Alam: Tim KPK Harus Turun ke Tungkal, Dalami Kasus Pipanisasi Tanjabbar

0
Hendri Sastra saat mengikuti sidang kasus Pipanisasi Tanjungjabung Barat. Foto: Wawan/Serujambi.com
Hendri Sastra saat mengikuti sidang kasus Pipanisasi Tanjungjabung Barat. Foto: Wawan/Serujambi.com
SERUJAMBI.COM, Kualatungkal – “Nyanyian” Hendri Sastra, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tanjabbar, terkait kasus pipanisasi Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), kian hari kian nyaring. Menanggapi kasus ini, Alam Sukisman, mantan anggota DPRD Tanjabbar, menyarankan agar tim supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun ke Kualatungkal.
BACA JUGA: Kasus Pipanisasi, Hendri Sastra Sebut Pembagian Fee Proyek di Rumah Pejabat Kawasan Pal Merah
Tim KPK dibutuhkan untuk mengevaluasi dugaan penyimpangan dana intake-pipanisasi Tanjabbar yang totalnya kini mencapai Rp 400-an miliar, sejak tahun 2009 hingga 2018.
Alasan Alam, proyek bernilai fantastis itu, sudah bisa disamakan dengan proyek Hambalang yang digarap KPK. Apalagi, di Tanjabbar, proyek air bersih ini sudah menghabiskan anggaran sekitar setengah triliun rupiah. Sementara, APBD Tanjabbar hanya berkisar Rp 1,2 triliun per tahun.
“Ini kan menyedihkan. Anggaran kita setahun cuma Rp 1,2 triliun, sebagian habis untuk air bersih, berapa lagi sisa untuk yang lain? Mana sampai sekarang air bersih belum juga sampai ke Tungkal,” tutur Alam, Kamis (6/12/2018).
BACA JUGA: Terseret Kasus Pipanisasi, Kabid Bina Marga Dinas PU Tanjabbar Raib
Diceritakan Alam, proyek pipanisasi ini sudah mulai tercium ketidakberesannya pada tahun 2009. Ketika itu, ada perubahan peraturan daerah (Perda) Bupati soal proyek air bersih. Perubahan terkesan mendadak, mulai dari anggaran hingga batas pengerjaan.
“Kuncinya di Perda nomor 4 tahun 2009. Waktu saya di Dewan, ada perubahan mendadak terkait Perda ini,” tutur Alam, Kamis (6/12/2018).
Jika awalnya pengerjaan pipanisasi dimulai dari Tebing Tinggi hingga Kualatungkal, tiba-tiba berubah menjadi dari Tebing Tinggi ke Bram Itam. Nilainya pun berubah, awalnya cuma Rp 100-an miliar, menjadi bertambah Rp 150 miliar, lalu bertambah lagi Rp 50 miliar.
“Saya sangat tahu proyek ini. Sebagian kami menolak, tapi sebagian oknum dewan setuju. Itu makanya, saya paling vokal soal proyek ini sejak dulu,” jabarnya, lagi.
BACA JUGA: Kejati Tahan 4 Tersangka Pipanisasi, Proyek Serupa di Tanjabbar Masih Jalan
Ditambahkan, sejak dulu, pengerjaan proyek air bersih sudah dicanangkan oleh beberapa bupati. Kalau dirunut, nilai proyek air bersih sudah mencapai hampir Rp 1 triliun di tiga bupati.
Sementara, setiap tahun pula rakyat Tanjabbar berharap mimpi mereka menikmati air bersih bisa terwujud. “Tapi sayang, mimpi itu tetap mimpi. Air bersih tak pernah sampai ke Kualatungkal meski anggaran sudah banyak habis untuk itu. Ini yang membuat hati saya menangis,” akunya.

 

Proyek pipanisasi di Kabupaten Tanjabbar. Proyek ini kembali menjadi sorotan.(ist)
Atas itu, Alam meminta KPK menurunkan tim supervisi membongkar habis proyek air bersih di Tanjabbar ini. Supaya uang rakyat bisa terselamatkan, termasuk supaya janji-janji ke masyarakat tidak tinggal sekadar janji oleh kepala daerah.
Lalu, apakah proyek air bersih yang sedang diusut Kejati Jambi ini melibatkan Bupati sebagai kepala daerah?
“Lah, perda yang mengeluarkan siapa? Yang kasihan kan malah orang-orang kecil yang jadi korban, seperti mantan Kadis PU Hendri Sastra sama Barus. Memang mereka berdua saja yang buat proyek ini?” tutupnya.(nas)
Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: