang, sejauh ini apa yang sudah terealisasi dan apa kendala-kendala yang menyebabkan belum terealisasi, terutama dalam jangka pendek.
Lalu, ia juga bertanya bagaimana dengan janji-janji politik yang belum terealisasi semasa kampanye dulu? Mana pemerintahan yang transparan dan melayani? Bukankah itu termasuk dalam program visi misi Jambi tuntas? Atau ini hanya sekedar retorika?
“Perlu saya ingatkan dalam konsep new public service, pemimpin daerah bukan pemimpin perusahaan. Pemimpin daerah adalah pemimpin yang benar-benar melayani masyarakat,” pungkasnya.
Sedangkan, tokoh masyarakat Jambi, Nasroel Yasir, mengatakan, kalau diskusi mengenai Jambi Tuntas itu sangat baik dilakukan. Tetapi jangan mengada-ada, munculkanlah fakta di lapangan.
“Di situ kan anak muda semua, harus menggunakan logika, jangan pakai perasaan, jangan ada kepentingan politik, dalam diskusi itu harus mengutamakan kepentingan Jambi,” ujarnya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik, saat dikonfirmasi, mengakui kalau dirinya memang diminta mahasiswa untuk hadir di Jakarta mengikuti diskusi public. Tetapi dirinya belum bisa memastikan bisa hadir.
“Diskusi tersebut sangat positif, saya sudah diberitahu, tapi saya belum bisa memastikan, karena banyak agenda yang harus diutamakan dalam minggu ini,” singkatnya.(hry/mui)
Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: