Ini Daftar Nama Lengkap Tersangka Kasus Suap Jambi

0
Ketua KPK Agus Raharjo di Gedung KPK, Jakarta.(ist)

SERUJAMBI.COM, Jambi – Hari ini, KPK menyampaikan perkembangan penanganan perkara di Jambi yang masih terus kami tangani. Dari perkembangan penanganan perkara ditemukan pihak-pihak lain yang juga harus bertanggungjawab karena diduga menerima hadiah atau janji terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi.

BACA JUGA: 12 Anggota Dewan Provinsi Tersangka, 5 Kembalikan Uang Suap

“Perilaku sejumlah anggota DPRD yang masih meminta dan menerima uang terkait dengan pelaksanaan kewenangannya ini kami pandang tidak pantas dilakukan oleh pejabat yang diberikan kepercayaan oleh rakyat melalui Pemilu. KPK telah menangani kasus serupa di sejumlah daerah dan mengingatkan agar baik Kepala Daerah ataupun DPRD tidak meminta atau menerima suap terkait pelaksanaan tugasnya,” beber pimpinan KPK.

Dijelaskan, perkara ini berawal dari OTT yang dilakukan KPK di Jambi pada 28 November 2017 yang dilanjutkan dengan melakukan penyidikan hingga persidangan untuk 4 orang, yaitu: SUPRIYONO, Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019, ERWAN MALIK, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, ARFAN, Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi dan SAIPUDIN, Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi. Saat itu SPO selaku anggota DPRD Provinsi Jambi diduga menerima hadiah atau janji sebesar 400 juta rupiah terkait pengesahan RAPBD TA 2018.

Dalam perkembangannya, KPK mengungkap bahwa praktek uang “ketok palu” tersebut tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD TA 2018 namun juga terjadi sejak pengesahan RAPBD 2017. Selain itu, KPK juga telah memproses ZUMI ZOLA, Gubernur Jambi periode 2016 – 2021 untuk kasus dugaan pemberian suap dan penerimaan gratifikasi hingga total Rp 41 milyar dan 1 unit mobil Alphard.

Kemudian, dalam proses persidangan terhadap sejumlah terdakwa termasuk di antaranya ZUMI ZOLA, Gubernur Jambi periode 2016 – 2021 ditemukan sejumlah fakta-fakta persidangan adanya sejumlah pihak lain yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum karena diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara tersebut ke Penyidikan dengan 13 orang sebagai tersangka, yang terdiri unsur Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, Anggota DPRD dan Swasta, yaitu:

BACA JUGA: Live! KPK Umumkan Perkembangan Kasus Suap APBD Jambi

Tiga Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Jambi:
1. CB, Ketua DPRD
2. ARS, Wakil Ketua DPRD
3. CZ, Wakil Ketua DPRD

Lima Pimpinan Fraksi:
4. SNZ, Fraksi Golkar
5. C, Fraksi Restorasi Nurani
6. TH, Fraksi PKB
7. PN, Fraksi PPP
8. M, Fraksi Gerindra

Satu Pimpinan Komisi:
1. ZA, Ketua Komisi III

Tiga Anggota DPRD Provinsi Jambi:
1. E, Anggota DPRD
2. G, Anggota DPRD
3. EH, Anggota DPRD

Satu Swasta:
1. JFY, swasta

Mencermati fakta-fakta persidangan dan didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik bahwa ke-12 Anggota DPRD Provinsi Jambi, diduga para unsur Pimpinan DPRD Jambi meminta uang “ketok palu”, menagih kesiapan uang “ketok palu”, melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut, meminta jatah proyek dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp100 juta atau Rp 600juta per orang;

Para unsur Pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD Jambi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi, membahas dan menagih uang “ketok palu”, menerima uang untuk jatah fraksi sekitar dalam kisaran Rp 400juta, hingga Rp 700juta untuk setiap fraksi, dan/atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp100juta, Rp 140 juta, atau Rp 200 juta

Para anggota DPRD Jambi diduga mempertanyakan apakah ada uang “ketok palu”, mengikuti pembahasan di fraksi masing-masing, dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp100 juta atau Rp200 juta per-orang;

Total dugaan pemberian suap “ketok palu” untuk pengesahan RAPBD TA 2017 dan 2018 adalah Rp16,34 miliar, dengan pembagian:

• Untuk pengesahan RAPBD TA 2017 Rp12.940.000.000,00
• Untuk pengesahan RAPBD TA 2018 Rp3.400.000.000.00

BACA JUGA: Eks Karyawati BPJS Jadi Korban Pelecehan dan Pemaksaan Hubungan Seksual Atasan

Lalu, selama proses penyidikan hingga persidangan dengan terdakwa Zumi Zola, terdapat 5 orang yang mengembalikan uang pada KPK sejumlah Rp 685.300.000 dari unsur Gubernur Jambi dan Anggota DPRD.

KPK menghargai keinginan untuk mengembalikan uang tersebut dan akan dipertimbangkan KPK sebagai faktor yang meringankan. Perlu dipahami, ancaman pidana untuk penerimaan suap sangat tinggi yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Kami ingatkan pada pihak lain, baik anggota DPRD Jambi ataupun pihak lain jika telah menerima uang agar mengembalikan pada KPK untuk kemudian dimasukan dalam berkas perkara.

Atas perbuatannya, 12 Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

Sedangkan terhadap tersangka ke-13, yaitu: JFY, swasta diduga memberikan pinjaman uang Rp 5 Miliar kepada Arfan cs. Uang tersebut diduga diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Jambi terkait pengesahan APBD TA 2018, diduga uang tersebut akan diperhitungkan sebagai fee proyek yang dikerjakan oleh perusahaan tersangka JFY di Jambi.

Atas perbuatannya, JFY disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Kasus sebelumnya

Sebelumnya, KPK telah memproses 5 (lima) orang sebagai tersangka hingga divonis bersalah di Pengadilan Tipikor, yaitu:

1. Saipudin, Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi. Putusan PT Pidana 3 (tiga) tahun dan denda Rp 100.000.000, subsidair 3 (tiga) bulan.
2. Erwan Malik, Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. Putusan PT Pidana 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 100.000.000, subsidair 3 (tiga) bulan
3. Arfan, Plt Kepala Dinas PUPR. Putusan PT Pidana 3 (tiga) tahun dan Rp 100.000.000, subsidiair 3 Bulan.
4. Supriyono, Anggota DPRD Propinsi Jambi. Putusan PN Pidana 6 (enam) tahun, denda Rp 400.000.000 dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) Tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.
5. Zumi Zola, Gubernur Jambi. Putusan PN Pidana 6 (enam) tahun, denda Rp 500.000.000,- dan Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) Tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Pelaku korupsi dari sektor politik ini tercatat termasuk yang terbanyak ditangani KPK. Untuk pelaku anggota DPRD, sampai saat ini berjumlah 161 orang anggota DPRD yang tersebar di sekitar 22 daerah. Hal ini tentu saja merupakan sisi yang buruk bagi demokrasi yang sedang kita jalankan. Semestinya kepercayaan rakyat yang diberikan pada para wakilnya di DPR ataupun DPRD tidak disalahgunakan untuk menangguk keuntungan pribadi.

BACA JUGA: Pesawat Lion Air Jambi-Batam Diduga Rusak, Penumpang Disuruh Turun

Menjelang Pemilu di Tahun 2019, KPK mengajak masyarakat untuk benar-benar secara cermat memilih para wakilnya di DPR ataupun DPRD. Jika ada yang pernah melakukan korupsi, tentu tidak pantas kita berikan kepercayaan kembali mewakili suara rakyat. Jika ada iming-iming uang atau money politik yang ingin membeli suara kita, maka mereka tidak pantas untuk dipilih. Memilih calon yang melakukan politik uang sejak awal sangat mungkin akan membuka ruang untuk semakin banyaknya korupsi terjadi saat mereka berkuasa nanti. “Tolak uangnya, jangan pilih calonnya”. Suara kita semua menentukan bagaimana Indonesia ke depan. (esa)

Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: