BPN Batanghari Targetkan 17.000 Sertifikat Tanah Melalui Program PTSL

0
Ilustrasi Sertifikat Tanah. Foto: Istimewa
SERUJAMBI.COM, Muarabulian – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batanghari, tahun ini menargetkan pembuatan sertifikat sebanyak 17.000 sertifikat. Langkah tersebut dilakukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang merupakan bagian dari program Presiden Joko Widodo yaitu Nawa Cita.
Kepala BPN Kabupaten Batanghari, Joko Susanto, saat dikonfirmasi awak media menagatakan, hingga bulan April ini baru sekitar 2.000 bidang tanah yang dilakukan pengukuran. Tahap pengukuran dilakukan baik dengan cara swakelola, maupun pihak ketiga yang sudah ditunjuk oleh pihak Pusat.
“Untuk saat ini belum ada yang jadi sertifikatnya. Kita masih melakukan pengukuran sekitar 2.000 bidang. Secara keseluruhan total bidang swakelola ada 7.000 bidang yang diukur, dan surveyor 10 ribu bidang,” kata Kepala BPN Batanghari Joko Susanto.
Dikatakannya pula, dalam melakukan pengukuran ini, pihaknya sedikit mengalami kendala cuaca. Mengingat saat ini musim penghujan, sehingga kerap mengganggu aktivitas pengukuran. Selain itu, saat ini di Batanghari banyak tanah perkebunan maupun pertanian yang cukup luas, namun pemiliknya tidak berada di Batanghari.
“Kendalanya pas hujan kadang juga yang diukur itu tergenang air. Nah yang tidak ada tuannya ini kita minta pihak desa untuk memberitahukannya agar segera mengurus. Otomatis yang ini kita tinggalkan dulu,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakannya, taget penyelesaian Sertifikat PTSL ini dijadwalkan pada November mendatang. Nantinya, penerbitan sertifikat PTSL tersebut  tidak dikenakan biaya sedikitpun.
Namun, dari ketiga tahap yang ada dalam penerbitan sertifikat tersebut, memang ada yang dikenakan biaya. Adapun tahap-tahap tersebut seperti pra sertifikasi, sertifikasi, dan pasca sertifikasi. Untuk pra sertifikasi dijelaskannya memang dikenakan biaya yang sudah diatur dalam SKB 3 Menteri.
“Kalau untuk wilayah Jambi itu di SKB 3 menteri tarifnya Rp. 200 ribu, itu disetor ke desa seperti untuk pra sertifikasi , materai, patok, dan lainnya. Pasca sertifikasi pun akan dikenakan biaya yakni pajak sebesar 5% itu harga yang diatas Rp. 60 juta,” pungkasnya.(riz)
Loading Facebook Comments ...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: