Disdik Provinsi Jambi Masuk Zona Merah, Ombudsman: Tak Patuh UU Pelayanan Publik

0
Pensiunan Kepala Ombudsman, Taufik Yassak
Pensiunan Kepala Ombudsman, Taufik Yassak

SERUJAMBI.COM, Jambi – Masuknya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada zona merah menurut penilaian Ombudsman tahun 2018, berdampak pada nilai rata-rata Provinsi Jambi, ternyata hal ini disebabkan oleh banyak faktor, internal maupun eksternal.

BACA JUGA: Olah TKP Penambang Emas Korban Mutilasi, Dua Polisi Ditembak

Menurut Plt Kepala Perwakilan RI Ombudsman Jambi, Abdul Rokhim, faktor masuknya Disdik ke dalam zona merah disebabkan karena tidak patuh pada UU 25/2009 tentang pelayanan publik.

“Berdasarkan Survei Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2018, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tidak memampang standar Pelayanan sesuai Pasal 21 UU 25/2009,” jelas Rohim kepada Serujambi.com melalui Whatshaap, Senin (31/12/2018).

Dikatakannya pula, Ombudsman hanya memberikan pengaruh kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menyarankan atasan seperti Gubernur jika kedapatan OPD yang ada masalah.

“Kita tunggu saja.. Bisa jadi sanksinya penundaan pembayaran TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) sampai dilengkapinya standar pelayanan tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Pensiunan Kepala Ombudsman, Taufik Yassak membenarkan bahwa penilaian kepatuhan OPD rata-rata di Provinsi Jambi masih rendah.

” Waktu proses penilaian itu, saat saya masih menjabat di Ombudsman. Sangat disayangkan Pemerintah daerahnya masih acuh dan menganggap remeh penilaian ombudsman. Padahal sangat penting terhadap performa kepercayaan masyarakat dan pihak luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia serta terhadap PAD dari dana DAK pusat,” ungkap Taufik.

Dilanjutkan, kurangnya kepedulian oleh DPRD , juga membuat rendahnya penilaian kepatuhan rata OPD di Jambi.

BACA JUGA: Penambang Emas Tradisional Ditemukan Tewas Tanpa Kepala

“Perda yang ada hanya sebatas eforia setelah itu tidak ada pemantauan atau supervisi. Bagi dinas yang belum patuh itu harusnya ada sanksi oleh kepala daerah, agar tahun depan akan lebih spesifik lagi auditnya yaitu juga dinilai terhadap oknum petugas dan pejabat PNS tersebut,” pungkasnya. (cr07)

Loading Facebook Comments ...
loading...