Jamhuri: Zumi Zola Mestinya Mundur!

0
Gubernur non aktif Jambi, Zumi Zola.
Gubernur non aktif Jambi, Zumi Zola.
SERUJAMBI.COM, Jambi – Pasca operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK November 2017 lalu, Gubernur non aktif Jambi Zumi Zola disidang karena terlibat suap RAPBD Jambi 2018. Pada sidang terakhir, Kamis 8 November 2018, Zumi Zola dituntut KPK dengan hukuman 8 tahun penjara.
BACA JUGA: Alasan KPK Tuntut Zumi Zola 8 Tahun Penjara
Terkait ini, Jamhuri, salah seorang aktivis vokal Jambi menilai, sudah saatnya Zumi Zola memberi kepastian sikap kepada seluruh rakyat Jambi. Caranya, dengan menyatakan mundur dari jabatan Gubernur.
“Kan tuntutan sudah, tinggal vonis, mestinya Zola sudah mundur! Jangan biarkan masyarakat terombang-ambing dak jelas siapa pemimpinnya. Dia (Zola, red) mau apalagi?” tutur Jamhuri, ditemui di kawasan Telanaipura, Selasa (11/11/2018).
Dijelaskan, dampak OTT KPK di Jambi sangat besar. Apalagi, sejak Zola tak mau mundur, pemimpin tertinggi di Provinsi Jambi tak jelas siapa orangnya. Kalaupun ada pelaksana tugas (Plt), itu belum membantu percepatan pembangunan Jambi.
“Plt (pelaksana tugas, red) itu terbatas. Kalau definitif, baru punya kekuatan. Ini sejak awal disidang tak mau mundur, maunya Zola ini apa sih? Kalau mundur kan lebih terhormat daripada dipecat!” tambahnya.

Dampak terbesar dari tak jelasnya pimpinan daerah Provinsi Jambi, yakni serapan anggaran yang lemah. Menurut Jamhuri, serapan anggaran di Pemprov Jambi baru mencapai angka 40-an persen.

“Ini sudah bulan November, baru terserap 40 persen, apa terjekar 100 persen di bulan Desember? Dak masuk akal bisa terkejar. Siapapun gubernurnya pasti dak bisa ngejar,” bebernya.
Kalau serapan anggaran kecil, sambungnya, Provinsi Jambi akan dapat hukuman dari Pemerintah Pusat. Yakni, pemangkasan anggaran di tahun depan.
“Nah, kalau anggaran tahun depan dipangkas pusat, yang kena dampaknya kan masyarakat Jambi secara keseluruhan. Yang rugi kita-kita, yang kerja dak beres mereka-mereka, hancur negeri kita,” tutupnya.
Terpisah, Musri Nauli, salah seorang pengamat hukum Jambi menilai, tuntutan terhadap Zumi Zola sangat rendah.
BACA JUGA: Tebal Berkas Tuntutan Zumi Zola Sebanyak 1.211 Lembar
“OTT KPK kemarin membawa dampak besar bagi Provinsi Jambi. Kita dipermalukan, kepercayaan masyarakat ke permintah jadi turun, pokoknya dampak negatif sangat besar. Masak tuntutannya delapan tahun? Mestinya lebih dari itu,” ujar Musril.
Selain itu, soal pengunduran diri Zola, Musri menilai harusnya dilakukan sejak awal sidang. Sehingga masyarakat jelas siapa pemimpin mereka. Dan roda pemerintahan bisa berjalan maksimal.
“Tapi kalau soal pemberhentian Zola dari Gubernur Jambi, saya rasa itu tergantung vonis nanti. Inkrah itu kalau tidak salah setelah vonis,” tutupnya.
Untuk diketahui, hingga kini massa dari Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jambi masih “mengepung” kantor Gubernur Jambi, Telanaipura. Massa menuntut percepatan kejelasan hukum atas pihak-pihak terkait OTT KPK November 2017 lalu.(lim)
BACA JUGA: Breaking News! Ratusan Mahasiswa Demo, Tuntut Percepatan Kepastian Hukum Pelaku OTT
Loading Facebook Comments ...
loading...