Dewan Nilai Ada Kejanggalan Dalam LKPJ Bupati Batanghari

0
DPRD Batanghari
Komisi III DPRD menggelar hearing dengan Dinas Perkumpulan Batanghari. (Rizki/Seru Jambi)
SERUJAMBI.COM, Muarabulian – Komisi III DPRD Kabupaten Batanghari, dibuat bingung dengan LKPJ Bupati Batanghari Tahun 2017. Sebab mereka merasa ada yang janggal dalam laporan tersebut. Dimana dalam LKPJ, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), hanya memasukan program rumah layak huni sebagai indikator pencapaian.
Akibat adanya kejanggalan tersebut, Komisi III DPRD pun, Kamis (12/4/2018) menggelar hearing dengan Dinas Perkumpulan Batanghari. Komisi III ingin mempertanyakan terkait laporan tersebut. Namun dalam hearing tersebut, pihak Dinas Perkim bersikukuh menyatakan kalau mereka telah benar.  Suasana hearing pun berlangsung alot dan tegang.
Dalam hearing tersebut, Ketua DPRD Batanghari, M Mahdan, mempertanyakan tidak tercapainya target rumah layak huni di Kabupaten Batanghari. Dimana, dari target 40.95 persen, yang tercapai hanya sekitar 36 persen saja.
“Dan yang menjadi pertanyaan saya lagi, mengapa hanya program rumah layak huni menjadi indikator atau menjadi tolak ukur. Sementara program lainnya tidak dimasukan sebagai tolak ukur dalam LKPJ Bupati ini,” ujar Ketua DPRD M Mahdan sambil menunjukan LKPJ Bupati.
Pertanyaan Ketua DPRD Batanghari tersebut langsung dijawab oleh Kepala Dinas Perkim Batanghari Masuri. Dirinya pun menjelaskan bahwa program rumah layak huni merupakan program dari pemerintah pusat yang biayanya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Ini verifikasi tidak di kita, tapi dipusat. Kita sifatnya hanya mengusulkan saja. Dan untuk layak tidak layak, tinggal tergantung penilaian mareka lagi.  Bantuan juga sifatnya hanya material, seperti atap, pasir dan semen dengan besaran dana Rp 17 juta,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Kabid Perumahan Anas dan Kasinya Dedi, turut memaparkan program rumah layak huni dari APBN ini. Mulai dari pihaknya  mengajukan sampai dengan bantuan yang diterima hingga dengan kategori rumah yang dinilai tidak layak huni.
Mendengar penjelasan tersebut, Mahdan dan Anggota Komisi lainnya, malah tambah dibuat binggung. Mareka binggung karena program yang dibiayai APBN bisa menjadi tolak ukur dalam  LKPJ Bupati. Sementara program lainnya tidak dimasukan sebagai tolak ukur. Padahal, program daerah itulah yang harusnya lebih ditonjolkan.
“Kalau seperti itu, program rumah layak huni tidak bisa menjadi indikator. Harusnya kan, yang menjadi tolak ukur itu,  program yang memang  dikerjakan di Dinas Perkim, seperti pembangunan jalan lingkungan dan lampu jalan dan program lain yang dibiayai APBD,” ujarnya.
Dengan adanya kejadian ini, Mahdan meminta kepada Dinas Perkim untuk berkoordinasi dengan Bapedda yang membuat LKPJ Bupati.  Kedepan, dirinya sendiri berharap, yang menjadi indikator tidak seperti ini, melainkan semua kegiatan yang di Dinas Perkim Batanghari.
Kekecewaan juga terlihat dari wajah Wakil Ketua Komisi III,  Masyuri, yang memimpin hearing. Masyuri, juga menyayangkan hanya program rumah layak huni yang menjadi indikator dalam LKPJ Bupati. Raut wajah kecewa juga terlihat dari Anggota Komisi lainya Dailami dan Edison.
Dalam hearing rersebut, selain membahas masalah rumah layak huni yang menjadi indikator, Komisi III bersama Perkim juga membahas program lainnya seperti jalan lingkungan.  Begitu juga dengan lampu jalan yang masih banyak yang mati dan hidup disiang hari.(riz)
Loading Facebook Comments ...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: