Opini: Bang Napi…

0
Yulfi Alfikri Noer S.IP,.M.AP
Oleh : Yulfi Alfikri Noer S.IP., M. AP
Anda masih ingat dengan Bang Napi yang muncul setiap akhir acara berita seputar kriminal “Sergap” RCTI? Pria memakai topeng di sebagian wajahnya itu memberikan nasihat kepada para pemirsa. Ada dua hal yang selalu diucapkannya. Pertama nasihat “Ingat! Kejahatan bukan semata-mata karena ada niat dari pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan!” Lalu, ditutup dengan dua kata penting: “Waspadalah! Waspadalah!
Tulisan berikut ini terinspirasi dari kata-kata yang diucapkan oleh Bang Napi berdasarkan fenomena terkait politik yang sedang terjadi di negara Indonesia saat ini. Hal, yang sangat biasa ketika “tahun politik” memasuki eranya, banyak wacana yang terjadi. Salah satunya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana korupsi, narkoba dan pelecehan seksual maju dalam kontestasi Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.
Hal yang bisa dilihat dalam kegiatan pemilu  adalah  ironi pemilu baik Pilpres, Pilkada, Pileg di satu sisi, situasi politik tampak bergairah penuh dinamika, di sisi lain, banyak orang skeptis apakah peristiwa itu berdampak pada nasib mereka.
Orang melihat pemilu lebih sebagai salah satu ritual sosial daripada momen politik untuk mengubah nasib atau memperjuangkan cita-cita. Reaksi seperti ini bisa dipahami, meski sekaligus menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan politisi. Setelah pemilu, orang tidak terlalu percaya bahwa kebutuhan dan keprihatinan mereka akan diperhatikan.

Partai politik seharusnya tidak sekedar memperhatikan popularitas dan elektabilitas calon-calon yang digadang-gadangkannya, tapi juga harus memperhatikan rekam jejak tanpa cacat dari calon-calon yang diusungnya. Sangat disayangkan apabila proses kaderisasi partai politik tidak memilih calon dengan akuntabilitas dan integritas moral yang baik.
Revolusi moral para politisi adalah suatu ikhtiar menuju pemerintahan yang bersih (clean government). Upaya ini bukan semata-mata bermaksud untuk melakukan perubahan sistem, namun juga perubahan signifikan pada moralitas yang dikedepankan para politisi. Asumsi ini berdasar pada argumentasi bahwa sistem tetap memiliki ketergantungan terhadap siapa yang mengatur atau menjadi penguasanya. Sebagaimana ungkapan man behind the gun, sistem sebaik apapun, tanpa ada mekanisme kontrol yang kuat dari masyarakat, tetap bisa diselewengkan oleh penguasa. Bahkan, sistem bisa diciptakan oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya.
Dalam bukunya, Birokrasi dan Politik, Prof. DR. Miftah Thoha, MPA, mengatakan bahwa moral merupakan operasional dari sikap dan pribadi seseorang yang beragama. Ajaran agama melekat pada pribadi-pribadi seseorang. Dengan melaksanakan ajaran agamanya maka moral masing-masing pelaku akan berperan besar sekali dalam menciptakan tata kepemerintahan yang baik. Catatan moral ini harus ada di berkas (file).
Sebagaimana yang kita ketahui hampir setiap kegiatan rekrutmen menetapkan syarat pendaftaran, di antaranya adalah keterangan dari kepolisian bahwa seseorang yang ingin mendaftarkan diri dalam sebuah “posisi” harus mencantumkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), dan laporan-laporan dari masyarakat tentang pribadi masing-masing pejabat.

Sebelum diangkat dalam posisi jabatan tertentu, maka  pemerintah berkewajiban mengumumkan calon-calon  pejabat tersebut kepada masyarakat. Kemudian masyarakat diminta untuk memberikan penilaian atas moral calon pejabat tersebut.
Bulan Juli 2015, MK telah menganulir larangan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah. MK memutuskan bahwa Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014, dan sekarang menjadi UU nomor 10 tahun 2016 Pasal 7 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang mantan narapidana yang bersangkutan jujur di depan public.
MK menyatakan pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana yang ikut maju dalam kontestasi pemilu kepada masyarakat umum (notoir feiten), pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan mau memilih mantan narapidana atau tidak. Untuk calon legislatif d jelaskan dalam ketentuan UU nomor 7 tahun 2017 pasal 240 ayat 1, mengenai syarat-syarat seseorang yang ingin ikut pemilu sebagai calon legislative.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Sunyoto Usman menilai, dampak dari putusan MK ini bisa memunculkan dua kemungkinan. Pertama, masyarakat bisa saja menjadi kritis terhadap calon pejabat publik yang berstatus sebagai mantan narapidana. Misalnya, masyarakat jadi berpikir dan enggan memilih seorang mantan narapidana atau seseorang yang pernah membuat keonaran atau perkara sebagai pejabat publik. Kedua, adalah sebaliknya, bisa juga masa bodoh.
Ketika mobilisasi dukungan digerakkan dengan uang. Jika fenomena politik uang yang dominan atau ada kecurangan dan pelanggaran yang bisa memanipulasi suara pemilih, di sinilah efek negatif muncul. Dalam kondisi seperti ini, seorang terpidana bisa menjadi pejabat publik. Karena itu, perlu diberi pendidikan pemilih agar bisa berpikir jernih dan waspada dengan tawaran uang pada saat pemilu, jika pemilih cukup cerdas, maka pejabat publik akan tersaring dengan baik.

Di sinilah menurut penulis, pemikiran tentang revolusi moral politisi muncul dan merupakan kebutuhan mendesak berdasarkan kenyataan, bahwa hingga kini sistem politik bangsa Indonesia belum dapat menyediakan cara-cara yang dapat membawa bangsa ini keluar dari krisis.
Perubahan moral politisi menjadi hal yang penting untuk agenda perbaikan bangsa, mengingat di tangan merekalah segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup rakyat dipertaruhkan. Karena, mereka adalah pemegang kekuasaan yang dapat menentukan hitam-putihnya bangsa ini.
Semoga saja rakyat makin cerdas dalam memilih dan partai-partai politik pun lebih cerdas lagi dalam menjaring kader-kadernya yang memiliki akuntabilitas dan integritas moral yang baik.
Ingat pesan bang napi di awal penulisan ini. Waspadalah! Waspadalah!(***)
* Penulis adalah dosen luar biasa Fakultas Syariah UIN  STS Jambi
.
Loading Facebook Comments ...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: