Kinerja Konsultan Pengawas Dinilai Buruk, Jarang Awasi Proyek

0
Ilustrasi. Foto: Istimewa
SERUJAMBI.COM, Kualatungkal – Tahun anggaran 2017 telah berakhir. Semua kegiatan proyek pemerintah juga telah selesai dilakukan. Hanya saja Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Tanjabbar menilai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harus memberikan teguran keras terhadap kinerja konsultan pengawas.
TPAD Tanjabbar menilai, selama ini banyak konsultan yang tidak bekerja. Terbukti jarang sekali terlihat adanya konsultan di lapangan, saat pelaksanaan proyek sedang berjalan. Padahal, para konsultan ini dibayar untuk melakukan pengawasan, agar pekerjaan terlaksana dengan benar.
Ikrar Demarkasi, Ketua TP4D Tanjabbar mengatakan, jika kinerja konsultan ini sangat tidak profesional sekali. Mereka hanya membuat laporan berdasarkan laporan rekanan, bukan melakukan pengawasan langsung. Ikrar yang kerap turun ke lokasi proyek, kerap menemukan pelaksanaan kegiatan proyek selalu tidak ada konsultan pengawasnya.
“Dan ini bukan satu atau dua kali saja, tapi hampir setiap hari tidak ada. Saya selalu cek itu. Inilah yang harus menjadi perhatian serius dinas PUPR,” sebut ikrar kepada seru jambi.
Ikrar juga menambahkan, keberadaan konsultan ini baru terlihat, ketika pihak dinas PUPR turun kelapangan. Hal ini terjadi, karena biasanya pihak PUPR akan melakukan koordinasi dengan rekanan dan Konsultan sebelum turun. Tapi jika turunnya mendadak, bisa dipastikan konsultannya tidak ada.
Padahal, jika konsultan tidak ada, maka jika rekanan melakukan kesalahan atau kecurangan dalam bekerja, maka tidak akan ketahuan. Sebab tidak ada yang menegurnya dan memberikan masukan yang benar dan sesuai. Itulah yang kemudian menyebabkan kualitas proyek jadi tidak maksimal.
Kedepannya ikrar berharap, agar perusahaan yang tidak profesional dalam bekerja ini mendapat teguran dan sanksi. Sehingga mereka bisa lebih profesional lagi. Sebab ini untuk kebaikan daerah dan masyarakat banyak. “Jika tidak bisa profesional dalam bekerja, kasih sanksi. Kalau perlu tidak usah digunakan lagi. Saya juga sudah buat laporannya,” tandas ikrar.
Sementara itu, kepala dinas PUPR Tanjabbar, Andi Achmad Nuzul, ketika dikonfirmasi mengatakan, kalau masukan tersebut akan diterimanya. Pihaknya pun memastikan akan melakukan evaluasi terkait masalah tersebut. “Pasti akan kita evaluasi, kalau sanksi akan kita lihat dululah,” katanya singkat. (iis/clp)
Loading Facebook Comments ...
loading...