Diancam Dilaporkan ke KPK, Sukandar “Tantang” Balik DPRD Tebo

Siap Didampingi KPK Dalam Proses Penyusunan RAPBD Tebo 

0
Bupati Tebo Sukandar
Bupati Tebo Sukandar
SERUJAMBI.COM, Tebo – Ancaman dari 6 Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tebo akan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tebo Tahun Anggaran (TA) 2019, ditanggapi dengan santai oleh Bupati Tebo, Sukandar.
Orang nomor satu di Pemkab Tebo malah balik “tantang” DPRD Tebo untuk melibatkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Tebo dalam menyusun RAPBD Tebo.
“Kalau memang teman-teman dewan sepakat untuk menjaga dan mengawal tranparansi dalam penyusunan RAPBD Tebo, kita libatkan TP4D Tebo,” sebutnya kepada serujambi.com, Kamis (25/10/2018).

BACA JUGA: Tolak Permintaan Dewan, Sukandar: Proses Jalan Mundur Kalo Diikuti

Dikatakan, jika memang seluruh anggota DPRD Tebo sepakat, dirinya akan berkirim surat ke TP4D Tebo untuk meminta pendampingan dalam pengawalan penyusunan RAPBD Tebo.
“Saya yakin juga bahwa KPK sudah memonitor persoalan ini, saya sangat berterimakasih itu terjadi, bahkan kalau ada pendampingan dari KPK dalam penyusunan RAPBD Tebo, Kita siap untuk itu,” pungkasnya.
Pembahasan RAPBD Masih Alot, Dewan Tak Jera OTT KPK
Sukandar tidak sendiri. Selain Kabupaten Tebo, pembahasan RAPBD tahun 2019 juga alot di daerah lain. Misalnya di Kabupaten Sarolangun.
Di Sarolangun, hingga kini RAPBD 2019 terjadi perlambatan dalam pembahasannya di DPRD Sarolangun. Malahan, APBD Perubahan Sarolangun 2018 tidak disahkan oleh dewan Sarolangun. Sehingga, anggaran di daerah ini macet.
Aktivis Sarolangun sudah berkali-kali membuat gerakan terkait tidak disahkannya APBD Perubahan oleh dewan Sarolangun itu. Malah, aktivis menilai dewan Sarolangun tidak takut dengan KPK. (ian/lim)
Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: