BPS: Ketimpangan Pengeluaran Penduduk NTB Meningkat

0
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Hj Endang Tri Wahyuningsi. (ist)
SERULOMBOK.COM, Mataram – Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat merilis tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk provinsi itu pada September yang diukur oleh gini ratio tercatat sebesar 0,378 persen atau meningkat 0,007 poin dibandingkan Maret 2017.

“Meningkatnya ketimpangan pengeluaran tersebut disebabkan belum meratanya distribusi pendapatan,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Hj Endang Tri Wahyuningsi, di Mataram, Kamis (4/1).

Ia menyebutkan angka gini ratio penduduk NTB pada September 2017 juga meningkat 0,013 poin jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 0,365 poin.

Gini ratio di daerah perkotaan pada September 2017 tercatat sebesar 0,413 persen sama dengan gini ratio Maret 2017 dan naik sebesar 0,003 poin dibanding dengan keadaan pada September 2016 sebesar 0,410 persen.

Sementara gini ratio di daerah perdesaan pada September 2017 tercatat sebesar 0,323 poin, naik dibanding kondisi pada Maret 2017 yang sebesar 0,314 persen dan naik dibanding September 2016 dengan tingkat ketimpangan pengeluaran sebesar 0,306 persen.

Pada September 2017, lanjut Endang, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 17,85 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,05 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang.

“Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,14 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah,” ujarnya.

Menurut dia, angka ketimpangan pengeluaran penduduk NTB masih lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 0,390 persen.

Meskipun demikian, upaya menurunkan angka gini ratio perlu dilakukan. Salah satu caranya adalah dengan mendorong penduduk kelas atas yang mencapai 20 persen dari untuk mendistribusikan sebagian pendapatannya kepada golongan masyarakat kelas bawah yang mencapai 40 persen.

Distribusi pendapatan tidak berarti memberikan dana secara tunai, tapi bisa melalui berbagai kegiatan yang bersifat produktif dan berkelanjutan.

“Perusahaan di NTB juga harus berkomitmen menerapkan standar upah minimum provinsi sehingga bisa menekan angka ketimpangan pengeluaran penduduk,” kata Endang. (ara/ant)

Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: