Cek Endra Tegaskan Evaluasi Honorer Tidak Ada Unsur Politis

0
Cek Endra. Foto: Istimewa
SERUJAMBI.COM, Sarolangun – Adanya evaluasi dan rasionalisasi honorer atau tenaga kerja kontrak daerah (TKD), di lingkungan Pemkab Sarolangun, menuai banyak isu miring. Mencuat tudingan, kalau program bupati tersebut, berbau politis. Menanggapi hal itu, Cek Endra, Bupati Sarolangun, dengan tegas membantahnya isu tersebut.
Dikatakan Cek Endra,  jika tidak ada unsur politis sama sekali dalam evaluasi honorer yang ada. Dasar dari evaluasi tersebut juga sudah jelas.
“Ini pertimbangan dasarnya adalah efisiensi dan efektifitas, artinya dengan pemerintah sudah mengeluarkan biaya gaji untuk TKD yang ada,  tentunya harus diimbangi dengan kinerja dan disiplin,” sebutnya.
Menurut Cek Endra, evaluasi didasarkan dengan beragam penilaian.  Mulai dari disiplin kerja,  sampai penilaian atasan terhadap kinerja yang bersangkutan. Dicontohkannya, jika tenaga honorer libur dua puluh hari atau lebih dalam setahun, maka kontraknya akan diputus.
“Atau meski masuk terus namun sering terlambat atau tidak mampu bekerja berdasarkan penilaian atasan,  juga bisa diputus kontraknya. Atau begini jika ada honorer yang malas-malasan contohnya dia masuk tiap hari,  tapi selalu terlambat atau juga kerjanya cuma duduk-duduk aja di kantor apa salah kalau kontraknya tidak diperpanjang,” terang  bupati.
Bupati memastikan,  tidak ada pertimbangan politis dalam menentukan kontrak tenaga honorer. Semua murni berdasarkan penilaian kinerja.
“Profesionalitas pasti jadi pertimbangan utama, “pungkasnya.
Untuk diketahui,  terkait evaluasi ini, muncul suara sumbang dari kalangan anggota DPRD Sarolangun. Salah satunya disuarakan langsung oleh Ketua DPRD Sarolangun,  M. Syaihu,  dimana menurutnya,  ada tendensi politis dalam evaluasi honorer.
“Kami mensinyalir ini ada hubunganya dengan hasil pilkada dulu,” kata Syaihu beberapa hari lalu. (uis)
Loading Facebook Comments ...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: