Catatan Anang: Fenomena Narkotika dan Over Load Lapas

0
Anang Iskandar
SERUJAMBI.COM – Penyalah guna itu berdasarkan undang undang narkotika adalah orang sakit yang dikriminalkan, yang oleh undang undang itu sendiri dijamin direhabilitasi agar sembuh tidak menjadi penyalah guna lagi bahkan kalau sudah nyandu wajib direhabilitasi. Pada prakteknya penyalah guna tidak dihukum rehabilitasi tapi dihukum penjara. Ini sumber masalahnya
Dampak yang paling nyata adalah lapas over load, banyak aparat lapas yang terlibat masalah, problem narkotika tidak kunjung mereda dan masih banyak dampak dampak buruk lainnya.
Kontruksi penyelesaian sumber masalah narkotika yang mengadopsi konsep konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol yang merubahnya ini, berbeda dengan kontruksi sistem peradilan pidana yang berlaku secara umum di indonesia sehingga pemahaman masarakat hukum dan penegak hukumnya banyak yang gagap dalam memahami fenomena masalah narkotika yang terjadi.
Secara pintas penyalah guna bila dihukum penjara seakan akan bener namun sejatinya bertentangan dengan prinsip prinsip yang dianut oleh konvensi dan undang undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika yang bersandar pada pendekatan kesehatan dimana tujuan UU dalam menangani penyalah guna secara explisit : dicegah, dilindungi, diselamatkan dan dijamin upaya rehabilitasi medis dan sosial. Kalau sudah kecanduan wajib direhabilitasi. Rehabilitasi itu bentuk hukuman. Hukuman rehabilitasi itu sama dengan hukuman penjara. Masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman.
Diagnose yang salah, tentu terapinya salah, hasilnya tentu tidak sesuai yang diharapkan. Dampaknya, masalah menjadi berlarut meskipun diberi obat yang lebih keras dengan “harga yang sangat mahal”.
Dampak dari mal praktek itu lebih membahayakan dari masalahnya sendiri.
Keresahan sebagian masarakat hukum terhadap tren perkembangan masalah narkotika hanya atas dasar fakta fakta yang muncul dari dampak maraknya peredaran narkotika, kemudian secara rasional mencari apa yang salah ? Ini menyebab penyelesain sumber masalah menjadi tidak fokus
Masarakat hukum lebih fokus dan jeli melihat penyelesaian dampak masalah narkotika saja ketimbang fokus untuk penyelesaian sumber masalah narkotika secara sistemik.
Oleh karena itu masarakat hukum kita dan penegak hukumnya perlu merubah maindset agar penyelesaian masalah narkotika on the track. Kalau bangsa ini bisa merehabilitasi para penyalah guna sebagai demandnya peredaran narkotika saya yakin para bandar akan bangkrut.
Apalagi kalau diikuti dengan pemberantasan secara keras terhadap pengedar serta pencegahan secara masip oleh
seluruh komponen masarakat maka bisnis narkoba akan lebih cepet gulung tikar karena demannya disembuhkan yang berarti tidak ada lagi demand sedangkan pensupplynya dihukum berat / dihukum mati.d lapas.
Penyalah guna itu berdasarkan undang undang narkotika adalah orang sakit yang dikriminalkan, yang oleh undang undang itu sendiri dijamin direhabilitasi agar sembuh tidak menjadi penyalah guna lagi bahkan kalau sudah nyandu wajib direhabilitasi. Pada prakteknya penyalah guna tidak dihukum rehabilitasi tapi dihukum penjara. Ini sumber masalahnya
Dampak yang paling nyata adalah lapas over load, banyak aparat lapas yang terlibat masalah, problem narkotika tidak kunjung mereda dan masih banyak dampak dampak buruk lainnya.
Kontruksi penyelesaian sumber masalah narkotika yang mengadopsi konsep konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol yang merubahnya ini, berbeda dengan kontruksi sistem peradilan pidana yang berlaku secara umum di indonesia sehingga pemahaman masarakat hukum dan penegak hukumnya banyak yang gagap dalam memahami fenomena masalah narkotika yang terjadi.
Secara pintas penyalah guna bila dihukum penjara seakan akan bener namun sejatinya bertentangan dengan prinsip prinsip yang dianut oleh konvensi dan undang undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika yang bersandar pada pendekatan kesehatan dimana tujuan UU dalam menangani penyalah guna secara explisit : dicegah, dilindungi, diselamatkan dan dijamin upaya rehabilitasi medis dan sosial. Kalau sudah kecanduan wajib direhabilitasi. Rehabilitasi itu bentuk hukuman. Hukuman rehabilitasi itu sama dengan hukuman penjara. Masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman.
Diagnose yang salah, tentu terapinya salah, hasilnya tentu tidak sesuai yang diharapkan. Dampaknya, masalah menjadi berlarut meskipun diberi obat yang lebih keras dengan “harga yang sangat mahal”.
Dampak dari mal praktek itu lebih membahayakan dari masalahnya sendiri.
Keresahan sebagian masarakat hukum terhadap tren perkembangan masalah narkotika hanya atas dasar fakta fakta yang muncul dari dampak maraknya peredaran narkotika, kemudian secara rasional mencari apa yang salah ? Ini menyebab penyelesain sumber masalah menjadi tidak fokus
Masarakat hukum lebih fokus dan jeli melihat penyelesaian dampak masalah narkotika saja ketimbang fokus untuk penyelesaian sumber masalah narkotika secara sistemik.
Oleh karena itu masarakat hukum kita dan penegak hukumnya perlu merubah maindset agar penyelesaian masalah narkotika on the track. Kalau bangsa ini bisa merehabilitasi para penyalah guna sebagai demandnya peredaran narkotika saya yakin para bandar akan bangkrut.
Apalagi kalau diikuti dengan pemberantasan secara keras terhadap pengedar serta pencegahan secara masip oleh
seluruh komponen masarakat maka bisnis narkoba akan lebih cepet gulung tikar karena demannya disembuhkan yang berarti tidak ada lagi demand sedangkan pensupplynya dihukum berat / dihukum mati. (*)
Dr. Anang Iskandar, SIK, SH, MH.
Ka BNN 2012 – 2015
Kabareskrim 2015 – 2016
Caleg PPP Dapil VI Blitar Kediri Tulung Agung
Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: