Opini: Indonesia Dukung Ekonomi Syariah Hingga ke Sektor Riil Syariah

0
Oleh: Dedeh Ratna Sari*
Dalam rapat pleno KNKS di kantor Kepresidenan Jakarta, Senin 5 Februari 2017 yang lalu, Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Pungky Sumadi mengatakan bahwa “Presiden Jokowi sangat ingin mendorong ekonomi syariah hingga ke sektor riil. Oleh karena itu, pengembangan keuangan syariah juga diminta melibatkan sektor riil syariah”. Pernyataan tersebut harusnya menjadi kabar baik masyarakat karena pemerintah saat ini sudah mulai memperhatikan sistem ekonomi syariah terutama pada sektor riil sebagai bagian dari usaha untuk mensejahterakan bangsa.
Namun, hingga saat ini  negara kita masih belum berhasil meningkatkan hasil produksi ekonomi syariah pada sektor riil, hal ini terbukti masih banyaknya masyarakat yang mayoritas umat muslim membutuhkan pembukaan lapangan keja, kemudian ditambah lagi setiap tahunnya ada puluhan ribu lulusan dari perguruan tinggi yang tidak seimbang dengan besarnya kuota (dibaca: jumlah) pembukaan lapangan pekerjaan. Bukan hanya itu, dewasa ini kita juga membutuhkan didirikannya pabrik atau industri halal yang memungkinkan adanya peningkatan produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan. Dan juga keluhan masyarakat yang memiliki Usaha Kecil Menengah (UKM) atas keterbatasan modal untuk berkembang.
Profesionalisme Bank syariah yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah (LKS) memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yakni sebagai lembaga yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Namun faktanya, keterlibatan keuangan syariah pada pola pembiayaan yang mengarah kepada investasi sektor riil masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari data publikasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada Bank Umum Syariah November 2017 mengenai pebandingan persentase pola pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang masing-masing hanya sebesar 6,45% dan 36,46%. Sedangkan persentase pada skema murabahah sebesar 57,09%. Menilik perbandingan tersebut tidak dipungkiri bahwa pola pembiayaan Bank syariah lebih cenderung dititikberatkan melalui skema murabahah sebagai mode utamanya. Hal ini sangat disayangkan, karena pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan sektor perbankan kepada sektor riil sangat berperan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Maka, geliat untuk mendorong ekonomi syariah pada sektor riil ini harus menjadi perhatian yang concern bagi kita semua.
Pengembangan sektor riil melalui pola pembiayaan akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa murabahah adalah kontrak jual ulang terhadap komoditas tertentu, dimana nasabah atau klien meminta kepada bank untuk membeli komoditas tertentu. Kemudian bank pun menjual kembali komoditas tersebut dengan harga baru yang telah ditambah dengan margin (keuntungan) yang disepakati oleh kedua belah pihak. Praktik ini sama saja jika kita bandingkan dengan bank-bank Islam papan atas ternyata juga memiliki kecenderungan menjadikan skema murabahah sebagai skema pembiayaan utama.
Berbeda dengan pola pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Dimana mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dengan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Bagi hasil dari usaha  yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama. Sebaliknya, bila usaha yang dilakukan oleh mudharib menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh shahibul maal, selama kerugiannya bukan karena penyimpangan yang dilakukan oleh mudharib. Bila mudharib melakukan kesalahan dalam melaksanakan usaha, maka mudharib diwajibkan untuk mengganti dana yang di investasikan oleh shahibul maal. Namun berbeda halnya jika Mudharib menderita kerugian misalnya diakibatkan oleh bencana alam yang secara tidak sengaja diluar batas kemampuan. Sehingga, semua beban kerugian akan ditanggung oleh bank syariah sebagai shahibul maal.
Sedangkan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun, minimnya praktek dua skema pembiayaan ini disebabkan karena adanya kekhawatiran atas Non-Performing Financing (NPF) yaitu pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut perbankan syariah tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaannya.
Pertumbuhan pada sektor riil sesungguhnya memainkan peranan yang teramat penting dalam proses pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tanpa adanya pertumbuhan di sektor riil tidak akan ada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu, skema pembiayaan mudharabah dan musyarakah oleh perbankan syariah mestinya dapat ditingkatkan lagi. Seperti pembiayaan mudharabah untuk sektor UKM, kemudian investasi musyarakah pada sektor pertanian, perkebunan, industri manufaktur, jasa, teknologi dan lain sebagainya. Implementasi ini dapat menggairahkan kembali perekonomian sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan baru, yang akibatnya nanti pengangguran akan berkurang dan pendapatan masyarakat akan bertambah.
Pemerintah Indoneisa kini mulai membidik sektor riil ekonomi syariah yang diperkuat dengan membuat kebijakan untuk mendorong perkembangan perbankan syariah agar pangsa pasar bisa meningkat secara signifikan. Bukan hanya itu, dukungan pemerintah juga diperlukan untuk fokus pada sektor industri halal seperti makanan dan obat-obatan serta pakaian (fashion), agar nantinya dapat memperkuat enterpreneur-enterpreneur baru, yang nantinya akan mendukung perekonomian UKM. Sedangkan perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan integritas Sumber Daya Manusia, memperluas jaringan kantor untuk dapat di jangkau oleh masyarakat dan kembali pada fitrahnya untuk melibatkan sektor riil dalam upaya pengembangan keuangan syariah secara optimal.
Dengan demikian, keinginan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dapat dikontekstualisasikan dengan melibatkan keuangan syariah untuk mendorong sektor riil demi menciptakan kesempatan lapangan pekerjaan yang luas agar kesejahteraan masyarakat meningkat, pengangguran berkurang, dan produksi barang/jasa terserap oleh pasar. Tentunya tujuan ini sesuai dengan konsep ekonomi syariah yaitu rahmatan lil alamin.(***)
______________
*) Penulis adalah mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Duta Ekonomi Syariah Jambi 2017
Loading Facebook Comments ...
loading...