Golkar Kelola APBD Sendiri, 6 Fraksi DPRD Tebo Buka-bukaan

0
Anggota DPRD Tebo Syamsurizal.
Anggota DPRD Tebo Syamsurizal.
SERUJAMBI.COM, Tebo – Kesepakatan 6 fraksi DPRD Tebo untuk tidak membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tebo Tahun Anggaran (TA) 2019 semakin bulat, hal tersebut disampaikan dalam jumpa pers yang dihadiri oleh 23 orang anggota DPRD Tebo yang dipimpin oleh dua orang Wakil Ketua DPRD Tebo, Wartono Triankusumo dan Syamsurizal usai melaksanakan rapat tertutup 6 fraksi DPRD Tebo.
Kepada sejumlah awak media, dalam jumpa pers yang digelar Rabu (31/10) kemaren, Syamsurizal menjelaskan sebelumnya, 6 fraksi ini sudah memberikan tenggang waktu selama 10 hari kepada Pemkab Tebo untuk merubah semua isi buku RAPBD TA 2019 yang tidak mencerminkan azas keadilan dan pemerataan yang hanya mengakomodir kepentingan partai penguasa yaitu Partai Golkar.
“Kami sebanyak 23 orang dari 6 Fraksi ini melihat tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini, oleh karena itu kami memutuskan menolak jadwal rapat Badan Musyawarah (Banmus) sebelum ada perbaikan isi buku RAPBD TA 2019, karena di dalam buku tersebut hanya mementingkan fraksi Golkar,” tegasnya kepada awak media yang hadir.
Pria yang akrab disapa Iday ini juga membeberkan isi buku RAPBD yang diduga banyak kegiatan dikelolah oleh fraksi Golkar, dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo. Dapil 1 yaitu Kecamatan Tebo Tengah dan Sumay mendapatkan anggaran sebesar Rp 4,5 miliar, dapil II yaitu Tebo Ilir, Tabir dan Tengah Ilir Rp16 miliar, dapil III yaitu Rimbo Bujang, Rimbo Ulu dan Rimbo Ilir Rp. 50,980 miliar sedangkan dapil IV Tebo Ulu, Serai Serumpun dan VII Koto Rp 23,700 miliar dengan total keseluruhan senilai Rp 95,180 miliar.
“Itu baru satu OPD yaitu Dinas PUPR saja, belum dinas-dinas lainnya, Tebo Ilir tidak ada dianggarkan sama sekali untuk pembangunan jalan,” lanjutnya lagi.
Hal senada juga disampaikan Waka 1 DPRD Tebo Wartono Triyan Kusumo, dirinya sangat menyayangkan kepada pemkab Tebo bahwa isi buka RAPBD TA 2019 sama sekali tidak mencerminkan keadilan dan pemerataan, maka pihaknya melayangkan surat kepada Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memperbaiki isi buku RAPBD TA 2019 tersebut.
“Ini bukannya ditanggapi malah tahapan pembahasan RAPBD jalan terus, termasuk pembahasan hearing ditingkat provinsi. Ini ada apa, kok memaksakan kehendak, kalau ada masukan ditanggapi, ini malah memaksakan kehendak,” tutur Wartono.
Ditegaskannya, bahwa pada tahun 2014 silam fraksi Golkar juga melakukan hal ini.
“Surat penolakan sudah kita layangkan kembali kepimpnan DPRD Tebo, dengan tembusan yang sama dengan surat sebelumnya, dulu juga pernah dilakukan, nah sekarang mau dilakukan lagi. Emang Tebo punya mereka (Golkar-red),” pungkasnya. (ian)
Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: